Dalam rangka mengisi waktu luang ketika menghadiri acara Partai Golkar di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, saya berkesempatan memancing di pantai Piaman Laweh. Atas jasa baik Pak Akhir, mantan Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri (SUPMN) Pariaman, saya dan sejumlah teman berlayar ke lautan biru. Semula, kami merencanakan untuk memancing pada malam hari.

Tetapi, kondisi muara sungai Batang Naras sedang pasang elang (tidak tinggi), maka kapal tidak bisa melaut. Terpaksa kami menunggu pagi hari, lalu berangkat pada 19 Juli 2011.

Ombak menampar-nam­par. Perjalanan yang terasa menantang. Kapal tergoncang. Pengalaman yang sudah lama tidak saya rasakan dan alami. Terakhir kali menyeberangi laut dengan motor boat saya lakukan dari Ternate ke Tidore tahun 2008, bolak-balik. Dan perahu kami mendekati perahu nelayan yang sendirian memancing ikan. Sejumlah teman jatuh terkapar, mabok laut.

Siangnya, kami singgah di Pulau Kasiak (Pulau Pasir) milik Departemen Kelautan dan Perikanan RI.

Sejumlah pekerja sedang membangun tempat tinggal bagi petugas menara mer­cusuar yang dipa­sang di pulau itu.

Pulau kecil yang indah khas tropis. Ma­tahari me­nyengat. Sekitar pukul tiga sore baru kami ke laut lagi, memancing, setelah puas bermain di Pulau Kasiak.

Saya tentu tak ingin ber­cerita soal apa yang kami rasakan dan lihat selama perjalanan memancing itu. Yang saya sadari kemudian, ternyata “orang Pariaman” tidak bisa melaut. Lalu, bagaimana dengan nasib Anggun Nan Tongga yang sudah berubah menjadi hotel? Bagaimana juga dengan Nang­kodo Baha? Apakah benar suku bangsa Minang­kabau tidak memiliki penge­tahuan yang cukup tentang dunia maritim? Ataukah kemaritiman identik dengan Malin Kundang, seorang anak yang lahir miskin, lalu menjadi saudagar di rantau orang dan dianggap durhaka kepada ibunya?

***

Sumatera Barat langsung berbatasan dengan Lautan Hindia. Di sinilah dulu, pada akhir abad ke 16, para peda­gang Eropa berdatangan dan melayarkan kapal menuju Pulau Jawa hingga Ternate dan Tidore. Pantai Pariaman salah satu menjadi tempat persinggahan itu, selain Tiku di Agam.

Hanya saja, melihat Pa­riaman dan Padang Paria­man dari arah lautan, terasa sekali betapa sulitnya men­cari muara untuk melabuhkan kapal. Apalagi pelabuhan yang memang dibuat oleh manusia, sama sekali tidak ada.

Padahal, pelabuhan adalah jembatan bagi dunia darat dan dunia laut.

Tanpa ada pelabuhan, sulit sekali bagi kapal-kapal skala kecil dan menengah untuk bersandar. Perahu-perahu barangkali dengan mudah bisa dibawa ke muara sungai atau dihela bersama-sama naik ke pasir pantai.

Tapi kapal jelas tidak bisa. Kalau tidak ada pelabuhan, bagaimana manu­sia, ikan, ataupun hasil angkutan laut lainnya bisa didaratkan?

Kalau dihitung, dari 19 kabupaten dan kota di Sum­bar, terdapat 7 kabupaten dan kota yang memiliki lautan, yakni Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Pa­dang, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepu­lauan Mentawai.

Artinya, terdapat 7 Dinas Kelautan dan Perikanan di Sumbar, ditambah dengan Dinas Kelau­tan dan Peri­kanan di tingkat provinsi.

Dari sini saja terlihat betapa laut menjadi wilayah yang dibelah-belah oleh dinas-dinas pemerintahan daerah.

Padahal, ketika saya me­man­cing sore harinya, laut membawa kami hanyut sampai ke Tiku, Kabupaten Agam. Soalnya, kapal tidak ditambatkan.

Sauh sama sekali tidak dilepaskan. Nah, kondisi ini sama dengan para nelayan. Mereka datang dari pelbagai daerah, lalu memasuki wi­layah laut yang luas itu. Tidak ada pagar di lautan biru itu.

Pantai Pariaman yang dimasuki pelaut dari Sibolga atau Pesisir Selatan atau Jawa, sudah biasa. Sebagian malah menggunakan bom ikan, sehingga merusak ter­umbu karang. Dinas-dinas pemerintah sama sekali tak terlihat ramai, ketika kasus-kasus seperti itu terjadi.

Luasnya laut dan ba­nyaknya dinas, jelas kurang efektif bagi pengelolaan laut dan isinya, berikut penduduk yang mencari makan di dalam­nya. Saya kira akan jauh lebih efektif dan efisien apabila dinas-dinas kelautan di masing-masing kabupaten dan kota di Sumbar ini disatukan. Selain nelayan yang diatur sedikit, masalah yang dihadapi di lautan juga tidak terlalu banyak. Dengan penyatuan kekuatan, akan ada usaha yang lebih serius lagi di depan untuk memajukan bidang kelautan dan perikanan di Sumbar.

***

Di luar laut, nelayan ataupun dinas-dinas peme­rintah, patut kita pikirkan kembali kehadiran maritim dalam kebudayaan Minang­kabau.

Dari tambo kita tahu betapa daerah pesisir diang­gap mewakili daerah rantau.

Akibatnya, sebagai daerah rantau, daerah pesisir kurang mewakili struktur “peme­rintahan” adat di ranah Minang.

Yang lebih celaka lagi, daerah pesisir dianggap sebagai pintu masuk segala sesuatu yang merusat adat dan budaya Minangkabau.

Daerah pesisir dan laut telah menjadi anak tiri dalam kebudayaan Minangkabau. Akibatnya, perlakuan atas pesisir dan laut juga tidak selayaknya. Bupati Padang Pariaman (yang meliputi Kota Pariaman dan Kabu­paten Kepulauan Mentawai) Anas Malik, dulu, member­sihkan pantai Pariaman dari kotoran manusia. Pekerjaan yang justru mengharumkan namanya.

Hanya saja, sampai seka­rang, nasib pesisir bagaikan halaman belakang sebuah rumah yang tak boleh terlihat oleh tamu.

Sudah saatnya Sumatera Barat memikirkan lagi per­kem­bangan daerah pesisir dan laut, berikut para nela­yan yang mempertaruhkan hidup di dalamnya. Paling tidak, saya melihat ada be­berapa kapal nelayan yang tidak digunakan, milik Pem­da Kabupaten Padang Pa­riaman.

Menurut informasi yang saya peroleh, kapal-kapal pemberian pemerintah pusat itu sulit melaut. Pertama, biaya pembelian bahan bakar­nya yang mahal. Kedua, konstruksinya yang tidak sesuai dengan laut Sumbar yang bergejolak.

Padahal, dari lautlah sejumlah nama terkenal di jagat mitologi Minangkabau, termasuk Malin Kundang, Anggun Nan Tongga dan Nangkodo (Nahkoda) Baha. Diperlukan penggalian yang lebih dalam atas model-model teknologi yang pernah digunakan di laut oleh rak­yat Sumatera Barat.

Begitu juga hubungan perdagangan, aga­ma, budaya dan politik yang pernah begitu hiruk-pikuk di pantai barat Sumatera pada abad-abad lampau.

Dari sana, sudah saatnya memikirkan kebudayaan maritim di Minangkabau. Kontruksi yang sudah ada dalam tradisi, tinggal digali dan ditelusuri dengan visi yang jauh menjangkau ke depan. Kalau tidak, Sumatera Barat hanya akan tergantung kepada kebudayaan agraris yang semakin lama semakin terdesak oleh kemajuan zaman. Begitulah…

INDRA J PILIANG

(Ketua Dewan Pendiri Nangkodo Baha Institute)