Golkar Dalam Koalisi Sekretariat Gabungan

Golkar dalam Koalisi Sekretariat Gabungan

Oleh Muhammad Sarmuji

Sekretaris Jenderal Angkatan Muda Partai Golkar

MOMEN Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar kali ini diwarnai tiga isu politik aktual. Yakni isu kocok ulang kabinet, eksistensi Partai Golkar dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi, dan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada
periode September-­Oktober 2010 yang memprediksi partai berlambang pohon beringin ini akan mendominasi hasil perolehan suara pada Pemilu 2014, dengan tingkat elektabilitas publik yang mengalami peningkatan hingga 17,3%.

Meskipun peningkatan elektabilitas tersebut belum menjadikan Golkar pada urutan pertama, di tengah kondisi sosial dan politik yang belum stabil, tingkat kepercayaan publik terhadap peran partai politik yang masih rendah, serta kondisi internal Partai Golkar yang belum
sepenuhnya pulih dari berbagai stigmatisasi, peningkatan elektabilitas Partai Golkar memberi secercah harapan dalam upaya meraih dan mengembalikan kejayaannya yang selama ini mengalami penurunan drastis.

Gejolak politik Tidak mudah untuk mengawali masa kepengurusan Golkar pascaPemilu 2009. Perolehan suara yang jauh di bawah target tidak sedikit menyisakan pesimisme tentang eksistensi partai ini di masa yang akan datang. Hiruk-pikuk politik di awal masa kepemimpinan Aburizal Bakrie membuahkan dilema yang tak berkesudahan.

Profil figur yang menempatkannya sebagai politisi sekaligus pengusaha yang pernah terlibat aktif dalam kekuasaan membawa opini publik pada dugaan kartelisasi (politik transaksional) yang sangat mungkin terjadi dalam relasi politik Partai Golkar dengan kekuasaan. Dugaan tersebut semakin menguat saat Ical didaulat sebagai Ketua Harian Sekretariat Gabungan (Setgab) yang dibentuk untuk memperkukuh koalisi dan mengamankan pemerintahan S B YB o e d i o n o hingga 2014.

Namun, dalam praktiknya, Partai Golkar yang mengusung paradigma baru sebagai partai yang modern, mandiri, dan profesional, mampu membuktikan bahwa dugaan publik ternyata s a l a h . Ti d a k mengherankan jika geliat politik begitu riuh saat kebijakan pemerintah
koalisi sering kali berseberangan, atau paling tidak, menuai kritik tajam dari Partai Golkar.

Pandangan terhadap megaskandal Century merupakan contoh aktual betapa Golkar menempatkan dirinya tidak semata sebagai partai yang hanya terdiam dalam keru munan besar koalisi. Partai Golkar menyimpulkan telah terjadi penyimpangan yang melibatkan pihak kekuasaan dan terus menyuarakan pentingnya penyelesaian hukum dalam megaskandal tersebut.

Rumah gagasan Golkar berusaha menjadi the party of ideas, yang mendiferensiasi dirinya dengan partai-partai lain dalam koalisi. Berbagai gagasan, pandangan, dan kebijakan dirumuskan dan diajukan ke khalayak publik, meski harus berhadapan dengan derasnya arus peno lakan dalam lingkungan setgab sendiri. Hal itulah yang begitu nyata terlihat saat partai ini mengajukan gagasan tentang dana aspirasi dan mengusulkan kenaikan defi sit anggaran dalam APBN 2011.

Tentu saja gagasan dan usulan tersebut tidak lahir dari kepentingan pragmatis, selain upaya untuk menjadikan partai ini memiliki nilai strategis dan taktis dalam lingkungan setgab. Kedua nilai itulah yang sejalan dengan jargon politik Partai Golkar saat ini: suara Golkar, suara rakyat, yang dirumus kan secara spesifik dalam tema b e s a r, y a k n i `membangun dari desa'.

Jargon dan tema itulah yang teraktualisasi dalam karakter politik Partai Golkar yang mengedepankan politik pembangunan, kesejahteraan, dan stabilitas.

Partai ini hendak menjamin kelangsungan pembangunan dengan dukungan stabilitas agar tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera.

Partai Golkar menyadari bahwa esensi koalisi adalah kerja sama positif yang mengedepankan kepentingan rakyat. Idealisme kepartaian sebagai perpanjangan kepentingan rakyat lebih penting dan utama, di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Oleh karena itu, sikap tegas politik Golkar yang tak henti-hentinya disuarakan Ical menunjukkan kemandirian dan idealisme yang berjalan lurus sesuai dengan asas dan ideologi partai.

Politik pembangunan dan kesejahteraan yang digagas melalui forum koalisi setgab adalah gagasan rasional yang seharusnya diimplementasikan secara praktis dalam kehidupan rakyat.

Tidak sekadar dimentahkan dengan argumen-argumen yang justru tidak memberi solusi alternatif. Sebab jika eksistensi partai politik—seperti yang disebutkan Joseph Lapalomba dan Myron Weiner (1996)-- merupakan jawaban atas kondisi krisis legitimasi yang diidap
kekuasaan, programprogram politik seharusnya terfokus pada terwujudnya pembangunan kesejahteraan.

Partai Golkar menyadari sepenuhnya bahwa berbagai kebijakan yang diajukan patut dipublikasikan agar memperoleh respons oleh publik. Namun, publikasi tersebut hendaknya menjelaskan tujuan ideal dan objektif, bukan menyajikan kecurigaan yang pada gilirannya mereduksi makna yang seharusnya bermanfaat bagi kehidupan rakyat.

Pada akhirnya, ungkapan ‘kebenaran tidak pernah berpihak’ layak disematkan pada idealisme sebuah partai dalam memandang persoalan politik saat ini. Kebenaran tidak bisa didikte kepentingan pragmatis, ancaman jabatan, bahkan oleh kepentingan kekuasaan sekalipun.

Boleh jadi, idealisme itulah yang sedang dipertaruhkan dalam suasana ‘panas’ relasi politik Partai Golkar dalam setgab koalisi saat ini. Meski pada kenyataannya Partai Golkar tetap mampu memosisikan dirinya dengan baik, sangatlah wajar, jika ketegangan terus berlangsung, partai ini perlu mengkaji ulang posisinya dalam koalisi besar. Tentu saja sikap tersebut dilakukan dalam upaya untuk tetap memulihkan dan menjaga kepercayaan publik yang akan menentukan tingkat elektabilitas Partai Golkar di masa yang akan datang

» BERI KOMENTAR

Nama
Email
Website	http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar