Pemerintah memaksakan skenario penyelamatan ekonomi negara dengan cara menaikkan harga bahan bakar minyak.Kekerasan sosial yang menyertainya di tengah masyarakat tidak dihiraukan, terutama akibat rasa frustrasi untuk mempunyai harapan perbaikan nasib. Titik-titik api mulai memantik bara ketika benturan antaranggota masyarakat kian sering terjadi, begitu pula antara aparat dengan rakyat.

Semakin sering juga kita mendengarkan pidato-pidato panjang. Kebebasan media telah menjadikan beberapa orang muncul sebagai pahlawan, entah atas nama apa,sehingga dengan mudah menebarkan ancaman lewat media. Yang mengherankan, media seperti tidak mempunyai tolok ukur untuk menentukan mana berita yang layak muat, mana yang harus diabaikan sama sekali agar tidak memicu persoalan panjang.

Lantas, kita bertanya, negara ini siapa tuannya? Mana anjing penjaganya? Orang seperti bebas memaki siapa pun, atas nama apapun, lalu pemerintah seakan takut mengambil tindakan. Pentungan digunakan untuk menyatakan sikap. Kalaulah sayap-sayap garuda bisa berbicara, lalu huruf-huruf ”Bhinneka Tunggal Ika” mengatakan siapa dirinya, bisa diduga sebuah sejarah panjang telah terbentang.

Barangkali juga ”air mata” garuda, sebagai kendaraan Dewa Wisnu,tidak ada lagi artinya ketika seluruh petaka oleh absennya negara terus-menerus tiba. Ah,jangan pula katakan bahwa ini kesalahan demokrasi. Di mana pula rumusnya kalau demokrasi beribu pada kekerasan? Justru demokrasi berpihak pada suara-suara yang selama ini tidak bersuara. Demokrasi memaparkan keindahan dari pergulatan ide, bukan pertunjukkan kuasa.

Demokrasi peduli kepada para ibu dan anak, tidak sekadar pertunjukan kejumawaan sang bapak. Kekerasan yang dilakukan oleh polisi,keganasan para mahasiswa,juga keberingasan kaum demonstran telah mulai mengisi ruang pribadi kita. Rakyat hanya menjadi saksi di layarlayar televisi sembari mengunci pintu rumah,memerintahkan kepada anakanak perempuan untuk mengenakan celana panjang dan bukan rok, serta mengenakan jam malam kepada para remaja putri.

Negara tidak mampu menjaga kunci pintu rumah dan kaum putri di jalanan.Para penguasa seolah tertidur menikmati mimpi panjang bahwapemilusudahdekatdanmereka harus kembali berkuasa.

Derita Rakyat

Rakyat kini seolah tidak lagi memiliki negara. Segala sesuatu yang bernama negara dan berasal dari negara berujung pada derita dan petaka yang tidak perlu.Bukan soal ketidakpuasan sekelompok orang saja atas kebijakan publik tertentu sebagaimana dalam negara demokrasi normal.Namun, output kebijakan negara menyebabkan pertumbukan kepentingan yang kian dalam di semua kalangan.

Yang kaya merasa dimusuhi negara karena mengonsumsi bahan bakar minyak berlebihan dengan harga murah. Yang miskin seolah hanya jadi pengemis yang siap menerima perintah untuk berhadapan dengan para mahasiswa dan kaum demonstran. Komunikasi politik pemerintah yang buruk hanya mau berhadapan dengan orang-orang yang mereka pilih untuk berbantah-bantahan.

Satu kesalahan kecil dibesar-besarkan, sementara persoalan besar dikecil-kecilkan. Lihat saja bagaimana reaksi atas iklan Wiranto. Padahal, jauh lebih banyak iklan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah yang hanya bersifat slogan tanpa isi,dengan anggaran mahal, menghiasi media massa dan pinggiran jalan.Iklan-iklan inilah yang layak ditertibkan karena berarti pemborosan. Kita sudah ingatkan bahwa kekuasaan harus memiliki tujuan.

Bukan kekuasaan itu sendiri tujuannya,melainkan menjadikan kekuasaan itu sebagai sarana untuk mencapai derajat kehidupan yang lebih baik bagi rakyat. Rakyat juga bukanlah mahluk yang ingin segera kaya-raya,tetapi sebagian lebih merasa terhormat hidup miskin tanpa mentalitas mengemis. Maka, siapa pun yang menjadi penguasa mestinya tidak perlu terburu-buru mengejar akumulasi kekayaan dengan mengatasnamakan rakyat miskin.

Di tengah ketidakberdayaan yang terjadi sekarang, sudah saatnya mencurigai setiap upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengalihkan persoalan besar,seperti kenaikan bahan bakar minyak, kepada persoalan kecil, seperti perseteruan antara elite politik.Ketika pemerintah tidak bisa menghentikan isuisu sensitif,muncul berita seputar seseorang memiliki kekayaan besar,pesan pendek bisa menjadi santet, air sanggup diubah menjadi energi,serta penganut Ahmadiyah adalah kusta peradaban.

Kita layak curiga bahwa reproduksi isu yang terus-menerus ini adalah simbol dari ketidakmampuan alias kegagalan pemerintahan. Dengan begitu,makna negara juga menjadi hilang. Sebagai organisasi besar yang beranggotakan lebih dari 230 juta penduduk, adalah teramat menggelikan dan mengerikan apabila tidak terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban masingmasing.

Warga negara mestinya adal a h p i h a k yang paling menikmati setiap sen pendapatan negara, bukan para pejabat yang terusmenerus menjadikan negara sebagai angsa yang bertelur emas. Sebesarbesarnya kesejahteraan adalah kesejahteraan rakyat.Sekecil-kecilnya kesejahteraan adalah kesejahteraan pejabat. Lalu, apa solusinya? Sederhana saja, jangan memonopoli kebenaran.

Negara ini tersusun-susun berjenjang- jenjang dengan peranan yang terbagi-bagi. Presiden tidak lebih tinggi dari seorang rektor universitas, ketika itu menyangkut mahasiswa. Staf khusus presiden tidak lebih tahu dari kalangan ilmuwan LIPI, BPPT, ITB,dan lain-lain,ketika itu menyangkut blue energy. Dalam soal kecemasan rakyat perdesaan menyangkut penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT), ekonom pemerintah tidak lebih tahu dari kepala desa.

Tempatkanlah semua pada porsi dan posisi masing-masing, maka setiap orang akan memberikan kemampuan yang terbaik yang mereka miliki. Dan jangan lagi membungkus sesuatu yang sederhana dan belum final dengan bahasa-bahasa bombastis dan generalis.Itu megalomania namanya.

Tidak perlu juga gerakan ini dan itu secara nasional kalau sekadar deklarasi tanpa aksi. Rakyat sudah lelah, tetapi tidak pernah menyerah. Kalau rakyat tidak lagi merasa memiliki negara, negara juga akan kehilangan rakyatnya. Semoga itu tidak terjadi pada saat sulit sekarang.(*)