Pak, SMS Siapa Ini?

Koran Tempo, Wednesday, 15 June 2011

Pak, SMS Siapa Ini?


Indra J. Piliang,
DEWAN PENASIHAT THE INDONESIAN INSTITUTE

Dua pekan lalu saya disibukkan oleh beragam acara di televisi. Persoalannya terkait dengan masalah SMS (pesan pendek) yang saya terima dari nomor Singapura +6584393907. Keseluruhan kronologi kejadian itu sudah saya muat di website pribadi: www.indrapiliang.com. Secara singkat, saya bukanlah pihak yang terperiksa. Yang diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri adalah ponsel saya. Jadi, sampai artikel ini dibuat, saya sama sekali tidak berurusan dengan hukum.

Lalu, kenapa saya bersedia menyerahkan ponsel saya untuk dijadikan sumber penyelidikan polisi? Bagaimanapun, kondisi sehari sebelumnya dipenuhi dengan aura kemarahan di layar televisi. Siapa? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak pernah Presiden terlihat semarah itu. Sebagai warga negara, saya tentu merasa prihatin. Presiden secara cepat merespons sesuatu yang dianggap berasal dari tempat gelap di Bandara Halim Perdanakusuma yang terang-benderang.

Dalam keterangan persnya, Presiden menyebut Twitter, Facebook, dan Blackberry. Ini kalimat lengkapnya: "Tadinya saya berharap, dengan teknologi informasi yang berkembang, seperti SMS, Twitter, BB, dan semua jenis media online, itu bisa meningkatkan kehidupan bangsa. Itu yang harus dilakukan, bukan media itu digunakan untuk menyebarkan fitnah dan pembunuhan karakter, caci-maki terhadap siapa pun."

Masyarakat Indonesia sebetulnya tidak terlalu akrab dengan Twitter, Facebook, dan BlackBerry. Teknologi informasi masih terlalu mahal untuk ukuran rata-rata penghasilan dan pengeluaran rakyat Indonesia. Makanya, ketika ada sejumlah informasi di dalamnya, tidak semua rakyat Indonesia mengetahuinya. Ketika Presiden SBY menyampaikan keterangan pers dengan nada marah yang ditahan itu, jauh lebih banyak lagi rakyat Indonesia yang ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Belakangan, menantu Presiden SBY, Mbak Anissa Pohan, malahan menjadi bintang iklan BlackBerry. Hal ini menunjukkan ada usaha yang sangat serius untuk memasarkan produk teknologi informasi ini. Presiden SBY juga sudah menunjukkan produk iPad ketika melakukan konferensi pers seputar status Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang justru ditangkap oleh publik, pihak istanalah yang paling dulu dan maju dalam penggunaan teknologi informasi ini. Mayoritas kawula di Indonesia sama sekali tidak punya iPad ataupun Blackberry.

Kebutuhan staf ahli
Dari keterangan pers yang diberikan Presiden SBY, terlihat jelas kegamangan terhadap penggunaan teknologi informasi yang tidak pada tempatnya. Masalahnya, apakah Presiden SBY memiliki staf ahli yang khusus menangani teknologi informasi ataupun media sosial seperti Twitter dan Facebook? Kalau belum, sebaiknya Presiden segera memiliki staf ahli itu, karena bagaimanapun media sosial bukanlah arena untuk bergelap-gelapan. Banyak hal yang semula gelap-gulita di ranah politik justru menjadi terang-benderang di dalam media sosial.

Kenapa demikian? Karena pengguna teknologi informasi dan media sosial pada umumnya adalah kelas menengah dalam artian ekonomi, jenjang pendidikan, sampai tingkat melek politik. Pengguna teknologi informasi bukanlah kelompok yang tiba-tiba saja bisa mempercayai orang lain ketika mendapat informasi. Ketunggalan informasi adalah hal yang paling dihindari. Sumber-sumber informasi baru akan terus dicari, lalu logika si pengguna teknologi informasi itulah yang bekerja untuk mengukur keakuratannya.

Memang terdapat sejumlah informasi seputar Istana dan orang per orang yang dikeluarkan oleh sejumlah akun (account) yang tidak diketahui siapa adminnya. Dan akun-akun seperti itu akan terus hadir, dengan beragam analisis atas isi informasi yang mereka keluarkan. Selama ini kontra-argumen terhadap isi akun itu sangatlah terbatas. Yang dominan adalah upaya membongkar siapa di balik akun-akun itu. Cara ini, menurut saya, keliru. Kalaupun ada informasi yang dikeluarkan oleh akun-akun rewel itu, sebaiknya dihadapi dengan memberikan informasi yang sebaliknya, dengan data yang lebih akurat. Publik bisa menilai, mana yang benar, mana yang salah, dari dua informasi yang berbeda.

Memerangi teknologi informasi dengan cara yang tidak tepat justru akan memicu pertanyaan lanjutan: ada apa di baliknya? Bukankah pemerintah memiliki banyak sekali tenaga kerja dan anggaran untuk justru memberikan informasi lebih banyak kepada masyarakat? Sejumlah menteri berhubungan dengan teknologi informasi ini, begitu juga lembaga di bawah kementerian. Rasa-rasanya, justru pertanyaan layak ditujukan kepada menteri-menteri terkait, apa saja kerja mereka selama ini? Dan pertanyaan itulah yang sebaiknya diberikan oleh Presiden dalam sidang kabinet, bukan malah secara konfrontatif berhadapan dengan "kekuatan gelap" di balik pengguna teknologi informasi.

Cyber-democracy
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sudah mulai melakukan riset terbatas menyangkut apa yang disebut sebagai cyber-democracy (demokrasi mayantara). Kebetulan, sebagai magister di bidang ilmu komunikasi, saya diundang LIPI sebagai pembahas. Informasi yang dimiliki LIPI juga masih terbatas menyangkut beragam hal di dunia media sosial. Beragam bentuk gerakan sosial, politik, sampai korporasi sudah lama menggunakan media sosial sebagai sarana menyampaikan informasi secara cepat. Media sosial sudah menjadi semacam medan laga bagi beragam kepentingan.

Selayaknya LIPI memiliki satu divisi khusus yang menangani riset-riset menyangkut teknologi informasi, beserta content-nya, seperti media sosial. Anggaran riset LIPI perlu lebih diperbesar lagi di bidang ini. Masalah yang sebenarnya bukanlah menyangkut propaganda di dalam negeri mengenai persaingan politik, ekonomi, ideologi, ataupun korporasi. Yang jauh lebih penting lagi adalah propaganda yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar negeri dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat, misalnya, memiliki akun di Twitter yang sangat baik dari sisi pengelolaan dan isi. Namun tentu dikaitkan dengan kepentingan USA sendiri, bukan kepentingan Indonesia. Nah, alangkah baiknya pelbagai kedutaan besar Indonesia memiliki akun serupa, dalam bahasa nasional di negara masing-masing. Dengan demikian, para pengguna media sosial yang berkewarganegaraan Indonesia juga bisa mengaksesnya.

Indonesia adalah pengguna Facebook dan Twitter yang masuk kategori terbanyak kedua atau ketiga dari sisi jumlah pemakai (user). Ini adalah lahan yang bisa dimasuki oleh siapa saja, bisa orang Indonesia sendiri, juga bisa orang luar negeri. Hal-hal seperti ini patut mendapat perhatian pemerintah, termasuk Presiden. Medan "pertarungan" di dunia cyber ini sudah semakin penting setelah media massa tradisional (seperti koran, majalah, dan televisi) semakin sering menjadikan segala sesuatu yang berlangsung di media sosial sebagai rujukan untuk membangun pemberitaan lanjutan.

Kepentingan bangsa secara keseluruhan layak untuk dijaga, lewat beragam cara dan alat. Salah satunya adalah menggunakan teknologi informasi, yang di dalamnya terdapat media sosial. Jadi, mencari tahu siapa pengirim pesan pendek (SMS) yang mengaku sebagai Nazaruddin itu penting, tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah mengantisipasi banyak informasi lainnya yang masuk ke ranah publik. Semakin cepat diantisipasi, semakin mudah cara mengatasi dampak-dampak negatif keberadaan teknologi informasi dan media sosial ini. Bukankah pengirim SMS "Mama-Papa" sudah ada yang digulung? Itu membuktikan bahwa jejak-jejak digital adalah wilayah yang sebetulnya terang-benderang, bukan gelap gulita...

» BERI KOMENTAR

Nama
Email
Website	http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar