PSSI, PartaiGolkar & NurdinHalid

Jumat, 25 Februari 2011

#PSSI, #PartaiGolkar dan #NurdinHalid

Apa yang harus saya katakan ketika terpaksa mengomentari banyak mention soal PSSI dan Partai Golkar, serta hubungannya dengan Nurdin Halid? Penjelasan apapun sudah memunculkan skeptisisme publik, terutama yang sejak awal sudah punya pendapat sendiri. Sekalipun berulang-ulang saya katakan bahwa tidak ada hubungan sama sekali PSSI dengan Partai Golkar, tetap saja banyak pihak mencoba menghubung-hubungkan.

Lho? Dimanakah kejadiannya? Di twitter. Belakangan memang saya aktif sekali di dunia micro-blogging ini. Setiap kali menikmati macet, setiap kali ke kamar mandi, setiap kali menunggu orang, atau setiap kali rapat yang banyak orang, bahkan ketika seminar sekalipun, saya sempatnya untuk update. Terserah saja kalau saya dituduh addicted. Toh itu hak saya. Atau saya gunakan untuk kampanye, terserah saya juga. Belum ada larangan.

Kembali ke laptop, eh, judul di atas. Sama sekali tak ada keterkaitan antara Partai Golkar dengan PSSI. Satu adalah partai politik yang diatur lewat UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (kini UU No. 2/2011 tentang Partai Politik). Satu lagi adalah organisasi dari gabungan organisasi sepakbola yang mengacu kepada statuta FIFA. Apa itu FIFA? Singkatan dari Federation Internationale de Football Assosiacion atau Federasi Internasional Asosiasi Sepakbola.

FIFA didirikan di Paris pada tanggal 21 Mei 1904. Sementara PSSI adalah Persatuan Sepakraga Seluruh Indonesia yang berdiri pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta. Belakangan nama “sepakraga” berubah menjadi “sepakbola”. Sekretariat Bersama Golongan Karya berdiri pada tanggal 20 Oktober 1964.

Jadi, Golkar, apalagi Partai Golkar (mengingat Golkar baru menjadi partai politik pada tahun 1998) adalah organisasi yang jauh lebih muda dari FIFA atau PSSI.  PSSI malahan sudah menjadi organisasi yang menginisiasi beragam pertemuan beragam klub sepakbola, termasuk wakil-wakil daerah. Kita tahu bahwa klub-klub sepakbola dulunya terlalu etno-sentris. Boleh dikatakan bahwa klub-klub itu homogen dari suku tertentu di daerah masing-masing.

Belakangan, PSSI membenahi diri secara perlahan-lahan. Sejarah panjang organisasi sepakbola ini mestinya membuat seluruh pengurus atau mantan pengurusnya bisa belajar mengatasi konflik. Apalagi, PSSI memiliki induk yang tunggal, yakni FIFA yang sejarahnya lebih panjang lagi, lebih dari 1 abad. Semakin komersial dan kompetitifnya nilai olahraga sepakbola, membuat manajemen moderen masuk.

Lalu, kini, muncul persoalan dengan penolakan “publik” terhadap Nurdin Halid. Publik di sini adalah bukan pemilik suara dalam Kongres PSSI. Kita semua tahu, pemilik suara malahan memberikan dukungan kepada Nurdin Halid lewat surat yang dikirim kepada Komite Pemilihan PSSI. Tepat tanggal 25 Februari 2011 ini, persoalan itu diputuskan oleh Komite Banding PSSI yang diketuai oleh Prof Dr Tjipta Lesmana. Hasil keputusan Komite Banding PSSI ini bisa diketahui oleh publik di media massa, yakni menggugurkan seluruh calon Ketua Umum PSSI. Hanya Nirwan Bakrie yang memenuhi syarat, tetapi menolak mencalonkan diri.

Saya tidak terlalu paham dengan apa yang ada dalam tubuh PSSI. Cuma saja, saya hanya ingin mengatakan bahwa tidak ada kaitan antara PSSI dengan Partai Golkar. Kalaupun Nurdin Halid adalah seorang pengurus DPP Partai Golkar, tetap saja sama dengan banyak orang lain yang pengurus organisasi sepakbola dan cabang olahraga lainnya, sekaligus juga pengurus partai politik.

Nurdin Halid adalah Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi. Tugas-tugasnya jelas, yakni memenangkan pilkada dan pemilu di wilayah Sulawesi. Ketua Umum DPP Partai Golkar hanya bisa mengukur kinerja Nurdin Halid berdasarkan prestasi pemenangan pilkada di Sulawesi itu. Sampai sejauh ini, kinerja Nurdin Halid dan timnya berjalan dengan baik. Terbukti kader-kader atau calon-calon yang diajukan Partai Golkar (baik sendirian atau gabungan) di Sulawesi meraih lebih dari 50% kemenangan.

Jadi, tidak ada alasan bagi Partai Golkar mencampuri urusan Nurdin Halid di PSSI, selama tugas-tugas yang bersangkutan baik di Partai Golkar. Justru akan menjadi bumerang bagi Partai Golkar apabila mencampuri urusan PSSI, mengingat campur tangan pemerintah sekalipun atas PSSI tidak baik. Masing-masing pihak mestinya menyadari hal ini dengan baik.

Lagipula, kita semua tahu bahwa PSSI mayoritas diurus oleh politisi, termasuk kepala-kepala daerah. Bukan hanya PSSI, melainkan klub-klub sepakbola, baik yang lama ataupun yang baru. Jarang sekali organisasi olahraga diurus oleh “orang yang mengerti olahraga”, yakni olahragawan sendiri.

Saya tak ingin memperpanjang polemik. Makanya saya cukupkan sekian, demikian, tentang #PSSI, #PartaiGolkar dan #NurdinHalid.

Jakarta, 25 Februari 2011

Indra J Piliang, Ketua Departemen Kajian Kebijakan DPP Partai Golkar. Sekretaris Korprov Sumatera Barat DPP Partai Golkar.

» KOMENTAR (2)

© 2008 Indra Jaya Piliang, All Rights Reserved
Powered by Bergerak!com