Modal Sosial Demokrasi di Jawa
Judul Buku : Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter
Penyunting : Hans Antlov dan Sven Cederroth
Pengantar : G. Modjanto
Penerbit : Yayasan Obor IndonesiaTahun Terbit : 2001
Halaman : xxiii dan 294
Modal Sosial Demokrasi di Jawa
Diajukannya lebih dari dua calon wakil Gubernur Yogya tahun 2001 ini, oleh pihak Paku Alaman, menimbulkan serpihan pertanyaan: benarkah sudah terjadi demokratisasi di kalangan pemimpin tradisional di Yogya? Bagaimana pengaruhnya pada lapisan kepemimpinan formal dibawahnya? Persoalan ini menjadi menarik dilihat, mengingat masyarakat Yogya, khususnya, dan Jawa, umumnya, selalu menempatkan elitenya sebagai “pilihan dari Tuhan”. Sekalipun tidak dalam rangka “menjawab” pertanyaan itu, kehadiran buku “Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter” ini mencoba menelisik persoalan kepemimpinan di tingkat paling bawah dalam hierarki sosial masyarakat Jawa.
Buku ini merupakan kumpulan 8 (delapan) artikel yang ditulis oleh ilmuwan Indonesia dan Indonesianis yang kompeten. Selain G. Moedjanto yang memberikan kata pengantar, dari pihak (orang) Indonesia diwakili oleh Sartono Kartodirdjo dan Ina Slamet-Velsink, yang sekarang tinggal di Belanda. Sedangkan Indonesianis yang menyumbangkan tulisan adalah Francois Raillon, Frans Husken, Hans Antlov, Jean Luc Maurer, Niels Mulder, dan Sven Cederroth.
Sosiolog Raillon sangat dikenal dengan bukunya mengenai gerakan mahasiswa Indonesia era 1970-an awal, sedangkan Mulder merupakan antropolog yang banyak meneliti kebudayaan Jawa. Khusus dalam buku ini, ilmuwan itu menyodorkan analisis mendalam mengenai masyarakat desa Jawa, khususnya kalangan pemimpinnya. Kepemimpinan desa itu dikaitkan dengan ideologi (Mulder), negara Orde Baru (Antlov dan Husken), Islam (Cederroth), bisnis dan kekayaan (Maurer dan Raillon), serta aristokrasi tradisional, seperti bupati, pamong desa, para jagoan (bandit tradisional), dan kyai (Sartono dan Ina Slamet, juga Maurer).
Analisis ini menjadi menarik, ketika kepemimpinan (kekuasaan) dilihat menurut perspektif masyarakat moderen, terutama di Barat. Padahal, sebagaimana sudah banyak ditulis, antara lain oleh Ben Anderson dan Bernard Dahm (khususnya dalam biografi Soekarno), dan juga diulas oleh Moedjanto, bahwa konsep kekuasaan Jawa bersifat absolut, sebesar kekuasaan dewa, pengendali hukum, dan penguasa dunia (hal. xvii).
Kekuasaan itu terberi oleh kekuatan adi manusiawi, lewat metode pulung (semacam sinar yang masuk lewat, maaf, alat kelamin. Ini, mungkin, juga bisa menjelaskan hubungan raja-raja Jawa dengan Nyi Loro Kidul), atau dengan bertapa. Artinya, faktor-faktor kekayaan, jabatan, senjata, ilmu pengetahuan atau parameter yang dapat diukur (materialistis), tidak lagi relevan, ketika kekuatan adi manusiawi sudah menentukan pilihan. Tetapi justru dengan pendekatan yang menggunakan pranata masyarakat moderen inilah, kumpulan tulisan ini menjadi penting.
Usaha para penulisnya untuk melepaskan konsep kekuasaan Jawa dari selubung mitos, lalu dengan memberikan latar historis selama Orde Baru, menunjukkan bahwa masyarakat desa di Jawa tidak sekedar nrimo atas sabdo pandito ratu-nya. Imbuhan berbagai pemberontakan petani, juga konflik ideologis di tingkat grassroots dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi, yang dimotori oleh penelitian Sartono tentang pemberontakan petani Banten, memperlihatkan bahwa benih-benih demokratisasi sudah terbangun di tengah-tengah masyarakat, bahkan untuk melakukan civil disobedience.
Dalam hal ini, proses percepatan pembangunan oleh rezim Orde Baru, sedikit banyak memberikan jalan bagi munculnya kesadaran ini, setelah “ditindas” oleh model retorika yang dimainkan oleh Soekarno. Sekalipun, patut disadari, betapa Soeharto sangat mengerti atas konsep kekuasaan Jawa dan menggunakannya untuk mempertahankan kekuasaan. Kebutuhan atas para jago, juga ketakutan masyarakat Jawa kepadanya, telah dimanfaatkan dengan baik oleh Soeharto dengan menyandarkan pilar kekuasaannya kepada militer.
Sayangnya studi ini menjadi kurang komprehensif ketika faktor militer (senjata) dan guru (ilmu pengetahuan/teknologi) tidak dibahas secara khusus. Ina Slamet sempat menyinggung upaya menarik dan memobilisasi kaum muda dari kelompok jagoan guna tujuan paramiliter atau politik (hal. 55), tetapi kurang mengaitkannya dengan pertumbuhan kaum militer dalam masyarakat Jawa. Sedangkan Antlov hanya menunjukkan betapa Babinsa, Koramil atau Polsek sama-sama kuatnya, jika bukannya tidak lebih kuat, dalam memutuskan masalah desa yang penting (hal. 118), dibandingkan dengan perangkat desa. Unsur militer ini dikesankan oleh Antrov hanya sebagai unsur negara, yang bertugas menjaga ketertiban, dan bukan bagian dari masyarakat sendiri.
Sedangkan kelompok guru nyaris tak mendapatkan pembahasan. Sekalipun fungsi guru lebih banyak diambil alih oleh kyai, dengan lembaga pesantrennya, apakah benar giatnya proses pendidikan formal selama Orde Baru tidak membawa pengaruh positif bagi masyarakat? Ataukah kenyataan ini menegaskan bahwa unsur ilmu pengetahuan tidak begitu penting dalam masyarakat, ketika dikaitkan dengan kekuasaan? Studi lebih jauh dibutuhkan untuk soal ini.
Uraian lain yang terkait dengan begitu mudahnya masyarakat desa menyokong kekuasaan diatasnya, baik kolonial atau pribumi, sempat diurai Sartono, juga Antlov. Dari tinjauan sejarah, para bupati, pejabat, dan para pemimpin desa sedikit banyak (bisa) dipaksa untuk memihak pada kekuatan konservatif ... agar tetap dapat mempertahankan kekuasaan tradisional mereka (hal. 5). Penjelasan ini bisa relevan dengan kuatnya dukungan kepada PNI (Soekarno), Golkar (Soeharto), dan PDI P (Megawati). Politik aliran otomatis gugur, kalau melihat perkembangan yang bersifat oportunistik strategis ini. Masyarakat desa, dan elite desa, dengan mudah beradaptasi dengan kekuasaan apapun diatasnya.
Artikel-artikel dalam buku ini, setidaknya telah memberikan perspektif moderen atas masyarakat Jawa, dan hubungannya dengan kekuasaan. Upaya lebih rajin dari ilmuwan dan peneliti, terutama Indonesia, tentu dibutuhkan, terutama dalam menggali modal sosial (social capital) yang merupakan self-resources bagi masyarakat Jawa untuk mengubah tatanan sosial. Studi ini juga telah berhasil menunjukkan sejumlah komponen penting dalam demokrasi lokal, seperti proses pemilihan kepala desa.
Nah, ketika sejumlah kalangan mengatakan bahwa masyarakat tidak siap untuk melakukan pemilihan presiden secara langsung, juga memilih gubernur atau walikota/bupati, studi ini sedikit banyak telah menjawabnya. Ketakutan bahwa masyarakat akan “bergolak” dalam pemilihan pemimpinnya, seperti dipompakan oleh para elite di MPR, dengan buku ini tidak begitu terbukti. Sudah saatnya pemilihan pemimpin secara langsung dilaksanakan.... Jakarta, November 2001.
Indra J. Piliang adalah peneliti CSIS, khususnya tentang otonomi daerah dan demokrasi lokal.
Jl Wahid Hasyim No. 194, Jakarta, 10250.
Telp (021) 390-5558.
Fax (021) 319-07814.
Email: pi_liang@yahoo.com
Saya mengenal beliau ini ketika musim kampanye...minat politik muncul ketika Jusuf Kalla maju sebagai capres. Kenapa berminat ? karena saya setuju dengan cara JK melihat masalah dan apa gagasan untuk mengatasinya. JK telah berhasil menggambarkan betapa menariknya tontonan politik itu. Saya respek de ...
(ardiansyah)
Bng Indra idola saya.... ...
(fajri alfalah)
| Maret 2010 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||