Peradaban dan Kursi Presiden

Sumber : Koran Tempo

Koran Tempo, Jum'at, 20 November 2009
Peradaban dan Kursi Presiden
Indra J. Piliang
DEWAN PENASIHAT THE INDONESIAN INSTITUTE

Harus diakui bahwa peradaban Indonesia lahir di tanah buangan. Indonesia tidak memiliki peradaban yang otentik. Peradaban merujuk kepada hasil karya manusia. Di kalangan akademis, kebudayaan lebih banyak disebut ketimbang peradaban. Kenapa peradaban Indonesia lahir di tanah buangan? Karena Indonesia bukanlah tanah asal. Siapa pun yang merasa bagian dari keindonesiaan hari ini pastilah menggali ranji keluarga sampai ke bangsa-bangsa lain di India, Cina, Arab, dan bahkan Eropa dan Amerika.

Dan saya percaya, Indonesia adalah tempat hanyutnya beragam kebudayaan dari kawasan-kawasan lain. Berdasarkan kalender bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengeja dan menaklukkan dunia, Indonesia adalah tanah yang ditemukan, ditaklukkan, dan diberi nama baru. Untuk sebuah negara, Indonesia masih baru kalau diukur dari usia kemerdekaan. Sedangkan untuk sebuah peradaban, Indonesia juga cabang atau ranting dari pusat-pusat peradaban lain di tanah asalnya. Negara yang beriklim tropis ini, dengan musim panas dan musim hujan, tidak mengenal musim gugur dan musim semi. Manusia-manusianya jarang hidup di gua-gua, kecuali memang menghadapi ganasnya binatang-binatang buas yang tidak ada yang bernama serigala atau singa.

Kertas tidak ditemukan di Indonesia, tetapi pohon-pohon yang dibuat menjadi bubur kertas banyak tumbuh, kecuali daun lontar. Segala jenis mesin juga bukan made in Indonesia, melainkan hanya dipasarkan di Indonesia. Minyak bumi dan mineral memang banyak ditemukan di dalam perut bumi Indonesia, tetapi teknologi, modal, dan tenaga kerja terdidiknya berasal dari luar Indonesia. Indonesia hanya penyedia, sementara yang lain pemerah dan pemerasnya. Sekalipun sejumlah peradaban menengah tumbuh dan berdiri anggun, tetap saja keberadaannya bukan untuk manusia-manusia Indonesia, hanya sekadar kemegahan belaka. Jadi, lidah kita akan kelu kalau disuruh berbicara menyangkut sesuatu yang besar yang bernama peradaban. Termasuk, barangkali, peradaban politik yang asal-mulanya menjadi seni merangkai kata menjadi seni (bahkan bukan seni) berkuasa.

Sumbangan presiden
Apakah kedudukan seorang presiden mampu melakukan sesuatu yang positif bagi peradaban Indonesia? Ataukah sang presiden sekadar pasfoto yang diletakkan di ruang-ruang kelas? Di negara-negara yang berbentuk kerajaan, simbol-simbol kerajaan menjadi penting. Sekalipun berbentuk republik, simbol Indonesia bernama burung garuda, yang tidak pernah ada. Di negara-negara demokrasi, presiden hanyalah seseorang yang dihunjamkan oleh nasib untuk mengurus banyak hal yang bernama publik. Peradaban politik--dalam artian pencapaian kehidupan manusia di bidang politik--adalah kursi kepresidenan itu sendiri. Kursi yang diburu untuk dikuasai dan menjadi sumber kebijakan. Untuk mencapai posisi yang lebih tinggi lagi, bukan sekadar kursi, maka kursi kepresidenan haruslah dan patutlah menjadi sumber kebajikan.

Indonesia kini memiliki presiden baru. Baru untuk kedua kalinya menjalankan masa jabatan dalam siklus lima-tahunan. Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia termasuk memiliki kemampuan pertumbuhan ekonomi bernilai positif. Hanya enam dari 21 negara kawasan Asia-Pasifik yang memiliki kemampuan serupa, seperti Cina, Vietnam, dan Malaysia. Apa artinya angka pertumbuhan itu? Indonesia masih memiliki harapan untuk tidak lagi jatuh ke tingkat kehidupan ekonomi yang buruk yang bisa merobohkan apa saja. Kemampuan ekonomi--sebagai pemicu kemajuan peradaban--adalah anak tunggal yang bergerak sendirian. Apabila anak itu mati, mata-rantai reproduksi akan hilang.

Dari sini, presiden baru layak diartikan bukan sebagai sosok orangnya, melainkan nilai-nilai yang diusung oleh lembaga itu. Apakah menuju kepada keabadian atau hanya kenisbian belaka? Seberapa banyak menara dibuat menjangkau langit, seberapa panjang jalan mengitari bumi? Tembok Besar Cina, Piramida Mesir, dan Candi Borobudur adalah simbol peradaban, tetapi juga perbudakan dan kematian para pembuatnya. Setiap peradaban besar yang dibangun selalu dialasi oleh mayat-mayat yang berserakan. Kerajaan-kerajaan besar yang pernah ada di muka bumi juga menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil lainnya terlebih dulu. Presiden, sebagai sistem nilai, hanyalah perekat dari keberagaman dan tujuan hidup setiap warga negara. Presiden bukanlah orang yang dengan segala kekuasaan yang dimiliki memaksakan kepentingan pribadinya sebagai tujuan berbangsa dan bernegara.

Bangsa dan negara ini tetap ada, sekalipun presiden datang dan pergi. Nilai-nilai keabadian bangsa dan negara inilah yang penting dipelihara, bukan keberlanjutan kisah sukses seorang presiden. Sebuah bangsa memerlukan ideologi yang menjadi landasan berpikir, sekaligus penyangga bagi kepentingan-kepentingan individual. Sebuah bangsa memiliki tujuan tertentu yang disebut sebagai "komunitas yang terbayangkan". Sekalipun bangsa-bangsa banyak lahir dalam abad-abad ke-18, 19, dan 20, dalam usia yang mencapai puluhan sampai ratusan tahun, perbedaan-perbedaan antara bangsa yang satu dan bangsa yang lain terus berusaha ditonjolkan. Dalam hubungan internasional, perbedaan-perbedaan itu semakin dihilangkan dengan cara mencari mata uang yang sama. Pergerakan kaum ilmuwan, profesional, seniman, sampai olahragawan telah menggerakkan energi-energi sempit atas nama tribalisme, dan nasionalisme semakin dipertanyakan.

Sumbangan kabinet
Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II juga selayaknya berpikiran ke arah sana. Sulit bagi kita menerima apabila KIB hanya bekerja untuk seseorang, katakanlah presiden atau wakil presiden. KIB hanyalah pekerja-pekerja politik dan profesional yang di dalam dirinya mengarah kepada kebaikan-kebaikan bersama. Apalah gunanya kekuasaan apabila satu kesalahan anggota kabinet memicu ke arah perpecahan bangsa dan negara. Isu-isu keadilan sosial dan kesejahteraan umum menempati titik puncak dari "peradaban kabinet" yang layak dibangun. Prestasi individual memang akan dicatat oleh sejarah, tetapi yang juga layak diingat adalah prestasi bangsa dan negara secara keseluruhan. Meminimalkan kepentingan pribadi menjadi bagian penting dalam sistem nilai yang dikembangkan oleh para anggota kabinet.

Sehingga, nama-nama anggota kabinet menjadi tidak lagi penting. Yang dipertaruhkan adalah masa depan yang berimpitan dengan masa lalu yang baik. Seluruh tugas kenegaraan hari ini layak dilihat sebagai bagian dari usaha dan kerja keras untuk menyatakan kepada generasi nanti bahwa masih ada harapan tertanam dalam dada rakyat Indonesia. Harapan itu muncul dari generasi yang hari ini memerintah--yang biasa menyebut diri sebagai pelayan masyarakat. Peradaban politik dibangun di atas landasan prinsip-prinsip kenegaraan yang tidak lagi perlu ditemukan, melainkan digali dari pengalaman para tokoh bangsa lain di masa silam. Pameran kekayaan dan kedigdayaan pribadi selayaknya semakin hilang, seiring dengan kemelaratan yang mengimpit banyak sekali warga-negara miskin.

Kita harus mulai berhitung, seberapa lagi usia sebuah bangsa yang bernama Indonesia ini? Bisakah bangsa ini bertahan di tengah kemajuan teknologi antarbangsa dan bahkan menembus angkasa? Ketika bangsa-bangsa lain sudah sampai di planet-planet lain dan melihat bumi sebagai benda angkasa yang kecil saja, pada titik mana kita memandang Indonesia? Tidak perlu juga kita harus sampai di angkasa dalam waktu segera dan tergesa, cukup melontarkan pikiran ke langit dan memandang Indonesia dengan pikiran itu. Perjalanan dengan pesawat udara sudah cukup memberikan catatan tentang betapa Indonesia yang indah ini semakin terlihat kotor dari udara. Hutan hijaunya berganti menjadi padang tandus. Air sungai yang bening malah menguning membawa tumpukan bangkai dan sampah. Pinggir-pinggir pantai menyisakan banyak limbah dan racun merkuri.

Begitulah, dalam konteks peradaban, kabinet bisa bekerja melebihi kemampuannya apabila bekerja dalam ruang hampa udara, hampa politik. Desakralisasi kekuasaan menjadi penting. Debirokratisasi juga menjadi kebutuhan. Dengan sedikit menata hati dan pikiran, kita akan menemukan begitu banyak hal sederhana saja yang bisa dilakukan oleh seorang anggota kabinet, tanpa harus melakukan perbuatan tercela seperti korupsi dan nepotisme. Masalahnya, bersediakah kita membuang sedikit kemewahan individual itu, demi keadaan yang lebih baik di masa mendatang? Bersediakan kita, Saudara?