Presiden yang Presidensial
Minggu, 16 September 2007
Periskop, Sindo, 16 September 2007
Hasil kinerja presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung belum tentu lebih baik daripada yang dipilih secara tidak langsung, misalnya melalui MPR RI. Begitupula dengan kinerja kepala dan wakil kepala daerah yang dipilih lewat pilkada, juga belum tentu lebih berkualitas dibandingkan dengan pilihan DPRD. Namun, apakah kita perlu mengusulkan pemilihan kembali presiden dan wakil presiden lewat MPR dan kepala dan wakil kepala daerah lewat DPRD?
Tentunya inti persoalannya tidak terletak disana, melainkan seberapa sanggup kita mendekatkan preferensi masyarakat dengan kualitas kandidat yang diusung. Idealnya, semakin berkualitas para kandidat itu, semakin besar kemungkinan akan memenangkan pilpres dan pilkada. Transisi demokrasi di Indonesia baru mencapai tahapan yang sangat elitis, ketika tokoh-tokoh yang menikmatinya terhubung dengan rezim masa lalu yang buruk.
Sekalipun metode pemilihannya sudah memenuhi syarat-syarat sebagai negara demokrasi baru, bahkan dengan sebutan demokrasi liberal, tetapi orang-orang yang dipilih adalah bagian dari elite-elite masa lalu yang bertahan dalam era reformasi. Indonesia belum mampu memberikan tempat yang baik kepada tokoh-tokoh yang genuine, otentik atau betul-betul menempuh alur pengalaman politik yang berbeda dengan tokoh-tokoh lama itu. Dibutuhkan lebih dari dua pemilu lagi untuk betul-betul melihat tampilnya tokoh-tokoh baru itu.
Akibat dikendalikan oleh tokoh-tokoh lama, sulit kita melihat adanya perbedaan signifikan dalam visi dan misi mereka dalam menjalankan roda pemerintahan. Sama sekali tidak terlihat adanya program-program kerja yang mampu menggerakkan masyarakat untuk menyokongnya, tentu dengan pemikiran akan membawa perbaikan kepada peri kehidupan masyarakat. Yang terjadi adalah politik dan pemerintahan seakan bertumpu kepada tokoh-tokoh itu. Kemana tokoh itu bergerak, kesana politik mengikuti. Ironisnya, masing-masing tokoh itu seakan menjadi manusia-manusia yang otonom. Kerjasama untuk mengendalikan pemerintahan jarang terjadi. Masing-masing mendayung biduk kecilnya sendiri-sendiri.
Pengulangan
Ketika Megawati Soekarnoputri menyatakan kesediaannya untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2009 nanti, terlihat sudah betapa bangsa yang besar ini akan melihat lagi tokoh-tokoh yang sama dengan pemilu 2004 lalu. Megawati akan tetap berhadapan dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden incumbent yang dikritik Mega identik dengan tebar pesona dan bukan tebar kinerja. Perseteruan kedua tokoh ini akan tercatat dalam sejarah sebagai bagian penting dari personalisasi kekuasaan melebihi hanya sekadar kekalahan dan kemenangan dalam pilpres.
Indonesia nyaris tidak lagi memiliki capres yang memiliki kapasitas dukungan politik sekuat keduanya. Amien Rais, Abdurrahman Wahid dan Wiranto sudah mulai dilupakan masyarakat, setidaknya dari gambaran pilihan pemilih menurut Lembaga Survei Indonesia pimpinan Saiful Mujani. Nama-nama lain, terutama yang lahir di pulau Jawa atau menjadi bagian dari etnis Jawa, biasanya disebut dengan baik, yakni Sutiyoso dan Prabowo Subianto. Hanya saja, nama-nama itu akan kesulitan untuk mendapatkan toket pencalonan, kecuali salah satu menjadi cawapres Megawati dan Yudhoyono. Memang, belakangan muncul nama-nama lain yang berlatar-belakang Palembang, Bugis dan Sumbawa, yakni Jimly Asshiddiqie, Ryamizard Ryacudu, Jusuf Kalla dan Din Syamsuddin. Juga terdapat nama Batak (Akbar Tandjung), Aceh (Surya Paloh) dan Lampung (Aburizal Bakrie). Tetapi mereka hanya disebut sebagai cawapres. Kalaupun ada nama-nama lain, lagi-lagi mereka hanyalah sebagai pelapis, yakni baik ketua umum masing-masing partai politik, seperti Soetrisno Bachir, Suryadharma Ali, Muhaimin Iskandar, dan Tifatul Sembiring, atau berlatar belakang politik seperti Hidayat Nurwahid, Saefullah Jusuf, Bachtiar Chamsyah dan Yusril Ihza Mahendra.
Tiga nama yang terhubung dengan politik geneanologis sempat juga disebut, yakni Siti Hardiyanti Indra Rukmana (klan Soeharto), Yenny Wahid (klan Abdurrahman Wahid) dan Puan Maharani (klan Soekarno). Tiga nama terakhir ini menarik menjadi kajian politik di Indonesia, karena mewakili jumlah tokoh yang lebih banyak, sebetulnya, yang terserak dan tersebar dalam tubuh partai-partai politik. Sebut saja Rachmawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra dan Meutia Hatta. Nama-nama dalam jumlah yang banyak akan bermunculan, baik sebagai anak, menantu atau saudara dari tokoh-tokoh politik nasional. Kemunculan Yudhoyono, misalnya, tidak bisa dilepaskan dari nama Sarwo Eddie Wibowo, ayahanda Kristiani Yudhoyono. Bahkan, kalau diurut lagi ke tingkatan pimpinan-pimpinan daerah, maka nama-nama yang muncul selalu saja terhubung dengan mantan-mantan tokoh-tokoh daerah. Mereka menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Pilkada yang digelar sejak 1 Juni 2005 telah membantu bagi naiknya sejumlah nama lain yang keluarganya belum bersentuhan dengan dunia politik, tetapi sulit untuk tidak mengatakan bahwa orang-tua mereka adalah bagian dari tokoh-tokoh berpengaruh di masa lalu, baik di tingkat nasional atau minimal pada tataran lokal.
Jadi, pertarungan pada level tertinggi kekuasaan pemerintahan sebetulnya adalah pengulangan demi pengulangan atas apa yang terjadi pada masa sebelumnya. Belum ada yang betul-betul berubah. Lupakan segera bahwa mobilitas vertikal dan horizontal akan sangat tergoncang, sehingga mungkin saja sejumlah elite baru akan memasuki ranah politik dan ekonomi, hanya karena digerakkan oleh kompetensi dan kapabilitas yang bersangkutan. Lalu, apakah tuntutan gerakan mahasiswa 98 untuk menyingkirkan kolusi dan nepotisme, sebagai pelengkap dari upaya pemberantasan korupsi yang sudah mulai berjalan, sudah mendekati keberhasilannya? Hanya dengan mencatat nama-nama tokoh-tokoh nasional dan lokal saja kita segera tahu, bahwa cita-cita ideal itu belum menemukan objektifitasnya. Mencari Pemimpin
Benar bahwa Indonesia sedang mencari pemimpin, bukan penguasa, apalagi pejabat. Hanya saja yang didapat selalu saja penguasa dan pejabat. Pemimpin adalah orang yang rela menderita demi menyejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik akan rela untuk memanggul sendiri beras dari gudang-gudang Bulog, apabila menemukan ada rakyatnya yang kelaparan. Pemimpin seperti itu akan memikirkan jumlah anggota rombongannya, apabila bepergian, karena hanya akan menggerus dana negara kalau jumlahnya banyak. Pemimpin seperti ini bahkan rela antri minyak tanah, apabila melihat banyak rombongan ibu-ibu dan nenek-nenek berpeluh seharian untuk bisa memasak di rumah.
Sementara penguasa adalah orang yang mengangkat tangannya, lantas memasang baliho besar di jalan-jalan untuk menunjukkan betapa ia adalah penguasa. Penguasa seperti ini akan mudah merah telinganya, apabila penguasa atau calon penguasa yang lain terlihat lebih tinggi lambaiannya atau lebih banyak balihonya. Penguasa adalah orang-orang yang gemar menunjuk, serta mengarahkan fotografer untuk mengambil momen-momen kedekatan dengan rakyat. Jenis penguasa seperti ini akan melihat daftar absensi dan mulai menghitung seberapa banyak orang yang hadir untuk mendengarkan pengarahannya, bukan mengevaluasi seberapa baik pelaksanaan perintah-perintah sebelumnya. Sedangkan pejabat adalah orang-orang yang datang tergopoh membawa map dalam setiap kehadiran penguasa. Ia akan memasang muka masam, kalau ada orang-orang lain datang dan terlihat lebih menguasai permasalahan. Para pejabat ini akan selalu mencari cara untuk menghalangi adanya orang-orang yang memiliki kapasitas yang baik. Ia mungkin selalu membawa kursinya kemana-mana untuk tidak ditempati oleh orang lain. Para pejabat ini selalu selalu menaruh kedua tangannya pada bagian terendah, ketika para penguasa datang melihat-lihat keadaan.
Kompetisi pemilihan presiden dan wakil presiden 2009-2014 mudah-mudahan adalah kompetisi para pemimpin, bukan kontestan para penguasa yang datang dengan simbol-simbol abad silam atau pejabat yang terlalu cemas dengan warna seragam yang dipakai. Presiden dan wakil presiden bisa datang dari kelompok warga manapun, sehingga harus benar-benar diputus dari ikatan-ikatan masa lalunya. Rakyat yang terlalu lama menunggu barangkali tidak lagi memiliki kesabaran lebih, ketika yang hadir bukanlah pemimpin, tetapi justru hanya melihat penguasa-penguasa baru dan pejabat-pejabat yang menjemukan.
Presiden yang dibutuhkan adalah presiden yang presidensial, siap jatuh kapan saja, kalau perlu mengundurkan diri dari jabatannya, apabila gagal mewujudkan janji-janji kampanyenya...
Kolom Sebelumnya
Indra Jaya Piliang
The Indonesian Institute
Jl Wahid Hasyim No. 194, Jakarta, 10250.
Telp (021) 390-5558.
Fax (021) 319-07814.
Email: pi_liang@yahoo.com
Twitter: @IndraJPiliang
Testimoni
Baru beberapa bulan Saya mengenal IJP. Baru 45 menit Saya berdialog langsung dengannya. Saya pikir, pandangan-pandangan IJP merupakan hujan di belantara kegersangan altar bangsa. ...
(Kang Warsa)
IJP adalah Inspirasi kaum Muda tentang Konsistensi, Integritas, Dedikasi dan Loyalitas Perjuangan untuk Bangsa dan Negara. ...
(Dani Nuryadin)
Agenda
| Mei 2012 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Indra J Piliang on Twitter