Mitos RMS

Mitologi Republik Maluku Selatan
Oleh
Indra J Piliang
Dewan Penasehat The Indonesian Institute & Penulis Buku “Bouraq-Singa Kontra Garuda”

Isu Republik Maluku Selatan (RMS) kembali naik ke permukaan, seiring dengan pembatalan keberangkatan Presiden Republik Indonesia (RI) ke Belanda pada tanggal 5 Oktober 2010 lalu. Padahal, sejak masalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berhasil diselesaikan dengan damai – terutama atas peranan Jusuf Kalla --, Indonesia seperti akan melenggang tanpa gayutan kaum separatis. Tetapi, seiring dengan proses politik Jakarta yang terkait dengan gesekan-gesekan kepentingan, daerah mengalami kesulitan dalam banyak bidang. Bukan hanya itu, daerah menjadi area “medan konflik” yang subur.

Ambil contoh kejadian di Tarakan, Buol, sampai Jakarta dan Bekasi. Konflik seakan terus menyeringai, setiap saat memperlihatkan taringnya, lalu dengan ganas menerkam keindonesiaan menjadi kucuran darah.

Dan bukannya mencoba untuk mengambil langkah-langkah yang komprehensif, malahan Jakarta terlihat pontang-panting dalam ranah pencitraan semata. Berkali-kali ucapan diberikan, pidato bersusun kata-kata diucapkan, sampai iklan-iklan beranggaran ditayangkan. Tapi apa nyana? Kata-kata itu tidak begitu gigih diperjuangan oleh para aparatur, justru ketika setiap tahun anggaran untuk gaji atau upah penyelenggara negara terus naik.

Sehingga, kata-kata yang diucapkan oleh pejabat negara bergerak terlalu cepat, segera menjadi basi, usang, lalu masuk kuburan sejarah. Bagaimana kita mengingat lagi sebuah peristiwa penangkapan atas pejabat negara RI di laut oleh Polisi Diraja Malaysia? Seakan memikirkannya saja sudah tak patut, apalagi mengingat detil kejadian dan mencari penyebab-penyebabnya untuk diantisipasi di masa datang.

Masker Kegagalan
Ucapan bergegas Presiden SBY ketika membatalkan keberangkatan ke Belanda, hanya beberapa menit sebelum boarding dan setelah anggota rombongan duduk nyaman di pesawat, sungguh adalah drama yang tak patut. Entah bagaimana, informasi pada detik terakhir adalah ritme yang tak elok bagi hubungan antar negara. Apalagi, kalimat yang disodorkan adalah demi harga diri bangsa. Harga diri yang mana? Bangsa pada level siapa?

Apakah ada sesuatu yang ditutup-tutupi? Tentu ada – dan nyata --, yakni bagaimana rupa dari “kaum separatis” itu di penjara Indonesia. Idealnya, pemerintah RI – termasuk Presiden RI – memberikan informasi yang berimbang menyangkut nasib para tahanan politik itu. Yang juga diperlukan adalah keberadaan para pengacara. Dalam arti yang lebih luas, apakah hak-hak dari tahanan politik itu sudah betul-betul dijamin? Apabila hal itu sudah dipenuhi, tidak ada lagi yang perlu ditakuti oleh Presiden RI apabila mau berkunjung ke negara manapun.

Politik luar negeri dan hubungan antar negara lebih banyak atau malahan selalu terkait dengan kondisi domestik masing-masing negara. Bukan bagaimana cara bekerjanya sistem hukum di negara Belanda yang patut dicemaskan, tetapi bagaimana sistem hukum di Indonesia bekerja. Bahkan sejak masih menjadi bagian dari penjajah Indonesia, sistem hukum di negara Belanda jauh lebih objektif ketimbang yang dipakai di Hindia Belanda sebagai wilayah kolonial. Untuk Hindia Belandapun tidak digunakan sistem hukum yang sama, misalnya antara Jawa dengan Luar Jawa.

Pengetahuan dasar itu sudah ada dalam teks sejarah Indonesia. Juga dalam naskah ilmu pengetahuan dan di kalangan ilmuwan. Sayang sekali, daya manfaatnya menjadi hilang, tatkala penyelenggara negara – apalagi Presiden RI – malahan tidak mengangkat ponsel-nya dan ... bertanya. Saya kira inilah yang menciptakan jarak antara Istana Negara dengan banyak kampus di Indonesia, sekalipun sepertinya para staf khusus presiden terdiri dari kalangan akademisi, begitu juga dengan Dewan Pertimbangan Presiden. 

Yang juga diabaikan adalah keberadaan para mahasiswa atau staf pengajar asal Indonesia di negeri Belanda. Mereka bisa dipanggil dalam waktu yang sangat cepat di dalam jejaring sosial dunia maya. Pada hari Presiden SBY membatalkan kunjungannya, banyak informasi beredar dalam bentuk paling objekti, karena disampaikan langsung oleh orang-orang yang tahu kondisi terakhir. Salah satu info itu adalah “Demonstran RMS hanya puluhan orang, mereka suka demo tiap tanggal 17 Agustus, setelah itu bergabung makan siang dengan para mahasiswa yang juga selesai upacara bendera”.

Mitos Nasionalis
Jack Snyder, seorang ahli tentang konflik justru lebih mencurigai nasionalisme, ketimbang apa yang disebut sebagai separatisme. Salah satu cara mengatasi konflik menurut Snyder adalah melawan mitos nasionalis di gelanggang pemikiran alias penyelesaian intelektual atas konflik (2003: 363-395). Separatisme dalam banyak hal hanyalah perangkap intelektual untuk menegaskan bahwa seseorang jauh lebih nasionalis ketimbang yang lain.

Siapa yang menyusun perangkap itu? Kecurigaan terbesar tentulah kepada orang-orang atau kelompok yang mengambil manfaat dari gagasan betapa sebuah daerah bisa saja lepas dan membentuk sebuah negara baru. Atau juga para “sponsor”, yakni pedagang senjata untuk menggerakkan perang. Selain itu adalah orang-orang yang senang menggunakan uniform, karena barangkali tidak tahu lagi bagaimana mendapatkan peranan di alam demokrasi yang serba kompetitif.

Nasionalisme dalam titik ini hanyalah mitos tentang Burung Garuda, misalnya, ketika simbol-simbol lain muncul. Dan simbol lain itu juga mengandung mitos, seperti Bouraq-Singa yang digunakan oleh GAM. Mitologi itu terhubung dengan “nasionalisme-etnis”, di satu sisi, serta terhadap “kolonialisme-etnis” di seberangnya.

RMS adalah bentuk dari mitos itu, ketika seluruh pulau di Maluku Selatan dianggap sebagai area gerilyawan bersenjata. Padahal, sampai kini kita sulit melihat ada pasukan-pasukan tempur yang digerakkan oleh apa yang dinamakan sebagai RMS itu. Kita juga tak pernah tahu, seberapa kuat jaringan internasionalnya di seluruh dunia. RMS hanya menjadi berita ketika Presiden RI menyebut namanya dan membatalkan kunjungan kenegaraan.

Barangkali akan ada ucapan, “Percayailah intelijen kita”. Kalau begitu, kenapa informasi soal RMS tidak akurat atau termasuk juga menyangkut sikap Negara Belanda? Dalam hubungan internasional, termasuk di abad 20 yang rawan, sulit kita menemukan fakta bahwa seorang kepala negara ditangkap di negara lain yang dia kunjungi. Yang beberapa terjadi adalah seorang kepala negara tidak bisa kembali, karena ketika berkunjung ke luar negeri dikudeta di negaranya sendiri.

Akankah RMS hanyalah masker yang berbalut mitos untuk menutupi banyak hal yang lain? Saya merasa percaya itu, paling tidak dari sisi ilmu pengetahuan.

» KOMENTAR (1)

• ditunggu ulasan sebagus ini tentang gubernur sumabar ke jerman.....biar kita ulas dan edit nanti sama2
  
  Posted by andi on November 8th, 2010, 02:49:19 AM

» BERI KOMENTAR

Nama
Email
Website	http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar