Komitmen Republik Atas Papua

Kompas, 16 Juli 2010
Komitmen Republik Atas Papua

Oleh
Indra J Piliang
Dewan Penasehat The Indonesian Institute, Jakarta

Gejolak di Papua kembali muncul. Dari pemberitaan media, gejolak berupa aksi-aksi demonstrasi itu terkait rencana pengembalian status sebagai provinsi otonomi khusus (Otsus).  Status Otsus ternyata tidak membuat keadaan Papua menjadi lebih baik. Selain itu, transparansi penggunaan Dana Otsus juga tidak terlihat.

Untuk gabungan provinsi yang berpenduduk sekitar 2,8 juta penduduk, Papua dan Papua Barat bagaikan satu kecamatan atau kabupaten di Jawa. Persoalannya, 2,8 Juta penduduk itu menetap di sebuah area yang luasnya 3,5 kali Pulau Jawa. Sekitar 1,5 Juta jiwa adalah penduduk asli dari ras Melanesia. Sisanya datang dari bagian Indonesia yang lain. Rata-rata penduduk asli Papua tinggal di pedalaman, sekalipun juga sebagian yang lain ada di perkotaan dan pesisir pantai yang bersentuhan dengan kehidupan yang lebih “moderen”.

Sejak New York Agreement ditandatangani pada 15 Agustus 1962 antara pemerintah Belanda dengan Republik Indonesia, atas inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa, Papua menjadi wilayah Indonesia. Hanya saja, pertumbuhan penduduknya berbeda dengan negara tetangga, Papua New Guinea yang lebih cepat. Bisa dikatakan bahwa masalah Papua dewasa ini adalah bagian terpenting dari komitmen Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Setelah Aceh berhasil diselesaikan lewat Memorandum of Understanding di Helsinki pada 16 Agustus 2005, Papua muncul ke permukaan sebagai agenda yang teramat penting. Bukan hanya karena Papua adalah provinsi yang membutuhkan perjuangan panjang lewat jalur bersenjata dan diplomasi dari tangan Belanda, melainkan juga provinsi ini menyimpan kandungan kekayaan alam yang tidak kecil. Eskplorasi dan eksploitasi atas Papua telah membawa keuntungan bagi banyak korporasi lokal, nasional dan multi-nasional.

Pendekatan Kesejahteraan

Sudah berulangkali diingatkan oleh kalangan pemerhati Papua bahwa yang diperlukan adalah pendekatan kesejahteraan atas Papua. Selain itu, tentu pendekatan kemanusiaan. Namun sepertinya agenda Jakarta belum banyak mengalami kemajuan, ketika pendekatan keamanan masih tampak, terutama dalam meredam isu separatisme. Sekalipun begitu, Jakarta sudah menempuh pendekatan lain, yakni dengan menggelontorkan dana dalam jumlah besar. Jika dibagi rata saja ke setiap penduduk Papua, maka dana-dana itu sanggup membiayai pemenuhan kebutuhan dasar rakyat Papua.

Namun, data-data telanjur berbicara. Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, Papua dan Papua Barat berada di nomor urut terendah dari seluruh provinsi di Indonesia. Kelemahan struktur birokrasi menjadi kendala, dalam menjangkau setiap honai-honai atau rumah-rumah penduduk Papua di distrik-distrik. Kebijakan pemekaran Papua yang ditempuh, misalnya dengan dua provinsi lagi (seperti Provinsi Pegunungan Tengah dan Provinsi Papua Selatan), hanya menjadi isu elitis. Rentang Kendali Pemerintahan yang dikaitkan dengan pemekaran tetap bukan solusi efektif, selama tingkat persebaran penduduk tidak merata di masing-masing wilayah.

Yang juga menjadi persoalan besar adalah pemahaman dan pengetahuan elite-elite pemerintahan di Jakarta atas masalah Papua. Selain Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sedikit sekali kita ketahui bahwa Jakarta memiliki kelembagaan khusus menyangkut penanganan masalah-masalah Papua. Papua lebih banyak didekati dengan model pemadaman kebakaran, yakni setelah ada api, baru muncul mobil-mobil pengangkut tanki air. Model seperti ini digunakan bertahun-tahun, sehingga ketika masalah-masalah Papua masih kecil, tidak mampu diselesaikan dengan cepat.

Pusat Riset Papua

Agar pendekatan atas penyelesaian masalah papua tidak lagi bersifat ad hoc, selayaknya pemerintah, universitas dan kalangan masyarakat sipil menyusun satu proposal komprehensif berupa Pusat Riset Papua. Saya yakin, masih banyak kalangan yang bisa bergabung dalam Pusat Riset Papua ini yang terdiri dari ahli-ahli, aktivis ataupun pegawai-pegawai pemerintah yang memiliki komitmen tinggi untuk kesejahteraan rakyat Papua. Keberadaan lembaga ini akan menopang setiap pengambil kebijakan dengan pasokan data yang pas.

Dalam masa Orde Baru, sudah banyak ahli yang dikerahkan ke Papua, terutama dengan latar belakang ilmu antropologi, komunikasi dan ekonomi, seperti Koentjaraninggrat, Astrid Susanto dan Harsya W Bachtiar. Namun, kita juga membaca kekecewaan mereka dalam naskah-naskah yang mereka hasilkan. Seperti terdapat invisible hand yang begitu kuat yang menyebabkan setiap kebijakan yang mengalir ke Papua bukan berdasarkan rekomendasi para ahli ini. Hal ini berbeda dengan pendekatan negara-negara kolonial.

Dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Namun, kita tidak perlu memperluas kontroversi menyangkut ketidak-berdayaan kalangan ahli ini. Yang terpenting adalah bagaimana martabat Republik Indonesia sebagai sebuah negara besar bisa menjalar sampai ke tanah Papua dengan penanganan yang makin manusiawi.  Masalah Papua bukan hanya terkait dengan bagaimana penduduk yang tinggal di benua besar itu bisa hidup layak dengan IPM tinggi, melainkan juga langsung memperlihatkan bagaimana bangsa Indonesia membangun peradaban barunya atas suku-suku pedalaman yang semakin jarang di muka bumi.

Kesejahteraan di Papua jelas akan berkontribusi positif atas bangsa dan negara Indonesia. Sebagai daerah yang jarang penduduknya, proyek-proyek pembangunan dalam skala menengah dan besar bisa dibangun dengan melibatkan ahli-ahli Indonesia. Bahkan, sejumlah industri bisa dibangun, bukan hanya terkesan sebagai pangkalan militer bagi jenjang karier aparat pertahanan. Dengan Papua yang sejahtera, maju dan menyimpan potensi eksotisme yang tinggi, pusat-pusat pertumbuhan baru di Indonesia akan mengarah ke Pasifik dan ujung timur Indonesia.

Pertanyaannya, apakah kita sebagai bangsa tak lagi memiliki visi besar itu dan harus terjebak dengan belenggu masalah-masalah sepele? Rasa-rasanya, kalangan elitelah yang harus menjawabnya.

Komitmen Republik Indonesia atas Papua adalah komitmen kebangsaan baru yang membutuhkan bukan sekadar retorika...

» BERI KOMENTAR

Nama
Email
Website	http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar