JK Kesepian dalam Keramaian

INILAH.COM, Jakarta – Komitmen SBY-JK menyelesaikan pemerintahan hinga 20 Oktober 2009 sepertinya hanya sebatas mulut. Dalam praktiknya, Wakil Presiden Jusuf Kalla kian tersingkir menjelang akhir masa jabatannya. Inikah imbas kompetisi kedua rival itu di Pilpres 8 Juli 2009?

Publik merasa lega ketika melihat SBY dan JK melakukan komunikasi politik langsung, sehari setelah pelaksanaan Pemilu Presiden 8 Juli lalu. Percakapan yang disiarkan langsung oleh beberapa stasisun televisi itu jelas menjadi kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, karena kedua pimpinan negeri tersebut berkomitmen untuk menyelesaikan tugasnya hingga usai masa jabatan.

Setelah melalui percakapan telepon, keduanya juga tampak hadir dalam rapat koordinasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Istana Negara pada 13 Juli. Parktis saluran telepon dan rapat bersama di Istana Negara menjadi fakta yang semakin melegakan hati publik. Itu bukti bahwa keduanya masih akur dan memiliki komitmen bersama dalam menyelesaiklan tugas hingga 20 Oktober mendatang.

Namun, masih dalam pekan yang sama, saat pertemuan SBY-JK di Istana Negara dalam rangka rapat koordinasi, tepatnya 17 Juli ketika bom meledak di Hotel Marriott dan The Ritz-Carlton, SBY dan JK merespons bom tersebut. Bedanya, SBY seolah mengkaitkan peledakan bom dengan Pilpres 2009, sedangkan JK menolak dengan tegas anggapan bahwa bom itu terkait dengan pilpres.

Analis politik menilai, pascaledakan bom tersebut hubungan antara SBY-JK menjadi rengang dan kembali memanas. Hal ini tidak terlepas dari upaya SBY yang mengkaitkan bom dengan pilpres. “Wajar pak JK sakit hati atas pernyataan SBY,” jelas pengamat komunikasi politik UI Effendi Ghazali belum lama ini, mengomentari peran JK yang tak tampak dalam merespons bom.

Meski sempat tampil di depan publik secara bersama-sama di Masjid Istiqlal pada peringatan Isra’ Mi’raj pada 21 Juli, namun SBY-JK sepertinya terdiam dalam kebekuan komunikasi. Hal itu berlanjut hingga saat ini.

Setidaknya, kebekuan terlihat dalam rapat kerja terbatas SBY bersama beberapa menteri untuk membahas persoalan penting. Mulai rapat terbatas terkait penyikapan bom di kawasan Mega Kuningan (17/7), rapat kabinet soal nota keuangan tahunan (28/7), Wapres JK tak dilibatkan lagi.

Namun menyikapi soal dirinya yang tidak pernah diundang lagi dalam beberapa kali rapat kabinet oleh Presiden SBY, Wapres JK justru menjawab dengan senyum. Ia pun menyampaikan doa untuk Indonesia. “Itu biasalah. Mudah-mudahan saja ke depan Indonesia bisa lebih baiklah,” kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (31/7).

Menurut JK, tidak diundangnya dia karena rapat yang dilakukan presiden merupakan rapat terbatas. Namun ketika ditanya bahwa hal itu terjadi beberapa kali, JK sambil tersenyum mengatakan, itulah konsekwensi sistem presidensial. “Kita kan kabinet presidensial,” cetus JK.

Relasi yang terkesan tak harmonis ini sepertinya telah dirasakan oleh JK. Setidaknya saat kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, pada 23 Juli lalu, Wapres JK menyebutkan saat ini dirinya memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP). Ketika ditanya soal gas alam Tangguh yang diekspor masih dengan harga yang murah, Wapres menjawab, seharusnya memang dinegosiasi kembali.

“Itu, kan, Presiden yang mengontrolnya sekarang. Saya ini, kan sudah masuk MPP. Biar Presiden saja yang bagaimana-bagaimanya,” tandas Kalla.

Lebih tragis lagi saat JK melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) seperti PLTU Labuhan, PLTU Indramayu, dan PLTU Suryalaya pada Rabu (30/7) lalu, tak satu pun anggota kabinet yang mendampinginya. Termasuk Direktur PT PLN Fachmi Muchtar, juga tak tampak.

Apa pun kondisi Wapres JK dalam pemerintahan yang tinggal tiga bulan lagi ini, publik berharap JK tetap mampu tampil dalam sosok seorang negawaran. Terus bekerja untuk rakyat tanpa dibatasi oleh keadaan, kendati harus mengalami kesepian dalam keramaian. [P1]

» BERI KOMENTAR

Nama
Email
Website	http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar