Jika Oposisi, Sejarah Golkar harus Ditulis Ulang

Wawancara Beritajatim.com dengan Indra Jaya Piliang (1)
Jika Oposisi, Sejarah Golkar harus Ditulis Ulang

Selasa, 28 Juli 2009 14:46:45 WIB
Reporter : Oryza A. Wirawan



Surabaya (beritajatim.com) - Bagi seorang Indra Jaya Piliang, hidup bukan urusan pilihan belaka, tapi juga bagaimana memperjuangkan konsekuensi pilihan itu. Dari seorang aktivis mahasiswa Universitas Indonesia, ia lantas memilih bergiat di Center for Strategic and International Studies (CSIS), sebuah lembaga yang disebut-sebut sebagai think tank Orde Baru.

Orde Baru runtuh, dan partai-partai bermunculan. Ia memilih berkiprah di Partai Amanat Nasional, sebuah partai reformis yang digagas Amien Rais. Tak bertahan lama, ia mengundurkan diri dan memilih mendedikasikan dirinya di jalur sunyi intelektual. Namun, itu rupanya bukan akhir pilihan Indra. Ia lantas terjun ke Partai Golongan Karya, sebuah partai yang mengusung dosa sejarah.

Nama Indra semakin benderang dalam pemilihan presiden 2009. Sebagai salah satu anggota tim pencitraan duet Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto, ia sering menghadiri forum-forum debat tim sukses, dan menerima penghargaan dari salah satu lembaga karena kepiawaiannya sebagai juru bicara dan sumber berita.

Kalla kalah, namun Indra belum berhenti. Kini, menjelang Musyawarah Nasional Golkar, ia kembali bersiap menghadapi pertarungan yang menyangkut nasib partai itu dalam lima tahun ke depan. Berada di kubu Yuddy Chrisnandy (selanjutnya kita sebut YCh), seorang kader muda dan juru bicara JK-Wiranto yang mencalonkan diri sebagai ketua umum partai, ia menantang dua 'gajah': Surya Paloh dan Aburizal Bakrie.

Bersama YCh pula, Indra menyuarakan perlunya Golkar bersikap kritis terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono lima tahun ke depan. Bagaimana sebenarnya pemikiran seorang Indra Jaya Piliang, beritajatim.com mewawancarainya via surat elektronik dan diturunkan secara berseri. Bagian terakhir wawancara ini adalah hasil wawancara via ponsel.

Bung Indra, benarkah kekalahan JK-Wiranto salah satunya karena dijegal kekuatan oportunis di tubuh Golkar sendiri?

Yang lebih tepat adalah kekuatan individual di Golkar kurang berhasil disatukan, mengingat sempitnya waktu. Soliditas ini belum terjamin, karena sejak awal ada "harapan" untuk menjadi cawapres-nya SBY. Nah, ketika SBY telah mengumumkan wapresnya, kekuatan ini terlanjur sudah mengambil tindakan atau sikap mbalelo. Mungkin mereka melakukan gerilya politik, tetapi tidak akan sepenuhnya berhasil, karena akar mereka tidaklah kuat tertanam di Golkar.

Tapi hasil pemilu legislatif dan pilpres menunjukkan menurunnya pengaruh Golkar. Bagaimana ini?

Logikanya begini: kekuatan Demokrat kan berada di SBY. Berdasarkan pileg, partai presiden nomor satu, sementara partai wapres nomor dua. Masih wajar, kan, secara logika normal? Begitu pula dalam pilpres, kami terlambat melakukan sosialisasi tentang siapa JK yang sebenarnya.

JK selama ini kan jarang muncul utuh di publik, saking banyaknya yang beliau kerjakan. penggalan pernyataannya yang banyak muncul, satu atau dua kalimat, itupun banyak ditafsirkan aneh-aneh. Begitu pula, paska kemenangan dalam pemilu 2004, Partai Golkar lebih banyak bekerja untuk meraih kekuasaan berikutnya, misalnya lewat pilkada, ketimbang melakukan konsolidasi. Kaderisasi dan kegiatan organisasi lainnya. kegiatan rutin Golkar hanyalah safari Ramadhan. Selain itu, perilaku pemilih berubah, pemilih baru kian banyak dan kurang akrab dengan Golkar. Jadi, menurut saya, kurang antisipasi saja.

Saat ini diwacanakan Golkar menjadi oposisi pemerintahan SBY di parlemen. Namun JK pernah mengatakan Golkar tidak memiliki kultur oposisi, dan sebagian besar kepala daerah adalah kader Golkar. Mungkinkah kultur oposisi dikembangkan?


Saya banyak memperdebatkan soal ini. Intinya, kultur dibentuk oleh struktur. Kita tidak punya struktur oposisi, sehingga kultur oposisi juga tidak terbentuk. Oposisi kan kata mati dalam konstitusi dan perundang-undangan manapun. Tidak ada kata itu dalam paket undang-undang politik.

Kata itu ada dalam realitas media, terutama sejak PDI Perjuangan aktif membicarakannya. Sementara, PDI Perjuangan sendiri bukanlah partai oposisi, karena ikut dalam pilkada, punya banyak bupati, walikota, gubernur, beserta wakilnya, bahkan bekerjasama dengan Partai Demokrat di banyak daerah (seperti di DKI Jakarta).

Selain itu, memang dalam training organisasi, doktrin organisasi, partai golkar tidak pernah menggunakan kata itu. Ya, baru Yuddy Chrisnandi yang mencoba menawarkannya ke publik dan internal. Jadi, intinya, memang Golkar kurang akrab dengan kata oposisi.

Jika demikian, apa dong risiko dan keuntungan Golkar mengambil posisi partai oposisi, atau posisi sebaliknya?

Risikonya banyak, antara lain harus mengevaluasi doktrin kepartaian, sejarahnya yang panjang, prestasinya yang banyak, dan lain-lain. Sejarah partai harus ditulis ulang. Secara praktis, juga harus bersiap untuk tidak mendukung para kepala daerah yang dimiliki, termasuk dalam meminta dukungan pemerintah pusat dalam soal anggaran, misalnya. Juga proyek-proyek pembangunan skala besar yang harus ditempatkan di daerah yang dikuasai oleh Golkar.

Rakyat juga, sejauh ini, kurang memberikan hati kepada partai oposisi, karena dianggap tidak sopan, kurang santun atau barisan sakit hati.

Satu-satunya keuntungan oposisi didapatkan dalam krisis politik: tiba-tiba saja terjadi delegitimasi atas kekuasaan presiden. Itu didapatkan oleh PDI Perjuangan dalam pemilu 1999 dan ketika Megawati terpilih menjadi presiden, walaupun ketika itu PDI Perjuangan adalah partai pemerintah. Kalau semua berjalan normal, sulit meraih dukungan publik dengan menjadi oposisi.

Kalau begitu, kenapa mewacanakan oposisi?

Yuddy Chrisnandi menawarkan bentuk oposisi bervisi kerakyatan. Artinya, kalau kebijakan pemerintah bermanfaat bagi rakyat, maka kita akan dukung penuh. Tapi kalau ternyata berbenturan dengan kepentingan rakyat, kita akan kritisi habis-habisan.

Kira-kira seperti oposisi loyal yang menjadi konsep Nurcholish Madjid?

Tidak persis begitu. Konsep oposisi Yuddy bisa individual. Seperti dulu Yuddy menentang kenaikan harga BBM. Kita akan membebaskan saja para wakil Golkar di DPR untuk menentukan sikap, tidak dalam konteks partai. Artinya, mereka harus lebih bertanggungjawab kepada konstituennya.

Apa tidak khawatir konsep oposisi demikian disebut banci?

Konsep oposisi di Indonesia tidak ada. Di undang-undang dasar tidak ada. Kecuali jika ada dua jenis kursi DPR seperti di Australia, yakni kursi partai oposisi dan pemerintah. Ini kan konsep populis yang adanya di media massa. [wir]