Kerinduan Atas Jusuf Kalla?

Koran Tempo, 25 Oktober 2010

Kerinduan Atas Jusuf Kalla?
Oleh
Indra J Piliang
Deputi Sekjen MKGR & Juru Bicara JK-Wiranto dlm Pilpres 2009

Apakah Jusuf Kalla kehilangan pesona setelah tidak lagi menjadi Wakil Presiden RI? Ternyata tidak. Keseharian JK jauh lebih padat ketimbang sebelumnya. Aturan protokoler dan rapat-rapat kenegaraan, serta acara-acara resmi negara lainnya, tidak lagi menjadi agenda keseharian. Sebaliknya, JK begitu giat dengan agenda-agenda sosial-kemasyarakatan. Dunia politik telah juga ditinggalkan, sekalipun JK tetap menyebut diri sebagai “ketua umum Partai Golkar bidang sosial-kemasyarakatan”.

Kalau tidak berkantor di Palang Merah Indonesia (PMI), JK dipastikan ada di satu kantor di bilangan Kuningan. Selebihnya, menghadiri acara-acara seminar, kuliah umum, diskusi, ataupun pertemuan dengan banyak orang, baik di Indonesia ataupun juga di luar negeri. Terakhir, JK mengunjungi Palestina dan menyerukan perdamaian di negara yang tak kunjung mendapatkan kemerdekaan itu.

Lalu, apa arti ketakhadiran JK di pemerintahan? Ada banyak analisa bahwa “negara tak hadir” dalam tragedi-tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat Indonesia. Negara sering diidentikkan dengan pemerintah, padahal pemerintah hanya satu elemen saja dari negara. Ketidak-hadiran negara dibaca publik dari sedikit pernyataan menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan.

Selain itu, ketidak-hadiran negara terjadi dalam bencana-bencana alam yang terlambat dikunjungi, seperti Wasior, Papua Barat. Perlindungan terhadap warga negara di luar negeri semakin sulit, terutama di Malaysia. Kalau sebelumnya JK bisa memberi pengaruh atas posisi Indonesia di Taiwan, kini malahan terjadi “perang opini” soal produk-produk Indonesia yang diperdagangkan di negara itu.

Peran Wakil Presiden
Dalam konstitusi Indonesia, peran wakil presiden sebetulnya tidak signifikan. Wapres hanyalah pembantu presiden, termasuk menggantikan tugas-tugas kenegaraan apabila presiden ke luar negeri. Wapres hanya ban serep yang bisa dipakai, apabila presiden mengalami kejadian yang luar biasa sehingga tak bisa menjalankan tugasnya. Bukan berarti karena dipilih dalam satu paket, posisi presiden dan wapres sama.

Nah, dalam tugas-tugas konstitusional sebagai Wapres itu, JK tidak dalam posisi luar biasa. JK memahami dengan baik betapa “tidak ada Surat Keputusan Wakil Presiden”. Ketika diminta mengundurkan diri setelah resmi menjadi calon presiden RI tahun 2009, JK mengelak dengan alasan konstitusionalisme itu.

“Coba bayangkan kalau terjadi apa-apa dengan Presiden RI? Kan Wapres RI yang menggantikannya. Itu kan tugas konstitusional saya,” kata JK, ketika desakan pengunduran diri itu saya sampaikan pada suatu malam.

Jadi, kalau hari ini Wapres Boediono tidak terlalu berperan, begitu juga ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Wapres dengan Presiden Abdurrahman Wahid, tidak ada masalah yang serius. Wapres tetaplah Wapres. Semaju apapun pikiran seorang Wapres, selama Presiden masih mampu menjalankan tugas-tugas pemerintahan, tetap saja sosok Wapres ada di balik layar.

Dengan adanya posisi Menteri Koordinator, Wapres juga tidak sepenuhnya menjadi semacam super menteri. Letak Istana Wapres yang jauh dari Istana Presiden sudah menunjukkan bahwa tugas-tugas yang diemban tidak berkaitan langsung dengan keseharian presiden.

JK sebagai Ketua
Peran JK terasa besar, karena memang menjadi pemimpin di organisasi di luar pemerintahan. JK adalah Ketua Umum Partai Golkar yang membawahi Wakil Ketua Umum Agung Laksono yang juga menjabat  Ketua DPR RI. Selain itu JK menjadi penasehat di KAHMI, KADIN, Muhammadiyah, NU, sampai organisasi kekerabatan orang-orang Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat.

Setiap hari Jumat seusai shalat berjamaah adalah hari ketika JK berkomunikasi dengan orang-orang yang datang ke Istana Wapres RI. Pers juga memiliki kesempatan untuk menanyakan apapun. Kebiasaan JK untuk menindak-lanjuti apapun yang dibicarakan di mesjid itu adalah bagian dari karakter dan prinsip personalnya.

Selama 5 tahun menjadi Wapres, JK tentu tidak luput dari kontroversi. Komentar-komentar pendeknya dalam setiap wawancara memerahkan telinga banyak pihak. Penjelasan panjang baru ada dalam memberikan sambutan acara-acara apapun. JK yang kontroversial adalah JK yang memberi wawancara singkat, sementara JK yang visioner adalah JK yang berbicara lama di forum-forum apapun.

JK yang dialogis hadir dalam kesempatan bertemu secara terbatas dengan kelompok-kelompok profesi, misalnya dengan pemimpin redaksi media massa. Atau berbicara dengan pribadi manapun. Siapapun yang mengenali JK pasti tahu bahwa satu argumen yang tidak valid dengan mudah dibantah oleh JK, tanpa peduli siapa yang mengatakan argumen itu.

JK  dalam kapasitas personal inilah yang barangkali kembali dirindukan oleh para responden lembaga survei. Dan ini masalah yang terkadang rumit, terkadang sederhana. JK dalam di mata publik jelas sudah terwarnai oleh pengetahuan selama pilpres, terutama debat-debat yang digelar KPU. Namun, sebelum pilpres, pengetahuan itu begitu minim. Artinya, selama menjabat Wapres, JK tetap “sosok di belakang layar”.

Terlalu Dini
Jadi terlalu dini mempertanyakan kinerja Wapres Boediono, sembari membandingkan dengan JK. Apalagi pencitraan selama Pilpres 2009 yang dilakukan oleh Timkamnas SBY-Boediono telanjur mempersepsikan bahwa Boediono adalah sosok yang terdidik, santun dan berperilaku sebagai guru. Sementara yang berkembang sekarang adalah politisasi atas apapun.

Politisi yang meraih kursi di parlemen pasca pemilu 2009 juga lahir dari pertarungan yang lebih ketat dari era sebelumnya. Penggunaan suara terbanyak menimbulkan sikap individualis yang kuat. Kesantunan seorang Wapres Boediono, misalnya, akan segera tenggelam, di tengah kesibukan para politikus bersuara keras dan kencang. Kesantunan tak bisa memberi gema pada politik keseharian.

JK bisa meredam suara-suara keras apapun dari politisi, karena memiliki kekuasaan besar di bidang politik, yakni menjadi Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009. Selain itu, “pengendalian” lain dilakukan lewat organisasi sosial-kemasyarakatan yang langsung mendapat pengaruh dari JK. Mengabaikan fakta ini sama saja dengan menyebut bahwa kekuasaan Wapres itu memang besar dengan sendirinya.

Kerasnya pertarungan politik mestinya dijawab dengan memasukkan politisi di lingkaran dalam wakil presiden. Institusi wapres bisa saja lebih kencang bersuara, ketika memiliki kekuatan di level partai politik. Persoalannya, Prof Dr Boediono tidak terlihat melakukan komunikasi dalam level politik praktis itu. Institusi Wapres sekarang lebih terlihat berwarna kampus, ketimbang berwarna politis seperti di era JK. Apa karena itu JK dirindukan? Entahlah...

» BERI KOMENTAR

Nama
Email
Website	http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar