Golkar Jangan Terlena di Sumbar II

Dominasi Partai Golkar di daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat (Sumbar) II akan diuji dalam Pemilu 2009.
 
Gerakan progesif partai baru dan menengah diperkirakan bakal mengancam dominasi Golkar di tanah Minang.
 
Pandangan dan prediksi tersebut dilontarkan pakar politik dari Universitas Andalas, Ranny Emilia, kepada Media Indonesia di Padang, kemarin.
 
"Saat ini tidak ada partai yang dominan di Sumbar. Segala kemungkinan bisa terjadi dalam pemilu mendatang. Partai lama seperti Golkar jangan terlena," ujar Ranny mengingatkan.
 
Angka swing voter di dapil yang terdiri dari Kabupaten Padang Pariaman, Agam, Pasaman, Pasaman Barat, Lima puluh Kota, Kota Bukittinggi, Pariaman, dan Payakumbuh diperkirakan meningkat dibandingkan Pemilu 2004.
 
Menurut Ranny, peningkatan itu terjadi karena partai-partai besar gagal menjaga hubungan baik dengan konstituen pascapemilu.
 
"Golkar sudah tidak memiliki kuku yang tajam di bawah karena gagal merawat konstituennya. PAN tampak semakin tidak terumus. PKS masih memiliki massa yang massif, tapi sebagian besar ada diperkotaan," tukasnya.
 
Kegagalan itu, tambahnya, agaknya disadari beberapa partai. Mereka berusaha memasang calon anggota legislatif (caleg) dari tokoh-tokoh yang cukup dikenal masyarakat Minang.
 
Pengamat politik, artis, hingga wali kota diajukan sebagai caleg untuk menarik simpati pemilih.
 
Partai Golkar, misalnya, memasang Indra J Piliang di nomor urut dua. Indra selama ini dikenal sebagai analis politik CSIS.
 
PAN mencoba mengimbangi Golkar dengan memasang artis Adrian Maulana Djambek di urutan ketiga. Nama Djambek akan menjadi 'jualan' untuk meraih simpati publik karena memiliki hubungan dengan nama ulama besar Minangkabau, Syekh Djamil Djambek.
 
Sementara itu, Partai Hanura memasang Gusti Randa pada urutan kedua.
Partai Demokrat mencalonkan Wali Kota Bukit-tinggi Djufri di urutan pertama.
PDIP memasang mantan Wali Kota Pariaman Mahyudin di posisi pertama.
PKS mengusung Refrizaldi urutan satu.
 
Pada Pemilu 2004, Golkar meraih dua kursi, sedangkan PAN, PPP, PKS, dan PBB masing-masing kebagian satu kursi. (HR/P-6)