Bicara Yang Besar-Besar

Haluan, 04 Desember 2010

Bicara Yang Besar-Besar
Oleh
Indra J Piliang
Dewan Penasehat The Indonesian Institute

Belakangan ini, kita jarang bicara yang besar-besar. Kali ini, penulis mau membicarakannya. Minimal, agar pembaca juga tertarik membicarakannya, entah di lapau, surau ataupun di kampus. Bukankah ranah Minang penghasil pemikiran-pemikiran besar dan orang-orang besar?

Populasi penduduk Indonesia terbesar keempat di dunia, setelah China, India dan Amerika Serikat (USA). Sebagai negara demokrasi, Indonesia di urutan ketiga, setelah India dan USA. Indonesia memiliki kekuatan ekonomi 20 besar yang dikenal dengan negara-negara G-20. Kekuatan ekonomi Indonesia jauh lebih besar dari Singapura dan Malaysia. Hanya saja, karena Indonesia adalah negara besar, maka tingkat kesejahteraan rata-rata penduduknya di bawah kedua negara itu. Tetapi, apabila dicari penduduk Indonesia yang sejahtera saja, yakni middle class, bisa jadi jumlahnya lebih dari seluruh penduduk Singapura.

Kemiskinan adalah wajah Indonesia hari ini. Dari angka, terdapat perbedaan antara Biro Pusat Statistik (BPS) dengan Bank Dunia. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin hanya sekitar 30 Juta orang, sementara Bank Dunia menyebut 100 Juta jiwa lebih. Kita sebut saja angka BPS adalah angka politis, sementara angka Bank Dunia adalah angka ekonomis. Kenapa? BPS bagian dari pemerintah, sementara Bank Dunia bagian kekuatan ekonomi dunia yang hendak jadikan Indonesia sebagai pasien tetapnya.

Perbedaan data penduduk miskin itu memperlihatkan betapa bicara kemiskinan adalah bicara banyak hal. Amartya Sen dalam bukunya Development as Freedom sudah mengingatkan, betapa demokrasi membantu dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Dimensi demokrasi ini menjadi penting bagi Indonesia. Kesibukan bangsa Indonesia setiap hari adalah bagian dari demokrasi. Dengan demokrasi, setiap warga miskin atau kelaparan diketahui, tidak disurukkan ke bawah karpet merah dengan penjagaan tentara. Pada gilirannya, pola penanggulangan apapun tinggal dibicarakan.

Kemiskinan bisa menjadi masalah besar, ketika negara berada dalam keadaan tanpa kendali. Dalam sejumlah literatur, Indonesia masuk kategori negara gagal (failed state), karena sejumlah asumsi. Misal, buruknya infrastruktur, seperti jalan dan jembatan. Selain itu, konflik di kalangan masyarakat yang menyebabkan hukum tidak bekerja. Kemiskinan bisa tampak telanjang dalam bentuk penyakit menular atau busung lapar. Untunglah, keadaan negara gagal itu tidak terlalu parah di Indonesia, terutama akibat partisipasi yang kuat dari warga negara. Dalam bencana seberat apapun, warga negara berjibaku menolong korban atau mengirim bantuan. Solidaritas sosial ini datang dengan sendirinya, justru dari kalangan yang meragukan penyelenggara negara, seperti kalangan musisi.

Pembangunan
Dalam bentuk rencana pembangunan lima tahun (Repelita), Indonesia pernah mengalami selama lebih dari 30 tahun. Pemerintahan Presiden Soeharto adalah wujud dari model pembangunan yang direncanakan dengan baik. Banyak kalangan ekonom terlibat, termasuk yang menjadi teknokrat. Supervisi lembaga-lembaga asing semacam Bank Dunia juga terjadi. Belakangan, muncul kalangan teknolog di bawah sosok Prof Dr BJ Habibie.

Bangsa ini pernah mengalami masa pembangunan itu dalam konsep Trilogi Pembangunan, yakni stabilitas (politik), pertumbuhan dan pemerataan. Stabilitas itu diwujudkan dengan pembatasan peserta pemilu, yakni hanya Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Stabilitas juga dilakukan dengan mendudukkan anggota TNI dan Polri di dalam lembaga legislatif. Sementara pertumbuhan dilakukan dengan menggenjot utang luar negeri, selain tentu dengan mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia berupa minyak dan gas. Indonesia sama sekali lupa untuk menyangga dengan bidang non-migas.

Yang paling diabaikan adalah pemerataan. Sistem pemerintahan otoritarian, sekaligus sentralistis, menyebabkan pemerataan pembangunan sama sekali tidak terjadi. Dana berputar di Jakarta sebesar 70%-80%. Konsultan asing lebih mendapatkan perhatian, ketimbang tenaga kerja dalam negeri. Daerah-daerah kaya migas, seperti Aceh, Riau, Kaltim dan Papua, malahan melarat. Papua masih menjadi provinsi yang paling terkebelakang, dalam banyak kriteria, misalnya Indeks Pembangunan Manusia ataupun dalam ukuran Daerah Tertinggal.

Segera setelah rezim Orde Baru tumbang, kita langsung lupa pembangunan. Otonomi daerah membuka jalan bagi munculnya egoisme antar daerah. Kita kesulitan mendapatkan kepala-kepala daerah yang membuka diri sebagai bagian dari penyelenggara negara dengan visi negarawan. Begitu juga di level legislatif ataupun eksekutif pusat. Indonesia mengalami keterbelahan dari sisi mentalitas bernegara. Para penyelenggara negara seperti seseorang yang mengalami kelaparan bertahun-tahun, lalu dengan rakusnya mengambil apapun ketika menjadi penguasa.

Padahal, bangsa ini memiliki banyak kampus, sebagai tempat untuk mencetak kalangan yang bisa membangun, sekaligus bisa mengawasi pembangunan itu dengan baik. Universitas pada prinsipnya bukan tempat yang hanya menyediakan satu jenis manusia, misalnya bisa membangun saja atau bisa mengkritik saja. Hanya saja, kesibukan di bidang politik membuat kita sama sekali mengabaikan keunggulan-keunggulan komparatif yang sudah dimiliki oleh bangsa ini.

Kesejahteraan
Lalu, apa tujuan pembangunan? Kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan yang datang, seiring dengan -- dan setelah -- penghapusan kemiskinan. Masalahnya, teori kesejahteraan ini juga beragam, baik dalam pengertian pengejaran atas kesejahteraan individual ataupun kesejahteraan kolektif. Dengan banyak pendiri bangsa yang memperlajari teori-teori sosialisme, maka kesejahteraan kolektif lebih banyak muncul sebagai sesuatu yang layak dikejar. Lalu, negara memiliki peranan besar, termasuk dalam mengelola kekayaan negara.

Kesejahteraan individual kurang diperdebatkan kalangan pendiri bangsa. Bahkan, dalam gaya hidup masing-masing, jarang para pendiri bangsa yang kaya-raya. Mayoritas bersahaja hidupnya, malahan tidak meninggalkan warisan berupa harta-benda. Tokoh seperti H Agus Salim, Muhammad Hatta, Sutan Syahrir atau Sudirman dan Tan Malaka, misalnya, sama sekali sulit dilacak kekayaan yang dimiliki. Mereka menyumbangkan hidup, pikiran dan energinya untuk mengabdi kepada kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan.

Referensi itu tidak dengan sendirinya memperlemah usaha mencapai negara kesejateraan (welfare state). Negara kesejahteraan ini muncul dari usaha untuk mencapai target minimal tujuan bernegara, yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam model Soekarno, negara kesejahteraan ini diwujudkan dalam bentuk kemandirian di bidang ekonomi dan minim ketergantungan kepada pihak asing. Sementara model Soeharto adalah memperbanyak sumber-sumber penerimaan negara, dengan istilah kue pembangunan, tetapi lupa membagikan secara merata.

Di masa kini, kesejahteraan dihitung dari Indeks Pembangunan Manusia. Namun, tidak semua negara memiliki IPM ini. Bhutan malahan menerapkan semacam Indeks Kebahagiaan Hidup kepada warga-negaranya. Yang dikejar adalah seberapa banyak warga negara menikmati kehidupan sehari-hari dengan cara tersenyum, misalnya. Keramah-tamahan menjadi penting, sesuatu yang menjadi unggulan Indonesia, namun dihabiskan dalam zaman reformasi akibat bergulirnya kompetisi politik dan ekonomi secara tajam oleh kalangan elite.

Sumbar menggunakan model apa? Kalau meniru Bhutan, mari kita tersenyum di masa apapun...

» KOMENTAR (2)

• Data kemiskinan yang digunakan pemerintah dg asumsi org disebut bekerja jk telah bekerja sejam seminggu itu bohong... Data statistik hanya lipstik untuk menutupi borok dan ketidakmampuan pemerintah...
  
  Posted by Dwi Nugroho on December 21st, 2010, 02:32:39 PM
• bagi saya bang indra itu adalah sosok yang maju dalam artian maju disegala hal banyak orang yang tidak mengerti kata-kata atau kosa kata atau lagi tidak mencerna kata-kata tidak mengerti bang indra itu belajar dari hal masa lalu untuk menerobos ke garis depan yang ideal tapi banyak yang menyalah artikan maju terus jo jaya dan berjaya selalu seprerti namamu saya atau kami diakar rumput akan selalu mendukung mu hidup ini butuh kedamaian seperti yang telah dilaksanakan pak JK bukan sekedar opini atau kebijakan tak menentu dan mengajau yang telah baik
  
  Posted by HENDRI NOPA NOPI ARDI on December 7th, 2010, 08:08:56 AM

» BERI KOMENTAR

Nama
Email
Website	http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar