Skenario Putaran Kedua Pilgub Jatim
JAWA Timur adalah basis utama Nahdatul Ulama (NU), organisasi massa terbesar di Indonesia. Terdapat empat tokoh NU yang maju dalam pilkada Jatim, yakni Khofifah, Saifullah, Ali Maschan Moesa dan Achmady. Mereka tidak bersatu dalam satu kubu saja, sehingga ketika hasil perhitungan cepat pilkada Jatim tidak menghasilkan satu pun pemenang yang meraih angka 30% lebih, membuktikan betapa parpol bukan satu-satunya pemain tunggal dalam demokrasi.
Ketatnya peraihan suara pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf dan Khofifah-Mudjiono menunjukkan masyarakat pemilih memberikan loyalitas kuat kepada tokoh-tokoh NU, yakni Saifullah dan Khofifah. Keduanya dikenal di panggung nasional sebagai dua tokoh yang meniti karir politik yang baik dan dramatis. Kedua tokoh ini pernah menjadi menteri. Kompetisi politik yang keras di tingkat nasional kenyataannya juga berulang di tingkat massa.
Apabila politik di Jakarta hanya dikendalikan oleh kalangan elite yang terbatas, maka pilkada betul-betul melibatkan kalangan masyarakat dalam jumlah banyak.
Bahwa Soekarwo dan Saifullah didukung oleh Partai Demokrat, PAN dan PKS, serta Khofifah-Mudjiono diusung oleh PPP, sepertinya kurang memberikan nilai tambah. Begitu pula kekalahan dari pasangan yang didukung oleh PDI-P dan Partai Golkar lebih disebabkan bukan oleh partainya, melainkan oleh figur yang diusung. Angka yang diraih oleh pasangan Sutjipto-Ridwan (PDI-P) dan Soenarjo-Ali Maschan (Partai Golkar) juga tidak terlalu buruk.
Sayap NU
Pilkada Jatim memperlihatkan betapa egoisme kepartaian semakin kuat. Kehendak untuk melakukan kerja sama atau koalisi sejak awal gagal didapatkan. Kalau dikaitkan dengan pemerintahan nasional, seyogianya Partai Demokrat dan Partai Golkar bersatu, bersama dengan PAN dan PPP.
Keempat partai ini memiliki anggota di kabinet. Tetapi, perhitungan-perhitungan seperti itu tidak berlaku. Dalam banyak pilkada, PDI-P malah juga bergabung dengan partai pemerintah lainnya untuk mengejar kemenangan di level pemerintahan daerah ini.
Selain itu, pilkada Jatim juga memperlihatkan massa di lapisan bawah juga bukan pihak yang mudah dikalahkan dan dimanipulasi. Keinginan PDI-P untuk meraih kemenangan dengan hanya bersandar kepada kaum nasionalis terbukti tidak berjalan, begitupun bagi Partai Golkar. Memang, kedua parpol ini berhasil mempertahankan dukungan signifikan bagi kandidat yang diusung, tetapi keduanya juga tidak sanggup melarikan suara-suara dari basis-basis NU untuk meraih kemenangan.
Kalangan NU mampu memecah dukungan kepada dua figur pentingnya juga menunjukkan kalau organisasi pendukung bekerja. Muslimat NU mampu memberikan kontribusi kepada Khofifah, sebaliknya Anshor bekerja baik untuk Saifullah, sehingga bisa dikatakan kalau yang terjadi adalah pertarungan antara dua organisasi yang terhubung dengan NU.
Partai politik lagi-lagi hanya membantu memberikan bendera untuk maju. Bendera-bendera itu tidak terlalu kuat untuk mengibarkan kemenangan bagi para kandidat.
Sekali pun begitu, tidak seluruhnya pilkada Jatim adalah pesta untuk sayap-sayap organisasi NU. PDI-P dan Partai Golkar juga berpesta, yakni menjaga soliditas pendukung-pendukungnya. Tidak heran kalau petinggi kedua parpol ini begitu puas atas hasil yang dicapai, sekaligus mengakui kekalahan. Sikap ksatria ini menunjukkan betapa warga NU layak dihormati. Adalah tidak etis apabila kesalahan ditimpakan kepada teknis penyelanggaraan atau kepada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih.
Tiga Skenario
Lalu, bagaimana warna pertarungan politik dalam putaran kedua nanti? Bisa saja muncul tiga skenario.
Pertama, PDI-P dan Golkar bersatu dalam satu kubu. Hal ini untuk memantapkan soliditas di kalangan parpol nasionalis.
Kedua, PDI-P dan Partai Golkar yang selalu bertengger pada nomor urut satu atau dua dalam survei-survei nasional ini pecah dan memberikan dukungan kepada salah-satu pasangan saja.
Ketiga, untuk memberikan sinyal kual Jatim adalah wilayah NU, keduanya memutuskan untuk netral. Seperti pertarungan politik umumnya, skenario pertama dan kedua lebih mungkin dijalankan, daripada skenario ketiga.
Namun, mengingat raihan suara pasangan calon yang didukung oleh Partai Golkar dan PDI-P relatif berimbang, muncul skenario yang lebih signifikan, yakni faktor PKB. Setelah dinyatakan menang oleh Mahkamah Agung dan disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM, maka PKB mempunyai kesempatan untuk melakukan konsolidasi maksimal.
Apalagi pilkada putaran kedua ini berlangsung dalam semarak kampanye pemilu yang semakin meriah. Dukungan resmi yang diberikan oleh PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar ini, ditambah dengan kerja-kerja politik dalam tiga bulan ke depan, akan menentukan arah bagi kemenangan Khofifah atau Saifullah.
Apapun skenario yang ditempuh itu, juga semakin terlihat aturan tentang putaran kedua telah menghabiskan energi kandidat, parpol dan rakyat. Triliunan uang diperkirakan habis dalam pilkada Jatim. Yang mendapat keuntungan langsung juga ada, yakni basis-basis suara yang dikunjungi dan diberikan bantuan oleh pendukung masing-masing kandidat.
Pilkada dan pemilu telah menjadi fenomena transfer uang cash kalangan elite kepada pemilih. Sekalipun uang itu bukan alasan untuk menjatuhkan pilihan, tetap saja uang adalah amunisi terpenting dalam politik.
Yang lebih penting, pemilih di Jatim tidak sebingung yang diperkirakan orang. Sekali pun pemilu dan pilkada berlangsung bersamaan, dengan tabrakan spanduk dan baliho, pemilih sudah semakin rasional. Catatan ini yang terpenting dari pilkada Jatim. Amuk massa sama sekali tidak terjadi di wilayah-wilayah rawan. Rakyat Jatim sudah sangat dewasa dalam berpolitik. Demokrasi terasa indah di provinsi yang dipenuhi oleh santri ini.
Walau mahal, juga melelahkan, demokrasi tumbuh wajar. Adalah pelecehan atas rakyat apabila masih ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara menebarkan isu-isu negatif.
Bahwa suara NU akan terpecah, sudah pasti. Bahwa salah satu pasangan akan menjadi pemenang, juga sudah pasti. Persiapan terpenting adalah bagaimana menerima kekalahan dan kemenangan itu secara terhormat.(77)
- Penulis adalah analis Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Jakarta.