Demokrasi Ala Golkar

Rabu, 20 October 2010
Sumber : Suara Pembaruan, 19 Oktober 2010

Demokrasi ala Golkar


Oleh : Zainal Bintang

"Waktu yang masih empat tahun cukup memadai untuk melakukan semua itu. Apakah kemudian sang capres terpilih jadi Presiden pada 2014 atau tidak, itu soal garis tangan.

Menarik menelusuri model demokrasi yang berlaku di tubuh Partai Golkar di era reformasi. Yang berlaku sekarang boleh dikatakan benar-benar antara bumi dan langit, jika dibandingkan dengan era rezim Orde Baru, rezim Soeharto. Dulu, segala sepak terjang politik Golkar berpusat di tangan Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina. Demokrasi “tangan” tunggal yang dipraktekkan Soeharto selama 32 tahun, lebih mengandalkan mobilisasi daripada aspirasi.

Sejak pimpinan dipegang Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Harmoko, melalui Munas Luar Biasa (Munaslub) pada tahun 1998, pola pengendalian Golkar menjadi sangat demokratis alias terbuka, aspirasi mendapat ruang seluas-luasnya. Pernyataan politik tidak lagi monopoli Ketua Umum, media masa bebas memburu narasumber yang dianggap pernyataannya bisa “dijual”.

Panggung politik Indonesia di era multi partai benar-benar menjadi pasar terbuka, penuh hiruk-pikuk, khususnya bagi Partai Golkar. Partai Demokrat dan PDI-P tidak sebebas Golkar. Peran SBY sebagai Pembina Partai Demokrat dan Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P sangat dominan dan menjadi figur sentral yang “keramat”.

Konvensi Golkar

Salah satu sejarah prestasi tingginya demokrasi di Golkar adalah ketika Akbar Tandjung pada 2004 terpaksa (dipaksa?) menempuh cara konvensi untuk menjaring calon presiden (capres) Partai Golkar 2004. Model itu mengundang sejumlah kandidat ikut bertarung. Hasilnya, Akbar Tandjung yang adalah Ketua Umum Partai Golkar terpental, dan yang mewakili Golkar adalah pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid untuk maju dalam ajang Capres 2004. Namun, pasangan capres Golkar itu gagal, dikalahkan oleh pasangan SBY-Jusuf Kalla yang diusung oleh Partai Demokrat, yang kala itu perolehan suaranya hanya sekitar 7% sedangkan Golklar sekitar 20%.

Pada Pilpres 2009, Partai Golkar menafikan model konvensi, Jusuf Kalla selaku Ketua Umum dan berlatar belakang saudagar menganggap model konvensi biayanya mahal. Capres ditentukan berdasarkan legitimasi Dewan Pimpinan daerah (DPD) dari 33 provinsi melalui Rapimnas yang bolak balik diadakan. Pasangan JK-Wiranto (Golkar-Hanura) yang diusung Partai Golkar dikalahkan pasangan SBY-Boediono jagonya Partai Demokrat.

Melalui Survei

Sekarang, di tangan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum yang terpilih di Munas Pekanbaru 2009, pola penjaringan Capres 2014 akan menggunakan hasil lembaga survei.

Mengamati sejarah lahirnya putusan Golkar menggunakan model konvensi (2004) dan Rapimnas (2009) sebagai mesin penjaringan capres, terbukti dua-duanya capres yang dihasilkan gagal jadi pemenang. Penyebabnya, proses penjaringan dilakukan terburu-buru, tanpa persiapan jangka panjang dan kurang matang. Landasan pengambilan keputusan semata-mata ingin memenuhi “keindahan ” sisi demokratisnya.

Model penggunaan lembaga survei yang dirancang Aburizal Bakrie, terkesan menggunakan landasan yang sama yakni mengedepankan “bumbu” demokratisasi dalam tubuh Golkar. Lewat pernyataan persnya, Ical -panggilan akrab Aburizal Bakrie- mengatakan pola lembaga survei disamakan untuk pilkada tingkat satu dan tingkat dua.

Para elite Golkar harus belajar dari sejarah. Penetapan capres yang tidak dipersiapkan bertahun-tahun, hanya akan mengulangi kegagalan sebelumnya. Sebagai Ketua Umum, adalah pada tempatnya jika diberi prioritas pertama menjadi capres, dan harus sedini mungkin ditetapkan. Jabatan Ketua Umum adalah simbol kehormatan partai. Survei yang sesungguhnya secara internal, sudah dilakukan oleh keluarga besar Golkar, melalui forum Munas. Penetapan Ketua Umum Golkar sedini mungkin, membuka juga aspek lain, yakni sekaligus menjadi ujian loyalitas kader.

Terasa aneh, jika capres Golkar yang sudah “lulus” melalui mekanisme internal partai atau uji coba di Munas, masih mau disurvei lagi, dengan lawan tanding kader Golkar juga, yang secara struktural berposisi di level bawah. Ini mungkin bisa dikategorikan semacam penzaliman, karena berpeluang meniadakan “keistimewaan” jabatan Ketua Umum yang diberikan oleh konstitusi partai.

Bahwa dalam diri Ketua Umum terdapat sejumlah stigma yang dapat menjadi ancaman penolakan oleh rakyat, maka itu menjadi tugas semua kader partai untuk sejak awal mau bekerja keras, melakukan pencitraan, merealisasikan program kerakyatan, memelihara kekompakan internal, menghargai perbedaan pendapat, berbuat kebajikan. Sebenarnya, batu sandungan yang perlu diwaspadai justru bisa muncul dari persaingan internal Golkar, dari tokoh-tokoh Ormas Tri Karya, yaitu Kosgoro 57, Soksi dan Ormas MKGR. Ketiga tokoh Tri Karya itu harus lebih dahulu bersatu dan kompak alias satu kata atas satu capres!

Waktu yang masih empat tahun cukup memadai untuk melakukan semua itu. Apakah kemudian sang capres terpilih jadi Presiden pada 2014 atau tidak, itu soal garis tangan.

Ical Jangan Kecewakan Golkar

Momentum Rapimnas I dan HUT Partai Golkar yang berlangsung tanggal 17-20 Oktober di Jakarta, akan didorong oleh kader-kadernya untuk memantapkan tiga “pekerjaan rumah” besar. Pertama, pemantapan target 30 persen pada Pemilu 2014. Kedua, penetapan Capres 2014. Ketiga, evaluasi manfaat Golkar di Sekretariat Gabungan (Setgab)Koalisi.

Forum tahunan yang disebut Rapimnas adalah forum pengambilan keputusan organisasi setingkat di bawah Munas. Rapimnas menjadi pusat legitimasi kebijakan pusat, nasibnya berada di tangan pimpinan DPD provinsi. Artinya, di tangan forum itulah “nasib” ketiga pekerjaan rumah tersebut ditentukan.

Konsentrasi stakeholder lintas Tri Karya terpusat di DPD (Dewan Pimpinan Daerah) di sejumlah 33 Propinsi, dan 520-an Dewan Pimpinan tingkat Kabupaten/Kota. Keberhasilan menangani ketiga “pekerjaan rumah”, memerlukan kekompakan seluruh stakeholder. Penyebaran tokoh Tri Karya yang berpengaruh hampir merata di semua tingkat kepengurusan, dari pusat pengurus kelurahan. Rivalitas antartokoh Tri Karya di pusat mewarnai suasana di daerah.

Ketiga “pekerjaan rumah” besar tersebut menjadi monitor para stakeholder untuk mengukur kapabilitas, kapasitas dan kualitas kepemimpinan Aburizal Bakrie. Kepemimpinan seseorang diuji, ketika dia harus mengambil keputusan luar biasa yang tidak biasa dan penuh resiko. Materi ketiga “pekerjaan rumah” besar tersebut di atas memerlukan nyali besar dan integritas serta perhitungan yang matang. Karena implikasinya tertuju kepada harkat dan martabat partai.

Kekalahan Partai Golkar di era Jusuf Kalla pada Pemilu dan Pilpres 2009, seyogyanya harus bisa ditebus oleh penggantinya. Kekalahan itu “menyakitkan” keluarga besar Golkar. Karena posisi Jusuf Kalla adalah Wapres sementara Agung Laksono adalah Ketua DPR RI pada 2009. Banyak yang sependapat, faktor kekalahan pahit itu antara lain karena elite Golkar lintas Tri Karya tidak kompak, Jusuf Kalla bersikap ragu-ragu dan penetapan Jusuf Kalla sebagai Capres 2009 sangat terlambat.

Sebagai Ketua Umum pilihan Munas, Ical dituntut berprilaku luar biasa, itu penanda perbedaan dengan yang bukan Ketua Umum. Mandat Munas yang diberikan kepadanya, harus bisa dijawab dengan terobosan, yang membuat semangat kader berkobar untuk bangkit, dan melupakan kekalahan. Ical harus berani dan terang-terangan menerima dengan legowo, aspirasi kader Golkar yang tidak sudi membiarkan Golkar jadi “bola mainan” kompetitornya.

Forum Rapimnas I sekarang ini, diwarnai oleh keresahan keluarga besar Golkar untuk mengangkat citra partainya. Di bawah kepemimpinan Ical, harus bisa dilahirkan keputusan Rapimnas dalam paket “three in one”: mamotok target 30 persen, menetapkan Ical sebagai Capres 2014 dan mengoreksi kinerja Setgab Koalisi.

Keputusan “three in one” memberi makna, pengurus Golkar daerah loyalitasnya kepada Ketua Umumnya cukup konsisten, mencegah meluasnya rivalitas tidak sehat antartokoh Tri Karya, dan pencerminan kualitas kepemimpinan Ical menangani parpol besar.

Ical jangan kecewakan Golkar…!!.

Penulis adalah Tokoh Senior Partai Golkar/Ketua BNKS (Badan Nasional Kajian Strategis) Ormas MKGR

 

© 2008 Indra Jaya Piliang, All Rights Reserved
Powered by Bergerak!com