Antara Mentawai dan Bavaria

Harian Haluan, 08 November 2010
Antara Mentawai dan Bavaria
Oleh
Indra J Piliang
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional HKTI 2010-2015

Terkejut. Itu reaksi yang pertama muncul ketika mengetahui Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno berangkat ke Jerman pada hari ke-7 tsunami Mentawai. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Pers baru menginformasikan setelah Gubernur Irwan berangkat atau malah sudah tiba di Jerman.

Penulis sendiri tidak terlalu menyadari, ketika Lukman Alex (Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar) menyampaikan lewat twitter tentang kepergian itu. Pesan Alex tidak begitu jelas, karena menyitir pertanyaan novelis Akmal Nasery Basral tentang PDRI. Alex memplesetkan istilah PDRI itu dengan kabar keberangkatan Gubernur Irwan ke Jerman. Baru siang harinya penulis paham, begitu informasi kepergian itu menyebar di media online.

Lalu, kabar-kabar itu semakin banyak, termasuk lewat media sosial seperti twitter dan facebook. Tentu juga lewat mailing list dan blackberry messanger. Dalam waktu cepat, berita itu masuk ke dalam pemberitaan media massa elektronik, terutama televisi. Dan lalu berkembang terus ke media cetak.

Gelombang kritikan begitu deras atas kepergian itu. Ironisnya, klarifikasi justru datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merilis kronologis dan agenda Gubernur Irwan di Jerman. Herannya, rilis resmi dari Humas Pemda Sumbar-pun tidak terbaca. Para menteripun ikut berbicara, mulai dari Menteri Dalam Negeri sampai Menteri Sekretaris Kabinet. DPR menimpali. Yang belum bicara: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Bavaria
Kenapa cerita awal itu penting? Mengingat masalah kepergian Gubernur Irwan ke Jerman hadir dari proses, bukan tiba-tiba saja muncul dalam ranah kesadaran publik. Seandainya tidak ada tsunami di Mentawai, mungkin orang-orang tak akan bertanya kemana gubernur pergi. Kepergian Gubernur Kaltim ke China, misalnya, diributin publik mengingat status sebagai tersangka kasus korupsi. Begitu juga orang-orang ribut dengan kepergian tersangka pelaku penyuapan anggota DPR RI Nunun, istri Adang Dorodjatun, ketika berobat ke Singapura.

Ketika membaca artikel ini, apakah kita tahu siapa saja kepala daerah yang ada di tempat? Ataukah siapa saja yang meninggalkan daerahnya, dengan alasan dinas luar? Kalaupun diributkan, tentu yang paling dilacak adalah yang pergi ke luar negeri.

Mengapa luar negeri? Mengingat luar negeri selalu diasosiasikan sebagai tempat yang lebih baik dari Indonesia. Luar negeri menjadi semacam obat si tawar dan si dingin untuk masalah apapun di dalam negeri. Tak terkecuali juga sebagai tempat istirahat. Padahal, belum tentu luar negeri adalah segalanya. Timor Leste dan Papua Nugini juga masuk kategori luar negeri, namun sedikit pejabat yang ke sana.

Sejauh yang kita tahu, masyarakat ribut dengan luar negeri itu di tengah kontroversi menyangkut fasilitas yang dimiliki oleh penyelenggara negara. Untuk investasi, misalnya, terlalu mudah pejabat negara menebarkan umpan, di laut yang belum tentu ada ikannya. Dan hal ini sama saja dengan studi banding para anggota parlemen ke tempat yang belum tentu memberi makna akan kebijakan yang hendak dilihat.

Gubernur Irwan diundang oleh Duta Besar RI di Jerman. Bukan oleh investor. Investor diundang oleh Pak Dubes di dalam acara seminar. Di sela presentasi soal potensi investasi di Sumbar kepada investor Jerman, Gubernur Irwan dijadwalkan bertemu dengan Gubernur Negara Bagian Bavaria. Daerah asal Adolf Hitler dan disebut sebagai pusat aktivitas ras Arya dalam Perang Dunia Kedua itu tentulah menarik dijadikan sebagai sister city dengan Sumatera Barat. Nah, siapa yang memberi tawaran sister city itu? Sumbar atau Bavaria? Apa gunanya?

Mentawai
Sebetulnya, publik lebih terkejut dengan informasi tentang Mentawai. Kalau dilacak pernyataan demi pernyataan Gubernur Irwan, pada Rabu (26 Oktober) pagi belum diketahui ada tsunami di Mentawai. Penulis masih ikut konvoi mobil Gubernur Irwan dari lampu merah Kampung Apa, Pariaman, menuju Lubuk Basung. Seiring dengan informasi lapangan, pernyataan itu mengalami perubahan.

Ketika awal, gelombang protes sempat muncul tentang peringatan tsunami yang dicabut oleh pejabat resmi. Mengingat gambar-gambar tsunami Mentawai semakin banyak diketahui, protes itupun mengendap. Media lebih tertarik dengan berita mutakhir dari lapangan. Angka-angka kematian dirilis. Komunikasi yang semula terhambat, mulai terang. Semua bergerak. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat di seluruh Indonesia dan dunia.

Lalu, mulailah fase tanggap darurat. Korban-korban didata. Sebagian dievakuasi. Para relawan berdatangan. Sebagian besar menjerit, mengingat sulitnya medan. Sekalipun ada yang langsung naik kapal dari Tanjung Priok, Jakarta, misalnya, tetapi mereka mendarat di Sikakap. Segera, Sikakap dipenuhi relawan, wartawan, peneliti ataupun orang-orang yang memang menyukai situasi heboh dengan resiko besar.

Alat-alat transportasi berseliweran. Informasi simpang-siur. Fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, terutama dalam tugas perbantuan, langsung aktif. Dengan keadaan ini, gubernur adalah pelaksana dari tugas-tugas tanggap darurat. Pemerintah pusat tidak bisa langsung mengambil alih, mengingat pemerintah daerah masih aktif. Hal ini berbeda dengan tsunami Aceh, ketika gubernurnya sedang menjalani hukuman di penjara.

Lalu, tiba-tiba, belum seminggu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno berangkat ke Jerman. Dengan sejumlah alasan, kemudian. Dengan beragam kontroversi, kemudian. Dengan waktu yang juga habis mempertentangkannya, kemudian.

Apapun, kita patut berhenti sejenak. Kita fokus ke Mentawai. Lalu bekas-bekas bencana di Sumbar tahun lalu. Nanti, ketika keadaan sudah mulai nyaman, baru kita bicara. Termasuk soal investasi. Dan juga, negeri Bavaria. Mari... 

» KOMENTAR (3)

• untuk kali, saya pikir irwan prayito salah dalam mengambil keputusan,
  bukan persoalan prosedural, melainkan persoalan etika dan moral.
  
  Posted by Berry Devanda on November 8th, 2010, 02:37:06 PM
• kejernihan hati dan niat di perlukan dalam menyikapi tulisan IJP,dan itu juga mungkin bentuk dari kepedulian thd sumatera barat,memang tidak ada yg salah dari kepergian gubernur tsb,cm waktu dan momentnya saja yg tdk tepat di tengah sorotan rakyat thdp anggota dpr yg ttp berangkat ke LN,tiba'' Gub.Sumbar muncul kepermukaan bkn dgn berita mengatasi musibah,tp memenuhi undangan dubes ri di jerman,mungkin hal inilah yg ''sedikit'' menyesakkan dada,dan lg sumbar bukan anak kmrn sore di republik ini,investor akan datang kalau di beri pelayanan maksimal dalam berinvestasi,karena uang investor itu tdk punya kewarganegaraan,dia akan datang ke tempat dia merasa nyaman...........kembali pada tulisan IPJ di atas,rasanya bukan dia yg mengangkat masalah ini ke tkt nasional,tp kepergian Gubernur itu sendiri yg mengangkatnya untuk di polemikkan...terima kasih
  
  Posted by amris sikumbang on November 8th, 2010, 01:14:43 PM
• Saya kira Pak Indra Piliang ini tidak proporsional dalam membahas kepergiran Gubernur ke Jerman. Gubernur tidur di Mentawai 3 malam seharis etelah gempa tidak disebut2. Rakyat Sumbar tidak mempermasalahkan kepergian Gubernur itu, sebab manfaatnya untuk menarik investasi di Jerman ternyata berhasil. Toh, selama dia pergi penanganan Mentawai sudah dipegang oleh Wagubnya. Ibarat anak sakit, apakah orangtuanya harus menunggui terus si anak di rumah sakit setiap hari? Orangtua kan perlu berkerja untuk mencari nafkah. Pak Indra Piliang lah yang melempar masalah ini menjadi ramai di tingkat nasional.
  
  Posted by aldo on November 8th, 2010, 12:36:34 PM

» BERI KOMENTAR

Nama
Email
Website	http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar