Tahun Pertama yang Goyah

Koran Tempo, 24 Desember 2010

Tahun Pertama yang Goyah

Oleh
Indra J Piliang
Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Nasional HKTI 2010-2015

Dekade pertama abad 21 segera berakhir. Sekaligus, tahun pertama perjalanan periode kedua Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia. Tahun yang diawali dengan masalah politik serius menyangkut Bank Century, lalu diakhiri dengan kebangkitan semangat bersepakbola dan bergaruda. Kondisi perpecahan elite politik mulai terkuak, sekalipun belum terjadi perdebatan serius menyangkut suksesi 2014.

Sekadar evaluasi, tahun 2010 adalah tahun yang mestinya menjadi bagian dari pembayaran utang-utang politik kalangan elite kepada konstituen. Jangan sampai politik menjadi bagian dari proses transaksional belaka dalam model “beli putus”. Politik jenis ini akan berujung kepada dua pandangan. Pertama, rakyat merasa elite mengabaikan setelah pemilu. Kedua, elite merasa sudah mengeluarkan biasa besar selama proses kampanye.

Padahal, kewajiban politik yang sebenarnya bukan pada saat proses kampanye, melainkan ketika kampanye selesai dan hasil-hasil pemilu diumumkan. Ketika penyelenggara negara baru dilantik dan diambil sumpah, sejumlah hak dan kewajiban melekat dalam dirinya. Rakyat memasuki fase menjadi warga negara yang memiliki hak dan kewajiban juga.

Jadi, agak keliru kalau politik pencitraan mengambil tempat dominan dalam proses politik pasca pemilu. Dalam istilah populer, politik pasca pemilu adalah unjuk kerja dan unjuk kinerja, bukan lagi unjuk citra. Sorotan publik semestinya semakin sering terhadap aktivitas penyelenggara negara. Kemanapun presiden, menteri, legislator, dan lain-lainnya melangkah, selayaknya disertai oleh media massa untuk memberikan laporan pandangan mata.

Lebih Banyak Iklan
Berbeda dengan rezim Orde Baru yang memasuki ruang pengendalian pemberitaan, tahun 2010 memperlihatkan betapa agenda-agenda pemerintah ditentukan oleh publik. Media massa memegang peranan penting. Namun, dibalik itu, media sosial semacam twitter dan facebook turut menjadi penentu agenda.

Akibat yang terasa, kalau bukan peneliti yang tekun, sulit menemukan agenda-agenda para menteri – misalnya – di media massa. Yang ditemukan adalah rangkaian iklan demi iklan. Pengakuan eksistensi kinerja menteri mulai melibatkan favoritisme di tengah publik. Dengan iklan, kehadiran di ruang publik menjadi bisa dilihat, didengar atau dibaca.

Tentu informasi utama bisa didapatkan di situs-situs kementerian. Sebetulnya, jauh lebih mudah mendapatkan informasi para menteri, gubernur, bupati atau walikota sekarang ketimbang dulu. Kita tinggal mencari lewat internet. Namun, tetap saja para penyelenggara pemerintahan ini memerlukan metode yang tepat untuk menjangkau publik, salah satunya lewat iklan.

Masalahnya, iklan adalah upaya untuk mengedepankan yang satu, sembari menyembunyikan yang lain. Audit substantif semestinya dilakukan terhadap iklan-iklan kementerian atau iklan-iklan yang menggunakan dana negara. Untuk sosialisasi program, misalnya, memampangkan wajah para menteri di baliho-baliho jelas tak layak lihat. Prinsip iklan adalah agar sebanyak mungkin orang yang tahu dan terpengaruh. Ini contoh sederhana saja, ketimbang dana negara mubazir.

Warga Negara Aktif
Yang hilang juga persentuhan penyelenggara negara dengan warga negara. Apakah memang era keterpisahan antara penyelenggara negara dengan warga negara kian terbukti? Dalam kasus bencana alam, warga negara begitu sigap untuk memberikan bantuan kepada warga negara lain. Saling kepercayaan begitu tinggi. Sementara, penyelenggara negara terlihat gelagapan. Tak berhenti dari sekadar bencana alam, warga negara bahkan lebih aktif memberikan dukungan kepada tim sepakbola atau tim-tim lainnya di dunia olahraga.

Pemerintah terlihat mengabaikan pihak-pihak yang dominan dalam pengambilan keputusan. Dalam soal impor beras, para petani dan pedagang beras kurang dilibatkan sebagai pihak yang paling berkepentingan. Begitu juga pelibatan petani tembakau dan cengkeh menyangkut peraturan konsumsi rokok. Kedigdayaan di laut juga tak segera datang, seiring dengan peningkatan impor garam ataupun pakan-pakan ternak yang terbuat dari tepung ikan. Laut seolah-olah jauh dari pulau-pulau di Indonesia, apalagi ikannya.

Beragam potret singkat itu layak memberi perspektif kepada penyelenggara negara untuk menyusun agenda-agenda ke depan. Basis pengambilan kebijakan diletakkan di tengah stakeholders atau pemangku kepentingan. Mengapa banyak menteri menonton sepakbola di lapangan secara langsung, misalnya, ketika cara menjual tiket saja supporter kecewa? Negara seperti terombang-ambing pada event-event yang mendapatkan perhatian besar. Sementara, masalah utamanya di level yang teknis tidak juga terselesaikan.

Tahun 2010 adalah tahun yang goyah. Kita beruntung ekonomi sedang stabil. Krisis berada di kawasan yang jauh, seperti di Eropa. Asia melaju akibat kayuhan ekonomi China. Indonesia ikut terseret maju. Idealnya, keadaan ekonomi yang stabil dan pulih membawa kepada situasi kematangan dalam politik dan pemerintahan. Sebab, tidak banyak lagi pemutusan hubungan kerja atau busung lapar melanda negeri.

Ironisnya, justru dalam kondisi serba baik di bidang ekonomi ini, para pelaku politik lebih suka melempar beling-beling kata. Hal itu berlangsung harian, terutama dengan pelaku yang itu-itu saja. Maksudnya untuk saling melukai, tetapi yang terbaca adalah guyonan. Ketika kita mulai lupa soal konsolidasi demokrasi, lalu demokrasi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, malah elite sibuk memercikkan api-api kecil.

Akankah kondisi ini masih ada di tahun-tahun mendatang? Kita lihat saja...

» BERI KOMENTAR

Nama
Email
Website	http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar