MAKLUMAT 9 DESEMBER 2008


Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyadari sepenuhnya,

bahwa pembangunan pada setiap era pemerintahan sejak Indonesia merdeka hanya menghasilkan rata-rata pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang rendah hingga “sedang-sedang saja”, sekaligus telah mewariskan struktur ekonomi yang rapuh dan rentan terhadap gejolak eksternal, menciptakan potensi-potensi konflik sosial, politik dan budaya, tidak memberi kepastian terhadap peningkatkan dan pemerataan kesejahteraan yang berkelanjutan, mengabaikan penciptaan dan peningkatan daya saing jangka panjang;

bahwa seringkali munculnya kepemimpinan yang dihinggapi sindrom kesenangan menggunakan ukuran-ukuran “terbesar, termegah, terpanjang, tertinggi, terluas, dan sejenisnya” dalam memamerkan hasil kerja kepemimpinan tanpa peduli terhadap kerugian jangka panjang, kecilnya manfaat agregat dan biaya publik dan biaya sosial serta ketidakadilan yang ditimbulkan;

bahwa pola pembangunan seperti itu sulit menjadikan tingkat kesejahteraan rata-rata masyarakat Indonesia berada di atas rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat dunia dalam 20 tahun yang akan datang, dan kondisi di atas bisa terus memburuk jika kebijakan fiskal maupun kebijakan lainnya tidak diarahkan untuk mengubah kondisi-kondisi saat ini dalam satu paket terintegrasi, sehingga akan membuat angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan mustahil diturunkan, kecuali untuk jangka pendek dengan menciptakan proyek-proyek populis semu yang sarat dengan nuansa politik dan mengabaikan opportunity cost serta akan membuat tidak akan efektifnya program-program yang dimaksudkan untuk mengejar pemerataan, seperti Program Transmigrasi, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Pengurangan Kemiskinan, dan lain sebagainya, melainkan hanya menimbulkan pemborosan, karena program-program tersebut secara nyata berhadapan dengan tekanan struktural dari pola perekonomian yang dianut;

bahwa dengan pola pembangunan seperti dikemukakan di atas, hampir pasti akan muncul kembali pola pembangunan yang selalu hanya memberikan manfaat dan memberikan kemudahan akses bagi segelintir pihak yang sudah mapan, sementara di sisi lain terus memperkecil akses bagi masyarakat bawah dan kelompok marginal untuk menaikkan status sosial-ekonomi

maka, oleh karena itu, dengan belajar dari banyak kesempatan yang hilang, modal yang hilang, dan alokasi belanja publik yang tidak tepat, kami sepenuhnya menyadari,

bahwa Indonesia harus menciptakan jalan menuju peningkatan kesejahteraan bagi rakyat dan bangsa Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan mengubah pola pikir (mind set), mengubah konsep dan strategi hingga cara implementasi pembangunan serta didukung oleh kepemimpinan progresif yang visioner yang terbingkai oleh kelembagaan politik dan pemerintahan yang kokoh;

bahwa dalam menghadapi persaingan global yang makin ketat, Indonesia membutuhkan Strategi Industrialisasi untuk mewujudkan knowledge based economy yang berwawasan lintaskelompok sosial, lintaswilayah dan lintassektor ekonomi dengan menganut prinsip-prinsip:
• Menambah kapasitas produksi dan barang modal tanpa merusak, mematikan dan mengurangi kemampuan produksi yang sudah ada;
• Meningkatkan investasi tanpa mengurangi fungsi ruang publik dan hak-hak publik, dan tanpa mengurangi daya dukung lingkungan, dan tanpa mempersempit akses generasi yang akan datang untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efisien;
• Mencegah dan menata secepatnya setiap perkembangan yang mengarah kepada ketidakseimbangan hubungan antargolongan sosial, antara wilayah Jawa dan luar Jawa, antara perkotaan dan pedesaan, dan yang mengarah kepada ketidakserasian hubungan antarunsur ekosistem;
• Menghentikan pertumbuhan produktivitas sektor-sektor yang mematikan, merusak dan menghambat pertumbuhan produktivitas sektor-sektor lain yang memiliki kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan sumber penghidupan rumah tangga golongan bawah;
• Mempercepat dan memperbanyak tumbuhnya sektor-sektor yang bermuatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hemat dalam pemakaian sumber daya alam;
• Memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja sekaligus lebih adil dalam distribusi pendapatan;
• Menciptakan terjadinya relasi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Jakarta, 9 Desember 2008
Penanda Tangan
1. Mohammad Yasin Kara (PAN, Caleg Kaltim).
2. Indra Jaya Piliang (Partai Golkar, Caleg Sumbar).
3. Harry Azhar Azis (Partai Golkar, Caleg Kepulauan Riau).
4. Nurul Arifin (Partai Golkar, Caleg Jawa Barat).

Penanda-tangan yang lain menyusul. Visi Indonesia 2033 dirumuskan oleh Andrinof A Chaniago dan Ahmad Erani Yustika, dua orang ilmuan Indonesia dari UI dan UGM.