Satu Kawan, Tanpa Musuh

“Satu Kawan, Tanpa Musuh”

Oleh : Indra J Piliang

"Idealnya, Presiden SBY jauh lebih banyak bicara soal-soal lokalitas, berkunjung ke tiap daerah, termasuk daerah-daerah perbatasan. Masalah keindonesiaan hari ini terletak dari belum sinergisnya hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, serta di antara pemerintahan daerah sendiri."

Kita kutip Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Agustus 2010 lalu: “Kita terus mengobarkan internasionalisme yang mengedepankan kerja sama dan kemitraan. Mari kita lakukan ini dengan sebuah keyakinan, bahwa semakin banyak kawan, sahabat, dan mitra, maka negara kita akan semakin aman, makmur dan kuat.’

Kutipan berikutnya: “Dan dalam konstelasi dunia yang sedang berubah dengan pesat, kita kini dapat menempuh ‘politik luar negeri ke segala arah’ atau all directions foreign policy. Kita dapat mempunyai ‘sejuta kawan, tanpa musuh’ atau a million friends, zero enemy.”

Beberapa hari sebelum pidato itu, Presiden SBY melantik sejumlah duta besar. Dua sosok muda yang dilantik adalah Dino Patti Djalal (Amerika Serikat) dan Muhammad Luthfi (Jepang). Kedua tokoh muda ini banyak membantu pemerintahan SBY dalam lima tahun sebelumnya.

Nah, tepat pada tanggal 17 Agustus 2010, tiga orang petugas Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia “dikembalikan” polisi Malaysia, setelah ditahan di Johor Bahru. Tujuh orang nelayan Malaysia yang ditangkap karena mencuri ikan, “dipulangkan” ke tanah airnya tanpa proses hukum.

Apa arti ucapan, tindakan dan kejadian itu? Apakah saling berhubungan atau masing-masing terlepas satu sama lainnya? Saya menduga, ketiganya saling berhubungan. Tanpa harus mencari data yang bertumpuk, pada waktu keputusan bailout Bank Century, Presiden SBY sedang di luar negeri. Begitupun, tatkala gempa di Sumatera Barat, Presiden SBY berada di luar negeri. Agenda-agenda internasional sering dihadiri, baik yang berada di luar negeri ataupun yang Indonesia menjadi tuan rumahnya.

Jangkar Internasionalisme
Apa pentingnya presiden begitu sering ke luar negeri, begitu pula dalam konteks kebijakan yang hendak diraih? Jauh-jauh hari politisi Partai Demokrat menolak rumors bahwa SBY bisa menjadi presiden ketiga-kalinya. Salah satu jawaban adalah SBY bisa saja menjadi Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketimbang presiden lagi. Apalagi upaya mengamandemen UUD 1945 yang hanya terkait dengan masa jabatan presiden tidak mudah, walau bisa dilakukan.

Kalau memang incaran berikutnya bagi SBY adalah kursi Sekjen PBB, sebagaimana karier mertuanya yang menjadi duta besar, maka masuk akal penempatan sejumlah talenta muda untuk menjadi Menteri Luar Negeri dan Dubes-dubes manca-negara. Dutabesar Inggris (Yuri Thamrin), Jepang dan Amerika Serikat adalah tiga anak muda dengan karier yang berbeda. Belum lagi sosok baru seperti Kartini Syahrir yang menjadi dubes di Amerika Latin.

Kalaupun tidak, mengingat sistem pemilihan Sekjen PBB sangat tergantung pada situasi politik internasional – apalagi Sekjen PBB sekarang berasal dari Asia —, maka tetap saja dalam berhubungan dengan luar negeri Presiden SBY tampak hati-hati. Penempatan sejumlah dubes dalam usia muda adalah langkah tepat, terutama untuk memberikan pengalaman yang matang.

Presiden SBY sudah membuat jangkar internasionalisme yang baik bagi Indonesia, apapun pengertian tentang internasionalisme itu. Mengacu kepada pidato 16 Agustus 2010, sangat sulit untuk melihat capaian politik luar negeri kita, apabila mengambil prinsip “sejuta kawan, tanpa musuh”. Sikap seperti ini barangkali bisa dipraktekkan dalam konteks individual, tetapi untuk sebuah negara besar seperti Indonesia, terasa sekali kegamangannya. Para ahli hubungan internasional selayaknya memberikan perspektif memadai tentang maksud internasionalisme itu, sekaligus kalimat “sejuta kawan, tanpa musuh”.

Akan jauh lebih baik bila frase itu diganti menjadi “sejuta kawan, dengan kehati-hatian”. Bagaimanapun, Indonesia sudah lama menjadi target kolonialisme, sebagaimana dibuktikan sebelum merdeka. Pasca-kemerdekaanpun, jaringan terorisme internasional beroperasi di Indonesia. Dalam praktek perdagangan internasional, Indonesia adalah negara yang empuk dijadikan sebagai area penjualan barang dan jasa, sehingga menjadi negara konsumen ketimbang produsen. Kawan pun, dalam hubungan internasional, selalu berusaha meraih keuntungan untuk memperkuat posisi negaranya terutama di bidang ekonomi.

Masalah Perbatasan
Sebagai contoh, sikap kehati-hatian yang penting itu adalah bagaimana menjaga wilayah perbatasan. Indonesia adalah negara yang berbatasan langsung dengan sepuluh negara, yakni Timor Leste, Australia, Papua New Guinea, Republik Palau (dulu teritori Amerika Serikat), Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, India dan Thailand. Sampai kini, belum jelas nasib Badan Pengelola Perbatasan, sebagai amanat dari UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Akibatnya, masing-masing departemen atau instansi pemerintahan bekerja sendiri-sendiri dalam mengatasi masalah-masalah yang ada. Anggaran untuk mengelola perbatasan juga tersebar dalam banyak instansi.

Internasionalisme layak dilihat dalam situasi geostrategis dan geopolitik regional. Selain itu, “bambu runcing” pertama yang langsung berhadapan dengan negara-negara tetangga itu adalah pemerintahan daerah. Masalah perbatasan terkait langsung dengan lokalitas, regionalisme dan internasionalisme, apabila kita mengambil pijakan langsung dari Pidato Presiden SBY. Dari sini, seluruh daerah perbatasan seyogianya memiliki pandangan internasional, termasuk dan terutama kepala daerahnya.

Bagaimanapun, politik luar negeri sangat terkait dengan apa yang berkembang di dalam negeri. Tanpa ada kekuatan di dalam negeri, maka tidak ada apapun yang bisa dicapai dalam diplomasi internasional. Pekerjaan di dalam negeri jauh lebih banyak, ketimbang membangun ranah pencitraan di dunia internasional, mengingat apapun yang berlangsung di dalam negeri bisa diketahui oleh dunia luar. Indonesia bukanlah negara tertutupi oleh tirai bambu atau junta militer, sehingga setiap individu di dalam sini bisa berkomunikasi dengan pihak manapun di luar sana.

Idealnya, Presiden SBY jauh lebih banyak bicara soal-soal lokalitas, berkunjung ke tiap daerah, termasuk daerah-daerah perbatasan. Masalah keindonesiaan hari ini terletak dari belum sinergisnya hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, serta di antara pemerintahan daerah sendiri. Mengikat kohesifitas di antara pemerintahan daerah sangat penting, termasuk dalam membentuk visi bersama yang terkait dengan tantangan regional dan internasional.

“Sejuta kawan, tanpa musuh” jauh lebih memiliki arti apabila dipraktikkan di Indonesia, ketimbang mencoba menjajakannya di panggung internasional. Apalagi, nasionalisme Indonesia masih rentan dengan beragam kelompok-kelompok radikal dan anarkis yang memanfaatkan demokrasi untuk melakukan intimidasi atas kelompok yang lain. Kalangan minoritas, misalnya, mengalami frustrasi akibat minimnya perlindungan dari aparatur negara.

Mumpung masih dalam suasana HUT Proklamasi Kemerdekaan, sebaiknya segera dilakukan revisi dan redefinisi atas isi pidato dan langkah-langkah yang diambil oleh Presiden SBY. Masyarakat akan kesulitan menangkap pesan internasionalisme Sang Presiden, apabila di depan Istana Negara sendiri terjadi aksi-aksi teatrikal atau jalanan menjadi banjir hanya karena hujan beberapa menit saja. Berpikir bahwa di luar negeri tak ada hujan, sementara Jakarta kebanjiran, terasa kurang elok dalam mengatasi masalah-masalah keindonesiaan hari ini.

Penulis adalah Dewan Penasehat The Indonesian Institute

» KOMENTAR (1)

• CIVIS PACEM PARA BELUM
  
  Posted by Muhammad Rozi on September 3rd, 2010, 04:07:20 PM

» BERI KOMENTAR

Nama
Email
Website	http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar