Moratorium Gus Dur

31 Desember 2009 0 komentar
Sumber : Lippostar.com

Moratorium Gus Dur

Oleh

Indra J. Piliang

"That government is best which governs least"

"That government is best which governs not at all"!

Elite politik telah memasung bangsa ini. Mereka telah memenjara medan kesadaran kita dengan pertengkaran yang tak mengenal santun. Dalam berbagai pooling atau jajak pendapat, Gus Dur menempati tempat tertinggi sebagai sumber utama dari pertengkaran elite politik, yang menurut Dr. Syahrir mencapai 85-90%. Gus Dur bukan hanya tak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini yang sesuai dengan pekerjaannya sebagai seorang presiden, tetapi lama kelamaan Gus Dur sendiri telah menjadi masalah. Gus Dur sudah menjadi sumber masalah. Dan masalah harus diselesaikan.

Betul, Gus Dur adalah seorang demokrat. Ia bukan bagian dari kekuasaan politik formal masa lalu, karena berkiprah dalam areal civil society, sekalipun bersinggungan dengan kekuasaan Orba itu. Ia juga seorang pemimpin politik yang autentik, dalam artian mempunyai pendukung fanatik. Ia mewakili dunia agraris Indonesia, yang penuh dengan nilai-nilai feodalisme, bahkan irrasionalitas. Sebagai komponen paling modern dalam piramida kekuasaan supra natural masyarakatnya, Gus Dur jelas tak sekedar menikmati ketertundukan warganya, tetapi juga menerima sokongan yang nyaris tanpa reserve.

Sementara Indonesia adalah kemajemukan. Indonesia menjadi model gabungan antara dunia paling moderen – seperti komunitas Jalan Sudirman-Tamrin-Kuningan Jakarta – dengan dunia zaman batu, seperti Mentawai, Papua, atau beberapa daerah di Kalimantan. Bukan hanya itu, Indonesia juga melingkupi anak-anak negeri yang hidup dalam komunitas internasional, sebagai expatriate di luar negeri, disamping komunitas tribal yang hidup di Banten. Indonesia menjadi titik persimpangan kebudayaan dan peradaban.

Dan di tengah titik-titik itu, seorang presiden berfungsi sebagai pengaturnya. Seorang presiden lebih menyerupai sosok pengatur lampu lalu lintas di persimpangan jalan yang ramai. Sekali ia lengah, tabrakan beruntun akan terjadi. Kalau ia hanya membolehkan satu rombongan mobil lewat, dengan menyetop mobil lain, gerutuan bahkan caci-maki akan menderanya. Seorang presiden, tidak boleh berpihak, apalagi melakukan tindakan korupsi politik.

Dulu, lewat apa yang disebut sebagai kompromi politik, Gus Dur ditempatkan dalam posisi pengatur lalu lintas itu. Ia dituntun dengan sorak-sorai. Ia dianggap mewakili segenap kriteria bagi sosok yang cocok bertugas menyelesaikan masalah bangsa ini. Orang-orang tak peduli, sekalipun ia nyaris buta. “Hukum itu buta!” Mungkin itu yang dipikirkan orang-orang. Sekalipun ia terkena stroke dua kali, orang-orang nyaris tak peduli. “Bangsa ini juga stroke!”Ia diharapkan menjadi contoh tragedi bangsa ini, untuk mengingatkan orang-orang bahwa bangsa ini sudah mendekati kiamat kecilnya.

Tapi ternyata, Gus Dur adalah tragedi paling tragedi. Ia hidup dialam pikirannya sendiri. Ia, ternyata, tak mampu mengatur lalu-lintas kehidupan bangsa ini. Tugas-tugas negara, menjadi sangat pribadi. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, dengan fanatisme buta pengikutnya, dengan merajalelanya para penguasa jalanan yang hidup di simpang-simpang kekuasaan Jakarta, Gus Dur nyaris hidup di dunianya sendiri. Dengan kerumunan orang-orang di persimpangan kekuasaan itu, mereka jelas memacetkan jalan. Politik carut-marut, ekonomi amburadul, kebudayaan layu, dan sejarah tinggal coretan-coretan hampa tanpa makna akibat kemacetan nurani dan pikiran. MPR, ternyata, salah memilihnya.

Gus Dur, terlepas dari pembuktian hukum kasus Brunei dan Bulog, ternyata telah mencemari keberagaman bangsa ini dengan politik one man show-nya. Kebijakan-kebijakan politik yang lahir, menjadi kebijakan yang sangat pribadi, bahkan sulit dijelaskan. Bahkan antar punggawa setianya, atau antar orang-orang profesional yang bekerja di sekitarnya, sudah saling berbeda pendapat dan berseteru di muka umum. Belum lagi keinginan Gus Dur untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan politiknya yang hanya tertuju ke masyarakat Jawa Timur. Perhatikan, berapa kali Gus Dur ke Jawa Timur tahun ini, dan berapa kali ke wilayah Indonesia lainnya. Bahkan urusan Bupati Sampang pun Ia campuri, padahal Sampang hanyalah satu kabupaten dari lebih dari 350 kabupaten/kota di Indonesia. Ia tak menyediakan waktu cukup bagi daerah lain.Padahal, jumlah hari dalam setahun hanya 363. Ketika jumlah kabupaten/kota mencapai lebih dari 363, alangkah sempitnya waktu untuk mengunjunginya. Ironis, kalau satu daerah dikunjungi berkali-kali, sedangkan daerah lain dilirikpun tidak.

Kalau ada keinginan untuk melakukan moratorium politik, dengan menempatkan politik (dan elite-elitenya) sebagai daerah yang tak menyentuh kehidupan lainnya, langkah yang lebih maju lagi adalah moratorium Gus Dur. Alasan konstitusional mungkin tak tersedia, apakah pemisahan kepala negara dengan kepala pemerintahan, tetapi tentu ada alasan yang lebih penting: alasan darurat. Toh proklamasi juga dilakukan secara darurat. Soeharto juga berhenti karena darurat. Soekarno dijatuhkan karena darurat. KNIP menjadi parlemen juga darurat. Keluarnya Maklumat X tahun 1946 Mohammad Hatta juga darurat. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) juga panitia darurat: yang memilih Soekarno menjadi presiden darurat. Dan lebih-lebih lagi: UUD 1945 adalah UUD darurat!

Dengan alasan-alasan darurat itu, Gus Dur harus dimoratorium. Ia jangan lagi menempati posisi sebagai pengatur lalu lintas kehidupan, karena ternyata membikin macet jalanan. Dengan moratorium Gus Dur, kita sebagai bangsa hanya perlu melakukan kerja, tanpa perlu menempatkannya sebagai fariabel pengambilan keputusan politik. Moratorium Gus Dur bukan berarti moratorium NU atau moratorium PKB. NU dan PKB adalah entitas yang terpisah dari Gus Dur, sekalipun nilai-nilai lama mengikatnya sebagai pendukung setia Gus Dur. NU dan PKB harus ditarik dari medan gravitasi Gus Dur, lalu diajak berdamai secara baik-baik dan hati-hati. Komponen NU dan PKB yang masih punya nurani, yang menempatkan kedamaian diatas kekisruhan, jauh lebih banyak ketimbang komponen lain. Dan perilaku itu mulai ditunjukkan dengan banyaknya kritik ketika pimpinan NU di jakarta berpolitik, sesuatu yang tak sesuai khittah NU 1926.

Caranya, apa saja. Komponen yang terlibat, siapa saja. Bisa Cak Nur, bisa Syafiie Maarif, bisa Sultan HB X, bisa Mega, bisa Habibie, bisa Hashim Muzady, bisa juga kalangan-kalangan muda mahasiswa, atau siapa saja yang bisa mewakili komponen bangsa. Tetapi boleh jadi orang-orang itu tak dilibatkan, cukup sebuah Tap MPR untuk mengaturnya. Syarat lainnya, abaikan dulu pertimbangan-pertimbangan politik, dalam artian pembagian kekuasaan antar politisi. Toh para politisi terlihat tidak mampu menyelesaikan masalah bangsa ini, setelah diberi kesempatan sejak Pemilu 6 Juli 1999. Para politisi, kalau mau terus berperan untuk membenahi bangsa ini, harus mau diperbaharui kontraknya, baik lewat upaya Pemilu ulang, atau menunggu pemilu berikutnya tahun 2004

Gus Dur, tentu saja, tak perlu mengerti. Ia hanya perlu dikasih tahu bahwa ia tetap presiden, dengan fasilitas kelas satu. Ia masih tetap bisa keluar negeri, atau dikawal ketika melewati jalanan-jalanan ibukota, lengkap dengan sirene-nya. Ia juga bisa hadir di televisi, atau media massa, sebagai presiden. Tapi untuk meciptakan kebijakan, atau mengambil keputusan, ia bukan orang yang tepat. Makin banyak Ia mengambil kebijakan, makin tak jelas bangsa ini diarahkan kemana.

Di tengah persimpangan jalan yang memberinya kekuasaan, Gus Dur perlu dibikinkan pos sendiri, tepat di tengah-tengah. Tapi pos itu, katakanlah istana, harus kedap suara, hingga apapun yang terjadi disana tak perlu diketahui oleh orang-orang. Sehingga, orang-orang tak perlu risau kalau Gus Dur tiba-tiba menuduh seseorang makar, mengganti menteri-menteri, atau bahkan tidur seharian. Gus Dur hanya perlu diberikan ruang yang cukup untuk istirahat, sambil ditemani oleh para keluarga dekat, para pembisik, atau siapapun yang menyenangkan hatinya. Ia harus dikucilkan dari institusi penting yang bernama negara dan bangsa Indonesia ini.

Gus Dur harus mulai dihilangkan sebagai fariabel penentu perjalanan bangsa ini, tapi tetap dengan mengingat jasa-jasanya yang membuat rakyat sadar betapa kursi kekuasaan itu bertabur konflik politik tanpa etika…..

Jakarta, 17 Mei 2001.

Sumber:

http://www.lippostar.com/img/lol.dll/news/news_detail.jsp?BV_SessionID=@@@@2006592726.0990095265@@@@&BV_EngineID=dallccddfmkbekfcfkcgchg.0&contentOID=1073839950&catName=Opinion

http://www.lippostar.com/img/lol.dll/news/news_detail.jsp?BV_SessionID=@@@@2006592726.0990095265@@@@&BV_EngineID=dallccddfmkbekfcfkcgchg.0&contentOID=1073839948&catName=Opinion

Tinggalkan Komentar