Pertempuran Terakhir Yudhoyono
Selasa, 11 Desember 2007
Sindo, 11 Desember 2007
Rapat Koordinasi Nasiona (Rakornas) Partai Demokrat di Semarang pada awal bulan ini melakukan tindakan aneh, yakni membuat rekomendasi tentang pengusungan Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden 2009-2014. Kalau diukur dari segi strategi dan taktik politik tentu sudah betul, karena akan menyiptakan situasi yang bergelimang dengan politisasi. Dari aspek pencitraan juga kurang menarik, karena masyarakat akan mengatakan bahwa keberhasilan rezim Yudhoyono-Kalla saja masih dipertanyakan, apatah lagi upaya menyalonkan diri lagi.
Hanya saja, bagaimana dengan substansi demokrasi dalam Partai Demokrat sendiri? Bagi negara-negara yang sudah mapan dalam demokrasi adalah biasa seorang presiden yang sedang menjabat diperkirakan akan maju lagi untuk periode kedua kepresidenan. Pada periode pertama lebih dilihat sebagai percobaan alias mengetahui persoalan yang sebenarnya, sementara pada periode kedua akan langsung menjalankan kebijakan-kebijakan strategis, tanpa harus peduli dengan kemenangan dalam pemilihan presiden periode berikutnya. Kalau di Amerika Serikat hal ini lebih disebabkan oleh konvensi atau etika politik, maka di Indonesia pembatasan masa jabatan untuk ketiga-kalinya itu dibuat dalam UUD 1945 hasil amandemen.
Terlebih, keputusan untuk menyalonkan kembali Yudhoyono itu sudah dibagikan kepada khalayak, tetapi tidak dibacakan oleh Anas Urbaninggrum. Muncul dugaan bahwa hal itu adalah buah dari “intervensi” Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yakni Yudhoyono sendiri. Intervensi ini, sekalipun dilakukan dengan cara berlainan, mengingatkan kita kepada ucapan Soeharto ketika Golkar mengatakan akan mencalonkannya lagi untuk ketujuh-kalinya. Soeharto menjawab, “Tanya pada rakyat dulu!” Hanya dalam waktu dua bulan, Harmoko, Ketua Umum Golkar kala itu, mengatakan bahwa memang Soeharto diinginkan rakyat.
Kini, kita hanya menduga-duga bahwa Yudhoyono tidak menginginkan pembacaan rekomendasi itu lebih karena pertimbangan posisinya sebagai presiden incumbent, bukan soal dukungan rakyat. Hasil pelbagai lembaga survei menunjukkan bahwa Yudhoyono masih mendapat urutan pertama sebagai calon presiden yang didukung rakyat. Artinya, rakyat sudah berkata. Hanya saja, Yudhoyono patut memikirkan langkah-langkah yang lebih elegan agar kata-kata rakyat itu tidak lantas berbuah pembangkangan, apalagi kalau melihat Yudhoyono terlalu ambisius. Di Indonesia, ambisi masih dijadikan sebagai musuh.
Sistem KepartaianYang menjadi kendala Yudhoyono dalam pencalonan adalah seberapa kuat kemampuan Partai Demokrat untuk meraih syarat dukungan, yakni sebesar 15% dari kursi di DPR atau 20% jumlah total suara pemilih dalam pemilu legislatif. Pekerjaan menjadi sedikit ringan karena survei-survei menunjukkan Partai Demokrat berada dalam urutan tiga besar, setelah PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Dilema Partai Demokrat menjadi abadi apabila PDI Perjuangan dan Partai Golkar bergabung menjadi satu kekuatan politik. Partai Demokrat harus memainkan strategi memecah upaya penggabungan kekuatan kedua partai politik itu.
Sietem multipartai memang tidak kompatibel dengan sistem presidensial. Namun, dalam praktek ketatanegaraan, sistem presidensial selalu lebih beruntung, mengingat kekuasaan presiden lebih besar. Presiden bahkan mempunyai tiga senjata trisula, yakni Instruksi Presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden. Ditambah dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, maka presiden sebetulnya memiliki legitimasi politik dan hukum yang lebih kuat, daripada partai-partai politik yang ada di parlemen. Dalam proses penyusunan undang-undang, tetap saja rancangan yang berasal dari pemerintah berjumlah lebih banyak, daripada inisiatif DPR.
Selain itu, profesionalitas partai-partai politik masih lemah. Dari segi ini muncul persoalan yang sebenarnya bahwa kelambanan pemerintah hari ini bersumber kepada sejumlah kelemahan yang dimiliki oleh partai-partai politik. Selain makin sulit menemukan perdebatan ideologis yang ketat atas perumusan satu kebijakan, partai-partai politik telanjur menjadikan dirinya sebagai penguasa, baik di tingkat nasional ataupun lokal, tidak terkecuali PDI Perjuangan. Dengan sikap seperti itu, presiden sebetulnya penguasa dari seluruh partai-partai politik. Kalau sistem oposisi betul-betul diterapkan secara sempurna, maka Yudhoyono mungkin akan kesulitan untuk menerima gubernur-gubernur yang diklaim sebagai gubernur dari partai-partai oposisi.
Sistem kepartaian yang seperti ini menguntungkan partai manapun yang mendukung seseorang menjadi presiden. Tidak terkecuali dari partai-partai kecil. Presiden tetap seorang dewa raja dalam sistem politik purba di tanah Jawa. Ia adalah kaisar yang membawahi raja-raja kecil yang bercokol pada gerbang-gerbang daerah otonom. Tetapi, sekaligus dengan sistem ini presiden tetap sulit menemukan akar. Presiden menjadi sosok yang mengambang, bukan lagi massa. Jadi, layak kita mulai berpikir, apakah Yudhoyono menjadi seseorang yang dianggap bimbang karena dilahirkan oleh sistem politik dan pemerintahan hari ini, atau memang karena karakter personal?
Pertempuran TerakhirBagi Yudhoyono, ajang pemilihan presiden tahun 2009 adalah pertempuran terakhir, sekalipun perang baru berakhir pada 2014. Kalau ia gagal dalam pertempuran 2009, maka perangpun berakhir dengan kekalahan. Kalau melihat rotasi atau perpindahan pejabat-pejabat di lingkungan kepolisian, militer dan pemerintahan, Yudhoyono sebetulnya pemain catur yang baik. Ia sudah mengisi hampir semua lini dengan orang-orang yang dekat dan loyal dengannya. Bahkan Yudhoyonopun bermenantukan seorang artis, sehingga semakin sering dan banyak Yudhoyono membawa artis ke istana atau datang dalam acara-acara keartisan. Yudhoyono juga mulai menjadi seorang seniman pencipta lagu.
Tetapi, kita juga harus melihat betapa 2009 juga pertempuran terakhir bagi klan politik Soekarno. Barangkali Soekarnoisme berakhir dalam tubuh PDI Perjuangan setelah Megawati Soekarnoputri tidak lagi menjadi ketua umum. Puan Maharani, sebagaimana dengan Siti Hardiyanti bagi klan politik Soeharto, tidak terlalu cocok memerankan cita-cita Soekarnoisme. Maka kita akan terus melihat sebuah pertempuran terakhir antara dua klan politik yang sedang berkuasa, yakni Yudhoyono dengan Megawati. Sebagai incumbent, Yudhoyono jelas diatas angin.
Hanya saja, Megawati berhasil membangun sesuatu yang lain, yakni organisasi kepartaian yang mulai beranjak moderen. Sebagai ibu rumah tangga biasa, Megawati didukung oleh kelompok-kelompok profesional di bidangnya. Apa yang dilakukan Megawati menjadi trend-setter di dunia politik, misalnya dengan rakornas di Kemayoran. Ia memilih pidato-pidato yang bermutu tinggi, sehingga apapun yang dikatakan langsung menjadi isu politik nasional yang hangat. Ketika sejumlah tokoh terlihat gamang dengan demokrasi dan partai politik, Megawati makin terlihat sebagai tokoh yang sangat menyemangati partai politik sebagai pilar penting negara-negara demokrasi. Berbeda dengan Soekarno yang pernah mengubur partai-partai politik, Megawati malah menyuburkannya dengan kecintaan seorang ibu khas Indonesia.
Jadi, kita akan melihat pertempuran klasik pada 2009 nanti. Unsur keperempuanan Megawati yang terus ia tonjolkan, berhadapan dengan unsur kelelakian Yudhoyono. Parade bahasa-bahasa politik kelas tinggi. Bagi peserta lain yang terlihat gagap dengan isu-isu yang instantif, sebaiknya memang minggir saja, serta menjadi penonton. Yang layak dipikirkan kemudian adalah kita tentu tidak ingin lagi ada istilah-istilah “bumi hangus” dan lain-lain, ketika satu klan dikalahkan oleh rakyat, sementara klan lain dimenangkan. Pertempuran klasik harus memberikan kemenangan bagi kedua-belah pasukan, yakni sikap sebagai patriot..
Kolom Sebelumnya
» KOMENTAR (3)
-
Setelah melihat perkembangan terakhir bahwa hasil survey mengatakan : populer sby masih tinggi tetapi tidak sejalan dengan partainya,dimana partai demokrasi perjuangan yg menempati urutan pertama maka saya selaku warga negara menghayalkan alangkah indahnya dan kepastian besar akan kemenangan yg telak bagaimana kalau SBY dipasangkan saja dengan megawati siapapun presiden dan wakilnya. atau kalau perlu merger saja antara partai demokrasi perjuangan dengan partai demokrat atau merger ditambah golkar wah...hebat tuh partai nasionalis gabung semua...partai demokrasi perjuangan,partai golkar plus partai demokrat saya yakin partai agama akan kocar kacir minta ampun.....emang partai nasionalis harus menang ...bravo nasionalis!!!
Posted by adhi subagio on December 17th, 2007, 04:17:51 PM -
Pro (coba berpikir untuk memahami)
SBY adalah sosok baru yang jadi perhatian yang menyita perhatian masyarakat pada kampanye presiden tahun 2004. figur yang baru ini memenangkan pemilihan presiden lebih pada daya karismatik yang memancar dari jiwanya juga kemenangan SBY-JK di sebabkan motor dari tim sukses dari SBY mempunyai daya manajemen yang kuat, rapi dan visioner.
ketika menjadi presiden, berbagai bencana datang menghampiri indonesia, disini letak ujian bagi SBY. tugas untuk membangun Indonesia untuk menuju kearah yang lebih baik tertunda untuk sesaat disebabkan perhatian lebih terpusat kepada penanganan bencana.
namun setelah bencana-bencana besar berlalu, masyarakat melihat move presiden yang mengundang simpati bagi masyarakat yang bagi pengamat dipandang sebagai tindakan "tebar pesona". penulis menilai wacana "tebar pesona" tersebut dilemparkan oleh lawan-lawan politik SBY karena mereka gelisah melihat betapa daya tarik SBY kembali menguat setelah dua tahun pemerintahannya, SBY mengalami penurunan "simpati" dari masyarakat.
sebagai seorang politikus "tebar pesona", adalah hal yang
wajar tak terkecuali, apalagi SBY berkeinginan terpilih kembali pada pemilihan presiden 2009.
Posted by zamzami on December 15th, 2007, 02:43:41 AM -
Hak setiap orang untuk dicalonkan maupun menolak pencalonan. SBY dan Megawati sudah pernah memegang tongkat pemerintahan. Sehingga mudah bagi orang untuk menilai rapor mereka. Keduanya berasal dari etnis Jawa. Keduanya bermain selalu berhati-hati dalam mengendalikan pemerintahan, bahkan terkesan mendukung status quo. Mengapa? karena di jaman keduanya Pak Harto sama sekali tidak disentuh. Kemudian soal HAM sama sekali tidak ada kemajuan. Ekonomi? di jaman SBY perekonomian bergerak karena memang harus bergerak. Dan itupun digerakan oleh sektor swasta. Bukan akibat dorongan dari kebijakan pemerintah. Seperti tax holiday, free of charge, atau apapun.
Dari segi kepemimpinan, kedua presiden lebih membahasakan dirinya sebagai bapak atau ibu dari rakyat Indonesia. Terbukti saat dikritik keduanya selalu memberikan statement balasan. Dalam pola pengawasan keduanya tidak kreatif. Saat melakukan inspeksi mendadak selalu membawa rombongan. Seandainya keduanya lebih kreatif, dengan melihat keadaan rakyat secara diam-diam. Seperti hanya mengunakan 5-10 orang rombongan.
Segi protokoler, mereka lebih mirip raja dibandingkan kepala pelayan rakyat. Sulit bagi seorang bupati untuk menemui presiden secara mendadak di Istana. Apalagi seorang warga negara biasa.
Ada beberapa kuda hitam yang akan menghadapi mereka yaitu Wiranto, Sutiyoso, dan diperkirakan orang-orang seperti Sutanto, Jusuf Kalla, Amien Rais dan Ryamizard Ryacudu mungkin akan ikut serta ditengah jalan. Dengan formasi seperti ini sangat mungkin masyarakat non-Jawa makin sadar peran politik mereka untuk menjadi orang no.1 di Indonesia menjadi sangat kecil. Hampir semua calon berasal dari TNI dan tokoh-tpkoh lama. Akibatnya peluang pemimpin dari sipil semakin kecil. Kemudian peran orang-orang muda juga semakin kecil.
Prediksi saya akan ada kuda hitam seorang anak muda 40 tahun, dari suku non-Jawa, non-militer akan tampil memimpin negeri ini.
Posted by Rino Azhari (http://rinoazhari.wordpress.com on December 15th, 2007, 01:45:41 AM