Anak muda itu begitu bersemangat ketika membeberkan alasan-alasannya menjadi calon presiden. Dialah Rizal Mallarangeng, yang dalam beberapa hari terakhir sedang sibuk berkeliling Indonesia untuk mengkampanyekan "Harapan baru generasi baru". Kami bertemu sebagai pembicara dalam sebuah diskusi politik di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bung Rizal adalah salah satu intelektual yang memilih jalan menjadi calon pemimpin di tengah arus deras demokratisasi yang memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk tampil menjadi pemimpin.

Era ini adalah era terbuka. "Siapa saja boleh jadi calon presiden. Anak petani dan nelayan juga punya hak yang sama," begitu ucap Bung Rizal dengan nada tegas. Fenomena Obama di Amerika ikut menginspirasi Bung Rizal. Sayangnya, hasil survei Litbang Media Group (20 Agustus 2008) menunjukkan popularitas Rizal Mallarangeng masih jauh, hanya 5,4 persen dikenal publik sebagai calon presiden dari kaum muda (Media Indonesia, 27 Agustus 2008).

Lalu, pada kesempatan lain saya bertemu dengan Indra Jaya Piliang, intelektual CSIS yang memutuskan hijrah dari ranah intelektual ke politik. Di Universitas Paramadina, dalam acara “Transformasi Indra Piliang”, saya diminta memberi testimoni di antara sejumlah intelektual dan aktivis muda, seperti Anies Baswedan, Effendi Ghazali, Adrinof Chaniago, Sebastian Salang, Usman Hamid, dan Nurul Arifin. Rupanya, Pemilu 2009 tidak hanya diwarnai oleh selebritas politik, tapi juga menderek kaum intelektual untuk bertarung meraih kekuasaan.

Terlepas dari itu, saya harus menyatakan kekaguman dan kecemasan saya terhadap fenomena intelektual yang terjun ke dunia politik. Jelas saya kagum karena baik Bung Rizal maupun Indra berhasil menepis tesis saya bahwa kaum intelektual selama satu dasawarsa demokratisasi cenderung antipartai. Tampilnya Bung Rizal sebagai calon presiden dan bergabungnya Bung Indra ke Partai Golkar sebagai calon legislator membuktikan satu hal menarik: terlalu menjaga jarak dengan politik adalah pilihan yang salah. Namun, secara bersamaan rasa cemas juga menghinggapi saya. Saya cemas Bung Rizal dan Indra meninggalkan idealisme dan menjadi politikus tukang: tukang suap, tukang korupsi, dan tukang skandal.

Alasan kecemasan saya sangat sederhana. Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga eksekutif dan legislatif adalah sarang korupsi, suap, dan skandal. Makanya, persepsi publik sangat buruk terhadap kinerja lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam dua periode pemilu demokratis (1999 dan 2004), partai politik gagal melahirkan para pemangku jabatan publik yang berjiwa reformis, malah banyak yang bermental korup dan menjadi calo. Sehingga saya cemas Bung Rizal dan Indra akan menjadi bagian dari sistem yang korup. Dan tentu saja kedua intelektual itu akan dilihat dalam persepsi yang lain. Bukan lagi sebagai intelektual, melainkan sebagai politikus yang rajin berjanji tapi lalai menunaikannya. Politikus yang pandai bersilat lidah tapi tong kosong nyaring bunyinya. Kita berharap semoga Bung Rizal dan Indra tidak demikian.

Godaan dunia politik
Inilah perbedaan mendasar yang sangat mencolok antara ranah intelektual dan ranah politik. Ranah intelektual kering dari godaan suap dan korupsi. Sebab, memang ranah intelektual adalah ranah berpikir di mana orang merangkai gagasan dengan niat tulus untuk berbagi pengetahuan dengan yang lain. Sedangkan ranah politik penuh dengan godaan materi. Ini yang kerap menjebak anggota parlemen maupun pejabat publik lainnya sehingga rela menggadaikan martabatnya demi rupiah. Baik martabatnya sebagai pribadi maupun martabat jabatannya sebagai pejabat publik. Sudah tidak bisa kita hitung berapa jumlah anggota parlemen, menteri, gubernur, bupati, dan wali kota yang kaya secara tiba-tiba karena aliran uang yang tidak pernah putus di gedung wakil rakyat, Istana Negara, kantor kementerian, dan birokrasi daerah.

Satu sebabnya yang paling mendasar: budaya demokrasi belum ditegakkan dengan betul. Kerap terjelaskan bahwa reformasi baru sebatas mengganti elite, tidak mentransformasi budaya berkuasa sehingga ada jaminan perubahan. Dalam otobiografinya yang sangat inspiratif, Long Walk to Freedom (1995), Nelson Mandela mengingatkan bahwa perubahan itu tidak bisa datang tiba-tiba. Perubahan harus diperjuangkan dengan tulus dan niat baik. Sekarang kita saksikan betapa perubahan itu sesuatu yang sulit. Mungkin rakyat bersyukur bahwa pemimpin sudah bisa dipilih langsung, tapi apa maknanya kalau kemiskinan, kebodohan, pengangguran, korupsi, skandal, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya masih dapat disaksikan di mana-mana?

Lalu saya berpikir positif saja. Terdorongnya kaum intelektual ke ranah kekuasaan sangat boleh jadi dilatari oleh keprihatinan seperti itu. Rupanya, kaum cendekia ingin tetap memelihara optimisme dan harapan bersama. Demokratisasi harus berakhir pada perubahan di mana perubahan itu menyangkut kesejahteraan rakyat.

Maka, transformasi kaum intelektual ke dunia politik sesungguhnya kabar baik untuk memastikan percepatan demokratisasi. Hal ini penting karena kita sedang berhadapan dengan jebakan transisi yang dirumuskan Juan J. Linz dan Alfred Stepan (Problems of Democratic Transition, 1996) bahwa bandul demokratisasi selalu bergeser pada dua titik krusial: konsolidasi demokrasi atau kebangkrutan politik. Syarat konsolidasi demokrasi dan menghindari kebangkrutan politik sesungguhnya sangat sederhana: kinerja institusi kekuasaan menjadi baik, para elite memiliki moral dan etika politik, hukum ditegakkan seadil-adilnya, dan budaya korupsi, kolusi, nepotisme, serta suap harus diputus. Ini artinya, kekuasaan politik jangan dipegang oleh para politikus karbitan yang tidak bermoral dan tak bertanggung jawab.

Namun, kehadiran kaum intelektual dalam lingkaran kekuasaan juga harus memegang satu prinsip dasar demokrasi: kekuasaan adalah mandat. Ketika seseorang diberi mandat untuk mewakili banyak orang, maka bekerjalah dengan baik. Jangan ragu untuk mengatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Sementara seorang intelektual mengurai kebenaran dalam bahasa yang tulus dan mencerahkan, seorang politikus harus menjaganya dengan konsisten. Antara intelektual dan politikus selalu ada bahasa yang sambung-menyambung.

Para intelektual yang sudah memilih terjun ke dalam dunia politik dan berniat menjadi pemangku jabatan publik harus tetap menyambungkan pikiran-pikiran kritisnya. Manakala kehadiran para intelektual di arena kekuasaan gagal mengukir prestasi-prestasi besar, ini berarti bandul demokrasi akan makin bergeser ke titik kebangkrutan. Inilah pesan penting kepada Bung Rizal Mallarangeng, Indra Jaya Piliang, Budiman Sudjatmiko, Yuddy Chrisnandi, Dradjad Wibowo, Didik J. Rachbini, dan bung-bung yang lain yang datang dari tradisi intelektual yang mapan. Bekerjalah dengan baik di ranah kekuasaan, sehingga rakyat akan bangga dengan Anda.