Menggapai Langit, Mendaki Bukit
Sabtu, 15 September 2007
Suara Merdeka, 15 September 2007 SEPERTI diduga banyak pihak, Megawati Soekarnoputri menangisi proses pencalonannya kembali sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014. Prosesi itu berlangsung pada penutupan Rapat Koordinasi Nasional PDI Perjuangan yang dihadiri oleh 16.000 lebih kader dan pengurus.Dengan proses itu juga terlihat bahwa Mega betul-betul membutuhkan dukungan maksimal dari basis partai politiknya, sembari menegaskan kesungkanan untuk berbaik-baik dengan pemerintah, terutama figur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dengan kehadiran Surya Paloh (Tokoh Partai Golkar), Abdurrahman Wahid (Tokoh PKB), Hidayat Nurwahid (Ketua MPR dan Mantan Presiden PKS) dan Bachtiar Chamsyah (Tokoh PPP), terlihat bagaimana PDI Perjuangan memutuskan mana yang bisa menyampaikan pemikiran di depan massa intinya, serta mana yang tidak.Jelas sekali tokoh PAN (Amien Rais) dan Partai Demokrat (Yudhoyono) tidak diundang, kalau indikatornya adalah partai-partai yang lolos electoral treshold untuk Pemilu 2009.
Tampak sudah, Mega sedang menggapai langit. Apakah ia sanggup? Kalaupun sanggup, Mega tentu harus mendaki bukit terlebih dahulu.Harap diingat bahwa mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berbeda sekali dari keberhasilan Mega menjadi Wapres dan lantas Presiden pada 1999-2004. Kala itu, oligarki sistem politik menjadi penyumbang terbesar, mengingat Presiden dan Wapres dipilih oleh MPR. Kekuatan politik tentara dan polisi masih menentukan, sebagaimana juga utusan golongan dan daerah.
Dalam Pemilu 2004 dan 2009 nanti, Presiden dan Wapres dipilih secara langsung. Persentase dukungan dalam putaran pertama juga menentukan.Apabila pasangan Presiden dan Wapres harus didukung oleh 25% perolehan kursi DPR RI atau setara dengan 25% perolehan suara pemilih dalam pemilu legislatif, maka bukit pertama yang harus didaki itu adalah syarat dukungan politik ini. Dengan performa politiknya yang baik, PDI Perjuangan bisa meraih angka itu. Kalaupun tidak didapatkan secara sendirian, maka PDI Perjuangan bisa berkoalisi dengan partai politik lain.
Tergelincir
Tentu, bukit-bukit juga memiliki jurang atau lubang. Bisa saja Mega tergelincir di sana. Yang relatif mudah diantisipasi adalah sinyalemen bahwa Presiden mendatang harus bergelar sarjana. Ketentuan itu tidak lagi banyak disuarakan, tetapi bisa saja masuk pada detik-detik terakhir yang justru potensial menjadi sumber instabilitas politik. Kalau tujuan Mega menggapai langit, agak ironis harus dihadang dan dijatuhkan oleh paku dan belukar.
Tetapi, politik tidak mengenal itu. Semua tokoh politik punya ambisi menggapai langit, tetapi sebagian besar justru jatuh ke jurang atau terperosok lubang.Maka, Mega harus berhitung, seberapa besar kemungkinan pencalonan itu bisa direalisasikan. Baik pada tataran syarat-syarat personal, syarat-syarat politik atau bahkan juga kapasitas yang lebih luas dalam bidang kepemimpinan.
Sejauh ini, Mega telah menunjukkan keberhasilan sebagai pemimpin politik. Hanya saja, sebagai pemimpin negara, kita tidak bisa mengukur apakah periode 1999-2004 pantas disebut sebagai era Abdurrahman Wahid, Mega dan Hamzah Haz saja ataukah era kepemimpinan kolektif? Sama sulitnya untuk membedakan isu-isu sektoral yang diambil ketika Mega menjadi presiden, lalu dicoba dikontraskan dengan era Yudhoyono dan Jusuf Kalla sekarang, mengingat Yudhoyono dan Kalla adalah menteri utama era Mega.
Sikap kritis Mega atas Nota Kesepahaman antara GAM dan Pemerintah RI di Helsinki pada 16 Agustus 2005 bisa menjadi contoh tentang pola penyelesaian konflik separatis. Apakah nasib Nota Kesepahaman itu diujung tanduk, apabila Mega kembali terpilih menjadi Presiden? Sebuah sikap politik akan berubah menjadi keputusan dan kebijakan politik apabila yang mengajukan sikap itu terpilih sebagai penguasa politik. Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar apakah akan dikembalikan ke penjara untuk menyelesaikan masa tahanannya?
Untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan spekulatif seperti itu, diperlukan cetak biru pemerintahan Mega kelak. Partai oposisi yang baik selalu mempunyai program yang berbeda dan alternatif, dibandingkan dengan program kerja yang dijalankan oleh pemerintah yang dioposisi. Kalau oposisi hanya sekadar kritik maka itu sebanding dengan sikap yang diambil oleh para pengamat kritis pada umumnya atau kalangan masyarakat sipil secara khusus.
Singkatnya, untuk menggapai langit, mendaki bukit, Mega harus terpaksa berjanji setinggi langit. Aceh bisa dijadikan contoh lagi ketika dulu Mega sempat berpidato sambil menangis bahwa tidak akan ada lagi setetes darah tertumpah, ketika Mega menjadi presiden. Tetapi kenyataannya justru berkebalikan dengan keluarnya keputusan presiden tentang darurat militer di Aceh.
Positif
Namun, secara umum, keputusan Mega untuk menerima desakan pencalonannya kembali sebagai presiden bernilai positif. Ia telah menghentikan spekulasi yang menyita perhatian. Ia juga telah menunjukkan keberanian dan sekaligus memberikan bonus kepada hasil ětebar kinerjaî pengurus, kader dan anggota PDI Perjuangan selama tiga tahun terakhir ini. Kalau dalam Pemilu 2004 posisi PDI Perjuangan hanya berada pada nomor urut dua dalam perolehan kursi legislatif, sama halnya dengan posisi runner up dalam pilpres, maka hasil lembaga-lembaga survei menunjukkan bahwa PDI Perjuangan sudah kembali ke urutan pertama.
Tetapi hanya dengan mendasarkan diri sebagai partai oposisi tidaklah cukup lagi. Ketika semakin banyak orang sekarang tidak puas atas kinerja pemerintah dalam pelbagai tingkatan, lalu PDI Perjuangan menyuarakan hal yang sama, maka apa yang disampaikan itu sudah menjadi pengetahuan umum. Oposisi yang baik tentu harus menyarikan solusi atas persoalan-persoalan yang disampaikan itu, sembari menunjukkan kepada rakyat tentang orang yang tepat untuk menyelesaikan itu.
Dalam waktu yang tersisa menjelang 2009, Mega dan PDI Perjuangan layak menyampaikan jawaban-jawaban atas masalah-masalah yang ditemukan itu. Masyarakat juga tahu bahwa PDI Perjuangan adalah bagian pemerintahan hari ini, terutama pemerintahan daerah. Dominasi PDI Perjuangan dalam pemilihan gubenur, bupati dan walikota, serta wakil-wakilnya, sudah menunjukkan bahwa PDI Perjuangan bukanlah berada di luar pagar halaman pemerintahan.
Kolom Sebelumnya