Tan Malaka Memang Bukan Opera

Haluan, Senin, 09 May 2011 02:26

Tan Malaka Memang Bukan Opera

PERSETUJUAN DENGAN INDRA J PILIANG

RAUDAL TANJUNG BANUA
(Pengarang dan Alumnus Teater  ISI Yogyakarta)

Refleksi Indra J. Piliang, sejarawan dan De­wan Penasihat The Indonesian Institute, berjudul “Tan Malaka Bukan Opera” (Haluan, 3 Mei 2011) menarik disimak dan dihayati.

Berangkat dari pentas lakon tiga babak Opera Tan Malaka karya/sutradara Goenawan Mohamad di TIM Jakarta, 23-24 April 2011, Indra memang lebih banyak menyoroti unsur luar pementasan karena ia tak menonton pertunjukan di­maksud. Meski jika mau me­nonton langsung, saya yakin Indra sangat bisa, namun seperti ia katakan ia tak hendak me­nontonnya.

Saya bayangkan, sebagai penonton yang kritis begitulah seharusnya bersikap—dan pe­nonton semacam ini tak banyak. Dari judul, pola dan ke­cen­derungan pengusung pen­tas, seorang penonton yang kritis bisa membayangkan apa yang bakal ia dapatkan. Judul, pola dan para pengusung pentas jelas bukan hanya urusan teknis, namun dapat mempresentasikan sesuatu yang lebih besar: pre­tensi, sasaran bahkan visi-misi.

Sikap tak mau menonton sebuah pertunjukan oleh se­bagian pihak boleh jadi akan dianggap pesimis, atau bahkan jumawa. Namun saya kira, sikap seperti itu mesti dimiliki oleh setiap (calon) penonton. Di tengah berjubelnya tawaran tontonan mengatasnamakan aktris selebritis, nama besar komunitas, akses media/publi­kasi, namun minim ca­paian estetik, tuna “ideologis”, bahkan ahistoris, (calon) penonton harus kritis. Sikap ini paralel dengan tuntutan kepada konsumen supaya kritis terhadap arus citra dan barang sejagad yang ber­sileweran tiap hari lewat iklan, mall dan swalayan, karena memang tontonan telah menjadi komoditi pula.

Sebagai “konsumen”, apa lagi yang kita miliki jika bukan sikap kritis? Bagaimanakah menghadapi fenomena masya­rakat berjouis Jakarta yang belakangan diharu-biru pentas-pentas kolosal dengan me­ngandalkan kerja-kerja in­dustri budaya itu? Bahkan lebih jauh, bisa diperluas, misalnya, apa lagi yang bisa kita harapkan dari Butet Kartaredjasa yang me­nempatkan kerja keaktoran bukan pada “tubuh aktor” melainkan “tubuh propertis”, lawak dan dagelan? Apa yang bersisa dari Teater Garasi yang berangkat dari kecenderungan teks-teks cultural studies yang longgar dan enjoy memandang manusia dan masalahnya?

Bukan tipe saya untuk pesimis, apalagi jumawa, jika pentas-pentas yang hiruk-pikuk publikatif sejenis itu tak me­rangsang minat. Lebih baik saya memutuskan untuk tak ikut sebagai saksi—ingat, dalam konsepsi teater, penonton adalah saksi. Sikap yang sama jauh-jauh hari sudah saya patrikan di dalam hati, ketika dengar-dengar Goenawan Mohamad menggarap Opera Tan Malaka, dengan sejumlah pemain dari Yogya. Seandainya pentas di­lanjutkan di Yogya dan gratis, saya tetap tak hendak me­nontonnya. Tugas dan posisi “saksi” di dalam teater sama pentingnya dengan unsur teater lainnya seperti aktor dan sutra­dara; mesti memilih dan me­milah. Seorang saksi bu­kanlah seorang yang pasif, apalagi mati kutu di hadapan kotak kemasan atau petikemas kebudayaan.

Proyek Pencairan

Sadar akan posisi saya yang tak menonton Opera Tan Ma­laka, maka sebagaimana Indra J. Piliang saya tak akan ber­bicara secara estetik. Saya hanya mencoba merefleksikan pentas itu dari sisi ekstrinsik seperti orientasi pengarang/sutradara, lingkungan masyarakatnya dan situasi saat karya itu disajikan. Jadi, persetujuan saya dengan Indra J. Piliang tak hanya dalam sikap dia yang “tak hendak menonton” sebagaimana alasan saya di atas, namun lebih penting menyangkut misi yang hendak diusung. Dari awal sudah terasa pretensi yang hendak dihadirkan kelewat besar: sesosok pejuang di belakang layar bernama Ibrahim gelar Sutan Malaka atau dikenal sebagai Tan Malaka. Jika ada yang mengatakan Tan Malaka adalah sosok “misterius” atau dalam istilah Goenawan “ada dan tiada” (lihat Kortem, 24 April), jelaslah itu cacat pertama yang membuat pentas sudah hilang makna.

Tan Malaka bukan tokoh misterius, namun ada, nyata, dan menjadi pelaku sejarah yang melintasi separoh bulatan bumi, dan kian mewujud di negerinya sendiri. Jika kemudian ia kadang menyembunyikan identitasnya, yang melatari sebutannya sebagai sosok misterius, itu tak lain untuk keselamatan per­juangan­nya karena tak sedikit musuh-musuh politik yang me­ngin­carnya, baik dari kalangan kolonial, feodal maupun bangsa sendiri yang berbeda ideologi. Jalan perjuangan di belakang layar sadar ia tempuh demi mencapai Indonesia Merdeka 100 % yang memperlihatkan bahwa ia jauh dari sosok haus jabatan, kekuasaan apalagi puji sanjung murahan. Memang pula kemudian ia jarang tersurat dalam sejarah resmi dan bahkan dalam beberapa hal berhadapan dengan anak bangsa sendiri, tapi itulah ironi hidup seorang anak manusia sebagai pejuang sejati.

Mengangkat Tan Malaka dalam sebuah fenoemena pentas kolosal yang mewabah di ka­langan sosialita Jakarta, jelaslah sebuah upaya, disadari atau tidak, mencairkan sosok Tan Malaka menjadi sosok yang instan, gampang dibaca dan dipahami dalam semalam. Padahal Tan Malaka sudah menjelma sebagai sosok yang membutuhkan pembacaan yang tidak sim salabim apalagi sebatas gaya hidup. Cukuplah Pramoedya Ananta Toer yang dicairkan sedemikian rupa, di mana buku-bukunya menjadi pajangan para selebritis dan pemuja gaya hidup. Jangan ada proyek berikutnya.

Memang, Tan Malaka se­bagaimana sosok penting lainnya adalah milik semua orang, milik anak bangsa, tapi justru dengan menyadari milik semua orang itulah seharusnya seseorang tak bisa semena-mena “men­cu­liknya” lalu hendak dijadikan sebagai tumpangan proyek pribadi atau kelompoknya. Dia harus dijaga sebagai aset ber­sama, dalam memori kolektif yang sudah tertata dengan baik, tak boleh diutak-atik seenak udelnya oleh seseorang atau sekelompok orang, sekalipun mengatasnamakan kebebasan, ekspresi kesenian dan se­bagainya. Mesti ada tanggung jawab moral untuk tak men­cairkannya. Ia boleh masuk ke ruang publik, dan malah bagus, namun bukan dengan jalan serampangan, apalagi meniru trend dan fenomena  ke­ba­nyakan.

Merek Dagang

Mungkin ada yang bertanya, apa bedanya kerja pementasan seorang Goenawan Mohamad dengan Wisran Hadi? Wisran kita tahu, juga pernah me­ngangkat naskah Imam Bonjol di TIM, 1995. Pentas yang disutradarainya itu cukup me­nghentak publik. Keberanian Wisran Hadi menggunakan simbol sejarah untuk me­nonjolkan konflik ke­pen­tingan, membuat sebagian masyarakat Minangkabau keberatan me­nerimanya (Sahrul N, 8:2005).

Saya katakan, keduanya berbeda. Ini sederet faktanya: WH adalah dramawan, yang punya kelompok teater dan menulis banyak naskah, GM sejak kapan menulis naskah dan jadi sutradara, kecuali pengamat teater? Lagi-lagi atas nama demokratisasi atau alasan untuk menjadi manusia “renaisans—serba bisa” akan ada yang membela: setiap orang bebas melakukan apa saja. Memang. Tetapi itu harus dengan segala resiko, konsistensi, proses dan mempertaruhkan segalanya, dalam arti kata: bukan ahistoris.

Justru, kebebasan untuk ulang-alik dengan mudah ke setiap bidang itulah kritik paling utama, di mana kehidupan gampang ditundukkan oleh modal-modal kapital-akumulatif yang dimiliki seseorang. Yang terjadi, jika bukan dominasi, ya, pendangkalan kerja-kerja ke­budayaan. Mentang-mentang punya akses, nama besar, modal dan sebagainya, seseorang yang tak pernah kita dengar ber­sentuhan dengan film mi­salnya, bisa tiba-tiba me­nyutradarai sebuah film. Dan beroleh tepuk-tangan pun liputan. Maka anda lihatlah film-film Indonesia kini. Walahualam. Begitu pula yang terjadi di genre/bidang kesenian lainnya. Akibatnya, terjadi aku­mulasi atribut pada se­seorang atau sekelompok orang, over-exspose, ya sebagai esais, prosais, sutradara, jurnalis, liberalis, pluralis, entah apa lagi. Di tengah latar itulah garapan semacam Opera Tan Malaka lahir.

Fakta berikutnya, Per­tun­jukan Imam Bonjol me­ngangkat fakta-fakta seputar Perang Padri yang penuh friksi. Sebagai fakta yang mungkin tak termaktub dalam sejarah resmi, memang ada soal-soal yang mengejutkan, misalnya sikap fundamentalis dan radikal pengikut Imam Bonjol. Ini kenyataan, meski mengejutkan, tapi itulah yang terjadi, yang menempatkan sosok Imam Bonjol bukan manusia yang sempurna.

Opera Tan Malaka berlaku sebaliknya. Ia hendak me­nempatkan sosok Tan Malaka yang berjuang di bawah tanah itu sebagai sosok yang “sem­purna” sesuai versi dan selera penggubahnya; jadi sosok yang cocok belaka dipajang di etalase. Indikasinya, ia bisa ditarok dalam segala kultur, tak peduli kultur itu penuh akseori dan properti, kultur yang jika Tan masih hidup niscaya akan dikritisinya. Sebab seorang Tan tak mungkin bisa hidup dalam kultur hampa makna semacam itu. Apalagi kultur itu bakal menempatkannya seperti Che Guevara yang proletar justru dieksploitasi kapitalisme sebagai merk dagang! Tak hanya baju kaos, pin dan buku-buku, juga sejarah yang “dicairkan”. Ada­lah bagus untuk keluar dari misti­fikasi sejarah, namun apa artinya jika upaya demistifikasi itu menciptakan histeria pada kultur dan kultus baru yang mengubah nilai populis jadi sekedar populer?

Memilih jenis opera untuk sosok Tan Malaka bukan saja salah arah, tapi secara teknis salah kotak. Secara bentuk, opera adalah pertunjukan de­ngan syair, musik, tari-tarian kolosal dan tata panggung yang “mewah”; bertolak-belakang dengan model-model teater kritis seperti alienasi Bertolt Brecht atau teater penyadaran Agusta Boal. Tak heran, setelah Perang Dunia I, gebyar teater musik semacam ini berkembang pesat di Amerika Serikat, bahkan Jakob Sumardjo menyebut itulah sumbangan negeri Paman Sam satu-satunya dalam ranah teater dunia (108: 1986). Tentu saja ini dapat dimaklumi, mengingat kecenderungan dan jalan apa yang ditempuh AS kemudian: lokomotif ka­pi­talisme, bukan?

Sementara Tan Malaka jelas bukan Ali Topan, yang bisa dikemas dalam kemewahan panggung semalam untuk ka­langan sosialita ibukota yang haus hiburan. Walahualam.
 

» BERI KOMENTAR

Nama
Email
Website	http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar