Aceh dalam Bingkai NKRI

Beberapa saat setelah Nota Kesepahaman Helsinki ditandatangani tahun 2006, Indonesia bergembira atas penyelesaian masalah Aceh yang hampir tiga-puluh tahun gagal dilakukan. Inisiatif perdamaian yang banyak dilakukan oleh Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI itu mendapatkan muara. Pemilihan kepala daerah diadakan, calon perseorangan dibuka, partai politik lokal menggelinjang hadir.

Kita berada di abad ke-21. Tidak lagi abad 20 yang meninggalkan jejak luka dan nestapa. Ketakukan atas rezim yang bobrok. Kehilangan kepercayaan atas buku-buku resmi. Kehausan untuk mengejar buku-buku terlarang. Semangat pembangkangan atas pembungkaman.

Aceh menjadi salah satu ikon yang menapak pasti mencari bentuk yang baik atas sebuah pemerintahan. Ketika senjata-senjata digergaji, lalu tentara an-organik dikembalikan ke barak-barak, Aceh sedang tersenyum. Aceh bagai seorang gadis yang sudah berusia akhir baligh, lalu menunggu lamaran setiap pria yang datang melirik. Kekayaan alamnya, keberagaman budayanya, serta harum bau kopi di Solong, telah membawa diskusi demi diskusi mengalir dengan penuh pesona.

Sejauh yang bisa diikuti, pemberitaan pers nasional tentang Aceh terus mengalami pengurangan. Berita terorisme, misalnya, juga sama dengan di daerah-daerah lain, naik dan turun. Aceh kini sudah tertanam dalam medan kesadaran publik sebagai bagian yang sejajar dan setara dengan daerah-daerah lain. Tidak ada yang diistimewakan. Kalaupun ada kabar-kabar buruk yang layak berita, sepertinya hal itu tidak terlepas dari hal-hal yang tidak ada di daerah lain, seperti qanun jinayah.

Tantangan geopolitik dan geostrategis

Dalam beberapa tahun ke depan, Aceh memiliki tantangan dari sisi geopolitik. Bagaimanapun, Aceh memiliki kekhasan, yakni menghadirkan partai politik lokal dalam Pilkada dan pemilu nasional. Partai-partai politik nasional turun memainkan perannya.

Terdapat identitas ganda di Aceh, ketika sebagian besar pemilih memberikan suara ke salah satu partai lokal, lalu sebaliknya memberikan dukungan kepada partai nasional yang berpusat kepada tokoh kunci di Jakarta. Bagi yang gegabah akan menilai bahwa identitas politik Aceh itu adalah dualisme itu. Tetapi apabila dilihat secara lebih mendasar, dualisme itu terbangun di dalam struktur politik yang didisain untuk itu.

Secara geopolitik juga akan ditentukan minimal dalam satu Pemilu lagi, apakah akan ada unsur dominan dalam politik Aceh ke depan. Apakah dominasi itu akan bertahan? Dalam teori-teori konflik, sebagaimana diulas oleh Jack Snyder, salah satu metode yang baik bagi penyelesaian konflik adalah memberikan satu kekuatan mayoritas lebih dominan dari yang lain.  Ketika ada pihak yang dominan, namun tidak hegemonis, maka dinamika bisa dikendalikan. Stabilitas politik Aceh akan tercapai apabila dominasi itu diraih oleh partai lokal yang kini berkuasa di Aceh.

Sebaliknya, ruang partisipasi harus terus-menerus dibuka. Kalau tidak, frustrasi sosial dengan mudah muncul, lalu merembes menjadi frustrasi politik. Keadaan politik nasional sekarang sepertinya mengarah kepada frustrasi-frustrasi itu, namun baru terbatas di kalangan kelas menengah yang sedang mencari bentuk.

Bahwa dalam tahun 2014 mesti ada suksesi kepemimpinan nasional sudah ditentukan oleh konstitusi. Namun stok kepemimpinan nasional yang terbatas sepertinya bakal membuka lembaran baru bagi kehadiran tokoh-tokoh yang lebih muda.

Aceh selayaknya melibatkan diri dalam agenda-agenda nasional itu. Sejauh ini, belum banyak terberitakan kehadiran sosok-sosok berpengaruh asal Aceh dalam masalah-masalah nasional. Padahal, Aceh memiliki segudang tokoh yang layak mendapatkan tempat yang baik. Kekecewaan penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, misalnya, jangan sampai hanya terjadi pasca Pemilu, melainkan dimulai dari keterlibatan sejak dini dari tokoh-tokoh bersangkutan.

Dari sisi geostrategis, Aceh akan memainkan peranan terkait dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara tetangga yang jauh lebih dekat dengan Aceh, ketimbang dengan Jakarta. Pengembangan industri berbasis kepentingan rakyat, pembenahan pelabuhan Sabang, sampai kepada pemantauan atas keamanan Selat Malaka memerlukan keterlibatan Aceh secara penuh.

Dari sini, Aceh bisa bekerjasama dengan pemerintahan pusat atau dengan pemerintahan daerah yang berbatasan langsung, yakni Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Keempat pemerintahan ini, termasuk Bangka Belitung, akan menjadi urat-air bagi lalu-lintas ekonomi, terutama di laut.

Kerjasama regional bisa dibangun oleh masing-masing pemerintahan provinsi atau bersama dengan pemerintahan pusat. Dengan mengambil posisi sebagai daerah pertama yang langsung melihat kehadiran kapal-kapal berbendera asing di lautannya, Aceh bisa lebih banyak berbicara ketimbang sebelumnya. Kehadiran laksamana-laksamana lautan asal Aceh dalam bentuk yang lebih moderen sudah diambang pintu.

Mimpi baru

Sebagai penulis buku “Bouraq-Singa Kontra Garuda: Pengaruh Sistem Lambang Dalam Separatisme GAM terhadap RI” (Penerbit Ombak, 2010), saya percaya bahwa apa yang tertulis itu sudah berlalu. Mimpi baru atas Aceh adalah menjadi jangkar dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangkar yang kuat, tentu, mengingat sedikit sekali konflik terjadi di beragam belahan dunia sekarang yang mengatasnamakan perebutan wilayah.

Dalam hal ini, pencapaian tujuan-tujuan berbangsa dan bernegara layak dikedepankan. Tujuan kesejahteraan misalnya, tersublimasi dalam kerja-kerja harian oleh penyelenggara negara. Aceh termasuk cepat dalam meraih kembali harapan hidup. Pertumbuhan ekonomi sudah terasa. Transportasi berjalan aman.

Kalaupun ada masalah terkait keamanan atau rumah pasca-tsunami, sudah bisa dimasukkan ke kategori kelemahan-kelemahan pemerintahan di daerah manapun. Tidak ada gading yang tak retak, kan?
Mimpi baru atas Aceh layak dikembangkan oleh seluruh manusia Aceh dan disokong elemen-elemen nasional dan lokal. Arus baru masa depan Aceh sudah terlihat dari kehadiran begitu banyak anak-anak muda yang saling berdiskusi setiap hari.

Aceh adalah buah manis buat Indonesia, sebagaimana juga Indonesia bagi Aceh sebagai tanah yang subur bagi perbedaan pandangan. Semoga. *****

(Indra J Piliang : Penulis adalah Dewan Penasehat The Indonesian Institute, Jakarta )

» KOMENTAR (1)

• Saya secara pribadi aspresiasi terhadap tulisana ini, sangat betol sekali bahwa aceh tidak punya sosok yang bisa mencitrakan aceh dalam kancah politik nasional ini diakibatkan tidak adanya regenerasi kepemimpinan yang baik dari pemerintah daerah, sebagai contoh pada saat sofyan jalil menjabat Menteri BUMN tidak terdapat satu regenerasi politik terhadap aceh bisa dikatakan yang menjabat sebagai Menteri BUMN sekarang adalah tidak lain hanya sebuah deal-deal politik pemerintah aceh dan pemerintah pusat, sedangkan yang kami maksud adalah adanya orang-orang aceh yang bisa menjadi cerminan dan sekalius menjadi motivator bagi kami sebagai orang aceh terhadap hegemoni politik di pusat.jadi kami sangat mengharapkan kehadiran orang-orang aceh untuk ikut campur dalam perpolitikan nasional, pengamat politik dan sebagainya.
  
  Posted by Wahidin on June 22nd, 2010, 06:48:26 PM

» BERI KOMENTAR

Nama
Email
Website	http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar