BERITA

Indonesia dan Daerah

Minggu, 6 April 2008

Dalam sejumlah kesempatan, kucoba utarakan bahwa masa depan Indonesia ada di daerah..







PEMILU 2009
Golkar Harus Fokus
pada Pemilih Kelas Bawah

DISKUSI POLITIK -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono memberikan sambutan sebelum membuka Expert Duscussion "Partai Golkar, Turbulensi Politik dan Stabilitas Pemerintahan" yang berlangsung di kantor DPP Partai Golkar, Jumat (4/4). Diskusi ini menampilkan sejumlah pakar ilmu politik. (Suara Karya/Muhammad Reza)  

Suara Karya, Sabtu, 5 April 2008


JAKARTA (Suara Karya): Partai Golkar harus lebih fokus pada segmen pemilih kelas bawah (dari aspek pendapatan dan pendidikan), pemilih usia muda, dan pemilih Pulau Jawa.  

Di samping itu, dukungan terhadap Partai Golkar tergantung tingkat kepuasan pemilih terhadap kinerja pemerintahan sekarang. Singkatnya, pemilih yang tidak puas dengan pemerintah saat ini cenderung tidak akan memilih Partai Golkar.  

Kesimpulan ini mengemuka dalam acara expert discussion bertajuk "Partai Golkar, Turbulensi Politik dan Stabilitas Pemerintahan" yang diselenggarakan DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar,
Jakarta, Jumat (4/4).  

Acara tersebut menghadirkan sejumlah pengamat politik, di antaranya Saiful Mudjani (Lembaga Survei Indonesia), Muhammad Qodari (Indo Barometer), Daniel Sparingga (Universitas Airlangga), Syamsuddin Harris (LIPI), Indra J Piliang (CSIS), dan Frans Magnis Suseno.  

Sementara dari unsur DPP Partai Golkar, hadir Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar HR Agung Laksono dan sejumlah Ketua DPP Partai Golkar, di antaranya Theo L Sambuaga, Firman Soebagyo, Burhanuddin Napitupulu, dan Syamsul Muarif  

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Saiful Mudjani mengatakan, aspek primordialisme pemilih
Indonesia tetap dominan. Karena itu, tokoh yang berpeluang terpilih sebagai presiden berasal dari suku Jawa. Terlebih, sekitar 60 persen pemilih
Indonesia merupakan suku Jawa.  

"Hampir semua elite Partai Golkar yang di atas itu tidak ada yang orang Jawa. Tentu ini kendala bagi Golkar untuk merebut RI 1 karena sentimen etnis kita masih kuat," kata Saiful.  

Dia juga mengusulkan agar Partai Golkar mulai membangun koalisi yang kuat dengan sesama parpol peserta Pemilu 2009. Dia mengingatkan agar koalisi tersebut tidak dengan mendahulukan sesama parpol besar lainnya, namun justru dengan parpol kecil yang juga tak memiliki tokoh menonjol.  

"Sulit untuk Partai Golkar berkoalisi dengan partai besar. Karena partai besar biasanya juga sudah punya calon sendiri. Seperti PDI Perjuangan dengan Megawati Soekarnoputri atau Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Gus Dur yang lebih mengakar di Jawa," katanya.  

Sementara itu, pengamat politik dari CSIS Indra J Pilliang menyarankan Partai Golkar agar tak hanya memperhatikan masalah-masalah yang menimbulkan gejolak di
Jakarta.  

Menurut dia, sudah saatnya Partai Golkar menaruh perhatian serta membangun hubungan dengan daerah. Dengan cara itu, terlepas dari masalah primordialisme Jawa-non-Jawa, Partai Golkar dan elitenya akan dikenal oleh masyarakat daerah. "Hak interpelasi dijawab dengan benar atau tidak, dengan data yang benar atau tidak, itu tak jadi masalah di daerah. Tapi kalau Golkar bicara UU Pemerintahan Desa dengan terperinci, itu lebih baik," ujarnya.  

Di lain pihak, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, pandangan para pengamat tersebut akan menjadi perhatian. Menurut dia, Partai Golkar akan mengantisipasi dengan langkah-langkah yang dianggap tepat. "Kita tidak ingin statis seperti ini. Harus ada perubahan agar perolehan suara Partai Golkar tidak turun," katanya.  

Mengenai koalisi menghadapi Pilpres 2009, Agung menyatakan ada dua pendapat yang berkembang di Partai Golkar. Satu pihak menginginkan ada koalisi sebelum pemilu legislatif. Pihak lainnya menginginkan koalisi ditentukan setelah pemilu legislatif. Hanya saja, hingga saat ini Partai Golkar belum menentukan parpol apa yang akan diajak koalisi.  

Di tempat yang sama, Ketua DPP Partai Golkar Korbid Hubtelkoninfo Theo L Sambuaga mengatakan, Partai Golkar selalu mengedepankan prinsip demokrasi. Menurut dia, Partai Golkar tidak mengedepankan politik primordialisme dalam rekrutmen kepemimpinan. "Kita selalu memperhatikan usulan dari bawah. Landasan kebangsaan selalu kita kedepankan," ujarnya. Theo juga membantah bahwa Partai Golkar akan kesulitan bila tak memiliki capres dari Jawa. "Tak ada pengaruhnya sama sekali Jawa atau luar Jawa," ucapnya. (M Kardeni)  


Indonesia Punya Masa Depan 

Nasionalisme dan Solidaritas Sosial Menjadi Modal BangsaSabtu, 5 April 2008 | 02:24 WIB  


Jakarta, Kompas - Kondisi tidak menguntungkan yang menimpa bangsa ini selama 10 tahun terakhir tidak seharusnya membuat bangsa ini loyo. Bangsa
Indonesia masih memiliki modal sosial untuk membangun negara. Jika modal sosial itu dikelola dengan baik, negeri ini masih mempunyai masa depan. 

”Modal sosial bangsa ini masih ada, (yaitu) nasionalisme masih kuat dan bisa diandalkan. Solidaritas kelas atas masih terlihat meskipun harus dioperasionalkan dengan lebih baik. Begitu juga dengan prinsip pluralisme, bangsa ini masih memilikinya, terutama dari kalangan Islam mainstream yang menghargai pluralisme,” ujar guru besar STF Driyarkara Prof Franz MagnisSuseno dalam diskusi ahli Partai Golkar dengan tema ”Turbulensi Politik dan Stabilitas Pemerintahan” di Jakarta, Jumat (4/4). 

Pluralisme, menurut Magnis, merupakan salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa yang perlu dijaga. Jangan sampai ada warga negara yang harus terusir dari tempat tinggalnya dan hidup dalam pengungsian hanya karena negara tidak memberikan perlindungan pada perbedaan. 

Namun, menurut Magnis, yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah jika bangsa ini terpecah vertikal antara orang-orang yang hidup di bawah dan di atas 2 dollar AS per hari. 

”Yang di atas akan berusaha sangat keras dengan segala cara untuk tetap di atas, dan yang di bawah makin tidak berdaya, sementara negara tidak melakukan apa-apa,” ujarnya. 

Efektivitas pemerintahanHarapan perbaikan
Indonesia masih ada, apalagi menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, stabilitas politik pemerintah sebenarnya relatif terjaga. Namun, efektivitas pemerintahan memang perlu diperbaiki. 

Problem lain, menurut Qodari, meskipun presiden dipilih langsung dan mempunyai legitimasi politik tinggi, ternyata kekuatan politiknya lemah. 

Penyebabnya, karena DPR terlalu kuat, kekuatan politik terpecah-pecah, dan komitmen partai politik pendukung presiden juga lemah. Kadang pro, kadang kontra, tergantung situasi dan kepentingan. ”Inilah anehnya sistem presidensial kita. Dan sekadar solusi kecil, mungkin presiden ini perlu diperkuat dan DPR agak dibatasi,” ujarnya. 

Pakar politik Bachtiar Effendi menambahkan, selama 10 tahun terakhir bangsa ini melakukan eksperimen yang hanya melahirkan politik kekuasaan. Politik hanya diterjemahkan sebagai siapa mendapat apa, dengan cara apa, demi kekuasaan.”Sayangnya, eksperimen yang dilakukan bangsa ini tanpa struktur, sementara politisi pun hanya memikirkan kekuasaan dan melupakan banyak fungsi dari pemerintahan, lupa menyejahterakan rakyat,” ujarnya. 

Itu sebabnya, menurut Bachtiar, bangsa ini perlu membuat sistem yang tidak memiliki anomali. Kondisi anomali yang dialami bangsa ini juga menjadi tanggung jawab Partai Golkar sebagai partai terbesar. 

Tiga hal
Ada tiga hal penting yang bisa dilakukan, yaitu menata sistem pemerintahan, hubungan antara pusat dan daerah, dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. 

”Tidak mungkin bangsa ini bisa menjalankan sistem presidensial tanpa anomali jika tetap membiarkan banyak partai. Tidak mungkin tanpa anomali jika desain Undang-Undang Politik yang dibuat sekadar memberi hidup pada banyak partai itu dibiarkan,” kata Bachtiar yang mengatakan turbulensi politik juga bisa terjadi karena pilkada yang hampir dilakukan setiap hari. 

”Bagaimana tidak gonjang-ganjing jika pilkada yang dilakukan di lebih dari 400 kabupaten/kota selalu menyisakan problem hukum, dan sering juga gontok-gontokan,” ujarnya. 

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Indra J Piliang, juga menyebutkan, pelaksanaan pemilu untuk anggota legislatif kabupaten/kota dan provinsi sebagai langkah sia-sia. Pasalnya, secara institusi DPRD hanya menjadi bagian dari pemerintah daerah. 

”Kita lihat saja, produk yang dihasilkan oleh 15.000 lebih anggota DPRD itu hanya menjadi produk legislatif daerah yang tidak punya banyak keberpihakannya kepada rakyat,” ujarnya. 

Apalagi, menurut Indra, kebutuhan rakyat di daerah sering kali tidak punya keberlanjutan pada tingkat eksekusi kebijakan. Akibatnya, sering kali apa yang dibutuhkan rakyat tidak sama dengan yang diberikan pemerintah. 

”Rakyat butuh pembangunan jembatan, tetapi yang diberikan bantuan ternyata perbaikan jalan,” ujarnya. 

Parpol lupaBachtiar Effendi juga menyinggung fungsi partai politik yang dinilainya telah melupakan agregasi politik yang menjadi salah satu fungsi dasar partai politik, yaitu berupaya mengumpulkan masukan dari masyarakat untuk menjadi sebuah kebijakan politik. Akibatnya, apa yang diinginkan masyarakat hampir tidak pernah bisa diwujudkan dalam kebijakan politik yang dikelola partai di DPR. 

”Kita lihat saja partai politik lebih sibuk dengan urusan kekuasaannya. Keberpihakan kepada rakyat yang sering diungkapkan masih banyak yang sekadar wacana,” kata Bachtiar menegaskan. 

Menurut Bachtiar, kekuasaan memang merupakan salah satu fungsi yang ingin diraih, tetapi akhir dari kekuasaan adalah kesejahteraan. 

Sepakat dengan Bachtiar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir mengatakan, kekuasaan politik bukan hanya untuk kekuasaan. Kekuasaan itu untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat. 

”Jika rakyat berpikir rasional, seharusnya rakyat tidak akan memilih partai yang sudah diberikan kesempatan untuk berkuasa, tetapi tidak memanfaatkan kekuasaannya itu untuk rakyat,” ujarnya. (MAM 

KEBANGSAAN 

Masa Depan Indonesia Ada di DaerahSabtu, 29 Maret 2008 | 01:03 WIB  

Jakarta, Kompas - Saat ini
Indonesia membutuhkan lebih banyak pemikir yang tersebar di sejumlah daerah, bukan pengelompokan berdasarkan etnis atau latar belakang tertentu. 

”Hal ini karena masa depan bangsa ini berada di daerah dan bukan Jakarta,” kata peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indra J Piliang dalam diskusi peluncuran buku berjudul Pemikiran Tionghoa Muda, Cokin? So What Gitu Lho! di Jakarta, Jumat (28/3). Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang dieditori oleh Ivan Wibowo. 

Pembicara lain dalam diskusi yang diberi kata pengantar oleh pendiri CSIS Harry Tjan Silalahi ini adalah Suma Mihardja dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika dan sejarawan Didi Kwartanada. 

Menurut Indra, kehadiran para pemikir beretnis
China akan lebih dirasakan manfaatnya jika mereka tersebar ke beberapa daerah untuk menumbuhkan pemikiran dan pencerahan di tempat itu karena potensi dan persoalan bangsa sekarang lebih banyak di daerah. 

”Desentralisasi telah membuat Indonesia tak dapat hanya dilihat dari Jakarta karena masalah yang ada di
Jakarta amat berbeda. Isu seperti pemilihan presiden sekarang mungkin sudah hangat di Jakarta, tetapi tidak dirasakan di
Ternate,” kata Indra. 

Harry Tjan Silalahi menuturkan,
Indonesia juga membutuhkan harmoni dan tenggang rasa di antara warganya. ”Hal itu tidak datang dengan sendirinya, tapi proses tanpa henti yang harus terus dibina,” katanya. 

Didi Kwartanada menuturkan, anggapan etnis
China sebagai orang asing karena mereka lebih dikenal sebagai pedagang. Padahal, masyarakat agraris umumnya menganggap kegiatan mencari untung seperti yang dilakukan pedagang bukan pekerjaan yang dapat dibanggakan. (NWO 
Berita Sebelumnya
| More
Beri Komentar »
» BERI KOMENTAR
Nama
Email
Website http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar captcha 

home | profil | berita | kolom | catatan lepas | buku | puisi | galeri | agenda | testimoni | kontak
© 2008 Indra Jaya Piliang, All Rights Reserved
Powered by Bergerak!com