Kuasa dan Orang Buta

Koran Tempo, 05-03-2008 

Kalau mau bertanya tentang politik dan kekuasaan hari ini, jangan tanya kepada pengamat atau surveyor. Datang saja kepada rakyat kebanyakan, pedagang jamu, sopir taksi, anak-anak sekolah menengah, sampai tukang cuci. Mereka dengan bersemangat memaki siapa saja yang menjadi penguasa, terutama yang masih mereka ingat janji-janjinya.

Yang lebih dahsyat lagi, bertanyalah kepada orang-orang buta, terutama yang bekerja sebagai tukang pijat. Maka Anda akan menemukan kegairahan politik yang luar biasa dan pengetahuan tentang apa pun yang terjadi di kalangan penguasa. Mereka mengingat persis apa yang dijanjikan, sekalipun tidak melihat siapa yang menjanjikan apa. Dan karena itu, mereka menggugat siapa pun yang telah menjanjikan sesuatu tersebut.

Ketika politikus di Senayan berdebat tentang mekanisme penghitungan sisa suara, kami berdiskusi dengan sejumlah orang tunanetra, anak-anak sekolah, tukang cuci, serta masyarakat umum lainnya di Medan, Bali, dan Jayapura. Program yang diinisiasi oleh CIVED-UNDP ini bertujuan mengevaluasi masalah pendidikan pemilih pada 2004 serta merekomendasikan kegiatan serupa menjelang Pemilihan Umum 2009.

Voter education, itu bahasa kerennya. Sedikit sekali lembaga yang menjalankannya, sedangkan perebutan atas ruang-ruang kekuasaan semakin menggila. Hampir semua jenis kekuasaan dikendalikan oleh politikus, terutama sekali Senayan. Sementara itu, ketika muncul persoalan menyangkut pilihan kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat, saling lempar tanggung jawab menjadi jamak terjadi.

Kelakuan seperti itu diperhatikan betul oleh orang-orang buta. Saya sungguh geleng-geleng kepala, dari mana mereka memiliki pengetahuan yang banyak tentang politik. Tuntutan mereka juga hebat, yakni agar seluruh undang-undang politik disosialisasi kepada mereka. Mereka ingin sekali mengetahui isi undang-undang itu, terutama yang berkaitan dengan nasib dan hak-hak mereka.

Tapi apakah bunyi undang-undang seperti itu? Sungguh celaka, undang-undang tidak didesain untuk kepentingan orang banyak, tapi untuk sekadar hegemoni para penyusunnya. Yang paling dilupakan dalam penyusunan undang-undang adalah bagaimana dan dengan cara apa masyarakat pemilih mendapat tempat yang terhormat dalam politik. Semua madu direguk oleh partai politik, sedangkan racun ditelan oleh rakyat.

Belum lagi praktek politik yang dijalankan. Ketika rumah-rumah rakyat tiris, begitu banyak dana dialokasikan untuk menyamankan ruang kerja dan rumah dinas para anggota parlemen. Dan tidak hanya itu. Datanglah ke pelbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia atau pilih satu atau dua saja, maka Anda akan menemukan begitu megah dan gagah gedung-gedung pemerintah dan parlemen. Sementara itu, rumah-rumah kumuh dan pemandangan penderitaan serta pameran kemiskinan juga membelit tidak jauh dari gedung-gedung tersebut.

Dengan cara seperti ini, pemerintah dan parlemen, baik lokal maupun nasional, sama-sama membutakan diri atas realitas sosial kemasyarakatan. Kebutaan ini menjadi kian kentara dengan simbol-simbol kekuasaan yang merajalela di kampung-kampung, berupa baliho dan poster yang besar-besar, dengan jarak yang berdekatan serta semrawut, menyapa masyarakat dengan seruan dan imbauan. Yang mengherankan, baliho dan poster itu dari presiden, istri presiden, menteri, gubernur, bupati, hingga wali kota. Sungguh membosankan melihatnya.

Orang-orang buta tidak pernah tahu bahwa ada baliho dan poster untuk merealisasi janji-janji yang mereka dengar ketika kampanye. Kenapa? Sebab, orang-orang buta hanya tahu tingkat kesejahteraan mereka tidak berubah, jalan-jalan berlubang, serta langganan mereka sebagai tukang urut tidak stabil. Kesejahteraan tidak menyentuh mereka. Sementara itu, lewat radio, mereka mendengar begitu banyak penderitaan yang menimpa masyarakat miskin di banyak tempat di Indonesia.

Kekuasaan yang buta bagi orang-orang buta adalah ketidakpedulian. Bahkan bisa jadi juga kehancuran harapan untuk perbaikan kesejahteraan. Kita tidak lagi paham apakah mereka yang berkuasa hari ini memahami hakikat kekuasaan itu? Apakah mereka mampu sebagai penguasa dalam artian bukan memerintah, tapi menjejali diri dengan perangkat kemanusiaan yang utuh dan bekerja demi misi-misi kemanusiaan itu? Jangan sampai demokrasi liberal seperti sekarang memasuki nubuat Soekarno ketika mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bukan karena kelemahan sistem demokrasi itu, melainkan lebih karena tabiat politikus yang dihasilkan.

Nubuat itu, kuburkan partai-partai politik! Tentu, saya termasuk yang tidak akan menerima nubuat itu lahir kembali. Tapi, jika demokrasi sekarang tidak ditata dengan baik, dengan nurani yang tulus serta semangat yang berjibaku melawan segala bentuk ketimpangan sosial, demokrasi akan kehilangan banyak arti. Demokrasi akan berubah menjadi democrazy, sesuatu yang sudah diingatkan ketika zaman Reformasi dimulai.

Kekuasaan yang buta hanya akan menjadikan rakyat sebagai kuda pacuan. Para penguasa menjadi jokinya. Rakyat hanya menjadi penonton perlombaan itu jauh di luar pagar tempat perlombaan diadakan. Bisa jadi kekuasaan yang buta juga akan menabrak orang-orang buta, lalu menyalahkan orang-orang buta itu karena berjalan di area-area yang sudah diberi garis batas: "Ini wilayah penguasa buta!"

Pemilu yang sudah terasa sepanjang tahun bisa menjadi pertunjukan kekuasaan para buto itu. Saya sungguh berharap bukan itu yang terjadi, walau yang berlangsung sekarang seperti itu. Memperbaiki kualitas kehidupan rakyat hari ini mutlak dilakukan, sebelum Anda betul-betul lupa kepada kami, ketika Anda mulai berlomba. Agar Anda tidak buta dengan kekuasaan yang Anda miliki, bertanyalah kepada orang-orang buta, tanpa perlu menyebut jabatan Anda. Maka Anda akan tahu betapa Anda lebih buta daripada mereka