Angguk-Angguk, Geleng-Geleng

Majalah ESQUIRE, Edisi November 2009, halaman 72-73  

Angguk-Angguk, Geleng-Geleng:

Wajah Masa Depan Kabinet, Parlemen dan Politik Indonesia

Oleh Indra J. Piliang

Dewan Penasehat The Indonesian Institute 

Sebelum kita melihat apa yang kira-kira terjadi dalam lima tahun mendatang, kejadian politik dalam satu tahun terakhir layak disimak. Pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) juga menjadi titik terakhir dari robohnya politik yang bersifat tertutup. Dalam bentuk kepentingan internal partai politik, penggunaan sistem suara terbanyak makin memunculkan liberalisasi politik. Tidak ada lagi anak emas, anak loyang. Semua punya kesempatan yang sama untuk menduduki kursi parlemen. Masalahnya, modal yang digunakan juga berbeda: ada yang bak mata air, namun tidak sedikit juga yang hanya air mata.  

Begitulah, lansekap politik akan ditentukan oleh dua model, yakni hubungan horizontal antara elite politik dan hubungan vertikal antara elite dengan massa pendukungnya. Semakin terbukti bahwa massa ideologis dan fanatik sudah memudar. Tidak ada lagi kerumunan berupa cap jempol darah, pasukan berani mati atau konflik horizontal antar pendukung. Hal ini pertanda baik bagi demokrasi yang salah satu tugasnya melakukan manajemen konflik. Tetapi bisa juga memberi pertanda buruk, dimana elite dan massa menjadi dua benda yang terpisah, ibarat minyak dengan air. Bejana politik yang disebut sebagai partai politikpun tidak lagi bisa untuk menyatukan keduanya.  

Saya menyebutnya sebagai individualisasi politik atau dalam konsep lain sebagai atomisasi demokrasi. Politik menjadi partikel-partikel kecil yang bersifat individual, tidak lagi kolegial ataupun ideologis. Politik menjadi bukan lagi pertarungan antar partai politik yang berbeda, melainkan bisa jadi di dalam satu partai terdapat kesamaan atau perbedaan dengan partai-partai lain yang digerakkan oleh individu-individunya. Maka, jangan heran kalau saling-silang pengaruh menjadi aneh. Sekelompok orang di satu partai, jauh lebih terlihat akrab dan saling merangkul dengan kelompok orang di dalam partai lain, ketimbang dengan orang-orang separtai. Elite yang terpisah dari massa rakyatnya ini akan semakin memiliki kekuasaan besar, ketika bekerja sama dengan elite-elite lain. Mereka senang melakukan manuver-manuver politik yang keluar dari kaedah kehidupan berdemokrasi yang baik. 

Contoh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang notabene adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat pernah melakukan konferensi pers di Istana Negara. Apa isinya? Mencampuri atau menanggapi perkembangan yang terjadi di dalam tubuh Partai Golkar, terutama pidato pembukaan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dalam Munas XIII. Jusuf Kalla menggunakan baju resmi Partai Golkar dalam berbicara, sementara SBY justru melakukan di Istana Negara. Masalahnya, apa urusannya SBY memberikan komentar atas pidato JK dan bahkan “menasehati” Partai Golkar? Dari sini semakin jelas, betapa gerakan satu individu yang dianggap memiliki pengaruh -- seperti JK -- bisa lebih meresahkan elite tertentu, ketimbang masalah gempa di Sumatera Barat dan Jambi, misalnya lagi.  

***  

Lalu, bagaimana wajah, gerak dan arah kabinet ke depan? Kabinet yang akan terbentuk ini terdiri dari komponen-komponen yang berlainan, bahkan berseberangan, baik secara politik, ideologi ataupun kepentingan. Kabinet ini juga kelanjutan dari kabinet sebelumnya alias Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Kekuatan KIB II ini akan sangat ditentukan oleh personalianya. Apabila lebih banyak yang dipertahankan, maka kinerja anggota kabinet bisa ditebak. Sementara, apabila lebih banyak yang baru, proses penyesuaian diri lagi membutuhkan waktu. KIB II tidak datang disertai antusiasime publik, mengingat jangka waktu pilpres berakhir dengan pelantikan begitu lama, tanpa ada upaya menciptakan transparansi. Bayangkan, presiden terpilih masih menyebut angka 100-an orang yang akan diseleksi, tanpa pernah orang tahu tentang siapa saja yang sudah dipanggil ke Cikeas.  

Yang lebih penting dari itu, KIB II jelas tanpa Jusuf Kalla. Jadi, postur, struktur dan kontur KIB II sama sekali akan berlainan. Benar, ada Boediono. Tetapi Boediono juga ada dalam KIB I. Yang akan segera terasa adalah KIB II tanpa JK jelas akan memunculkan rasa kehilangan bagi sebagian orang, ketimbang harapan akan perbaikan. Kejadian gempa di Sumbar dan Jambi menunjukkan perbedaan yang jelas antara cara kerja SBY dengan JK. Inilah sentuhan terakhir JK dalam pemerintahan. Sementara, pikiran dasar sebagai politisi adalah dengan mengatakan sebaiknya Partai Golkar berada di seberang pemerintahan. Selesai sudah: JK bukan lagi orang pemerintahan dan berusaha mengarahkan partainya keluar dari pemerintahan.  

Dari sisi sistem politik yang terpengaruhi, maka hubungan antara eksekutif dan yudikatif ke depan akan bersifat executive heavy. Memang, selama ini sifat itu juga terjadi, tetapi tidak terlihat. Kenapa? Karena kekuatan itu muncul dari istana Wakil Presiden. JK mengendalikan gerak Partai Golkar di parlemen dengan baik. Nyaris tidak kelihatan, kecuali untuk masalah-masalah besar. Pendekatan yang dilakukan seringkali personal dan kultural, ketimbang struktural dan formal. JK dengan mudah menelepon siapapun untuk membicarakan dan memperdebatkan masalah-masalah yang muncul dengan beberapa lapis solusi.

Ke depan, justru SBY yang memerankan itu. Apabila SBY berhasil, maka ia akan dicatat sejarah sebagai manajer konflik yang baik. Kalau gagal, SBY justru akan dibelit oleh satu demi satu masalah yang bisa tiba-tiba menggunung dalam satu waktu.  Kinerja KIB II akan dipengaruhi juga oleh seberapa banyak politisi dimasukkan sebagai anggota kabinet, dibandingkan dengan kaum profesional. Politisi jelas akan memberikan dampak jangka menengah, menjelang pemilu 2014, berkaitan dengan keberlanjutan partainya. Dalam jangka pendek, politisi yang menjadi anggota kabinet jelas memiliki proyeksi dan agenda-agenda khusus, misalnya dalam posisi-posisi pejabat pemerintah di bawahnya, penunjukan mitra usaha pemerintah, alokasi anggaran negara dan hubungan dengan parlemen. Politisi di kabinet juga mau-tidak-mau akan terpengaruh oleh agenda partainya, termasuk pertarungan internal. Apabila menteri-menteri yang berasal dari politisi ini kalah dalam politik internal, pasti berpengaruh kepada kinerjanya di pemerintah.  

Jangan lupakan juga kalangan birokrasi. Para elite di kalangan birokrasi ini semakin terpengaruh dengan kehadiran politisi dalam jumlah banyak. Pilihan mereka akan terbelah, menjadi pelayan bagi publik atau pelayan bagi penguasa-penguasa baru yang notabene atasan langsung mereka. Tidak banyak lagi politisi yang memiliki kemampuan profesional tinggi. Rata-rata mereka sudah senior. Dalam sejumlah kasus, kita tahu betapa kinerja seorang menteri bisa berantakan ketika terjadi silent operation di kalangan birokratnya. Upaya menautkan kepentingan politik dengan tugas-tugas birokrasi menjadi ujian awal bagi seluruh menteri.  

***  

Parlemen sendiri diwarnai oleh orang-orang baru. Kesalahan-kesalahan awal sudah terlihat, ketika mereka dilantik. Pengetahuan menjadi penting, selain tentu juga sikap yang teguh dan argumentasi yang logis. Pengetahuan itu bahkan untuk hal-hal yang detil dan teknis. Wajah yang manis atau tampan, bukan lagi ukuran bagi kinerja seorang anggota parlemen. Mereka perlu semakin banyak bicara, tetapi tidak untuk menyenangkan orang lain atau membuat orang lain itu tertawa. Mereka akan bekerja di ruangan tertutup dan terbuka dengan suasana yang tidak lagi kantoran.  Komposisi pimpinan DPR RI menunjukkan wajah lama dan baru dari lapisan generasi yang lebih muda. Permainan politiknya tidak terbatas kepada kemampuan untuk memimpin sidang, melainkan bagaimana melakukan lobbi. Lobbi menjadi kekuatan utama dari pimpinan DPR RI untuk menyelesaikan masalah apapun.

Pengendalian politik jelas lebih sulit dilakukan atas anggota DPR ini, terutama karena mereka memiliki kaitan dengan partai politiknya, konstituennya, juga dengan publik yang lebih luas. Sistem suara terbanyak akan memaksa anggota-anggota DPR RI ini untuk mengutamakan konstituennya, sekaligus juga patuh kepada keputusan partai. Dualisme sikap mungkin akan menjadi warna politik baru dalam 5 tahun ke depan. 

Dan kita akan segera tahu, tidak dalam waktu lama, tentang bagaimana sosok dan arah pemerintahan ke depan, baik kabinet ataupun parlemen. Perhatikan saja bagaimana pemerintah menyelesaikan masalah Bank Century, gempa bumi, Komisi Pemberantasan Korupsi, lalu bagaimana reaksi dari parlemen. Apakah akan ada dua suara yang berbeda ataukah suaranya sama saja? Saling angguk antar parlemen atau saling geleng? Kalau semua saling angguk, seperti yang kita lihat dalam proses penyusunan pimpinan DPR dan MPR, lalu komposisi kabinet nanti, pertanda batas-batas ideologi akan runtuh semakin terlihat. Partai hanya sekadar perbedaan warna baju. Saling serang dalam debat yang keras juga sekadar pemanis bibir. Politik akan bergerak kepada kemapanan individual dan kelabilan struktural. Sulit berharap, keadaan akan menjadi lebih baik. Benarkah? Mari kita lihat.  Pekanbaru, 07 Oktober 2009.  

Indra J. Piliang. Lahir di Pariaman, Sumatera Barat, tanggal 19 April 1972. Menyelesaikan S-1 Jurusan Ilmu Sejarah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Gelar Magister of Social Science (M.Si) diraih dari Program Pasca Sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Selama 8 tahun bekerja sebagai staf peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial pada Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Menjadi pembicara pada banyak sekali pelatihan, seminar, diskusi dan talkshow. Sejak 6 Agustus 2008, memutuskan terjun sebagai politisi di Partai Golkar. Ia meraih suara 26.599 di Sumbar 2. Lima dari dlapan kabupaten dan kota di daerah pemilihannya kini menjadi korban gempa bumi 30 September 2009. Sejak hari ke-3, Indra berada di wilayah gempa itu, bersama timnya dan mendirikan posko di Padang dan sejumlah titik-titik gempa. Indra terpilih menjadi anggota DPR RI berdasarkan perhitungan CETRO Putusan Mahkamah Agung, namun sampai sekarang belum dilantik. Dalam pilpres 2009, tercatat sebagai Komunikator Terbaik Timkamnas JK-Wiranto, bersama Fadli Zon (Mega-Prabowo) dan Anas Urbaninggrum (SBY-Boediono) versi The Strategic PR dan sejumlah wartawan. Kini, untuk mengisi waktu luang, Ia mendirikan perusahaan, dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan yang cukup bagi calon-calon pejabat publik dan atau yang sedang menjabat. Ia juga masih tercatat sebagai Anggota Dewan Penasehat The Indonesian Institute.                

» BERI KOMENTAR

Nama
Email
Website	http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar