Keadilan untuk Papua

Majalah TRUST, edisi 15 Agustus 2011

Keadilan untuk Papua

Oleh
Indra J Piliang
The Indonesian Institute dan Pokja Papua

Sejumlah peristiwa terjadi bersamaan di Papua. Perkelahian massal akibat proses pilkada, pembunuhan sejumlah orang di Abepura, dan tenggelamnya perahu yang ditumpangi enam orang anggota Badan Intelijen Nasional (BIN).

Di Oxford, Inggris, sejumlah tokoh berkumpul untuk membahas masalah-masalah Papua. Sebelumnya, di bawah koordinasi Neley Tebay, juga terjadi pertemuan di Papua. Resolusinya adalah perlunya dialog dengan Jakarta. Kencang, memang, aktivitas (sosial-politik) menyangkut Papua. Agak mencengangkan, pemerintah pusat sama sekali tidak memberikan reaksi serius.

Padahal, Papua adalah kawasan yang sudah lama menjadi perhatian Jakarta. Struktur pemerintahan Provinsi Papua berbeda dengan provinsi lain. Ada Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menjadi representasi dari kaum adat, agama dan kelompok perempuan. Selain itu, kepala daerah di Papua haruslah berasal dari orang asli Papua, yakni ras Melanesia. Suku Papua memiliki populasi sekitar 1,5 Juta orang.

Selama ini, Indonesia kerepotan mengurus populasi penduduk asli yang hanya 1,5 juta jiwa itu. Kini, ada yang menginginkan referendum untuk Papua. Saya sangsi. Indonesia tidak berpengalaman dalam referendum yang melibatkan diri sendiri. Contoh tragis adalah jajak pendapat di Timor Timur.
Yang paling memungkinkan adalah berdialog dengan sejumlah elite Papua. Syarat yang diberikan bisa saja berat, tapi itu harus ditempuh. Dialog pernah dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid. Tidak ada salahnya pemerintah sekarang melakukan itu lagi, minimal dalam skema otonomi khusus yang sudah layak dievaluasi. Karena merupakan suku-suku yang otonom, tidak bisa semua pihak merasa mewakili masyarakat adat Papua.

Apalagi, sejauh proses otonomi khusus berjalan, pihak yang paling diuntungkan adalah elite-elite Papua. Kucuran dana otonomi khusus begitu besar, sehingga perlu dilakukan audit secara menyeluruh. Atau jangan-jangan situasi selalu diarahkan pada keadaan yang tidak bisa diantisipasi (force majeure), sehingga proses audit bisa dihentikan? Audit terhadap elite Papua inilah yang penting, sebab merekalah yang menjadi representasi dari hubungan pusat dan daerah yang paling  penting. Jumlah elite Papua ini juga terbatas, tetapi memiliki akses yang mudah terhadap hajat hidup masyarakat Papua.

Juga diperlukan penguatan masyarakat sipil non-Papua yang peduli terhadap persoalan Papua. Hal ini untuk mengantisipasi semakin besar dan banyaknya keterlibatan pihak-pihak swasta dalam ekplorasi dan eksploitasi kekayaan alam Papua. Aktivitas ekonomi yang meninggi di Papua apakah sudah ditujukan bagi kepentingan masyarakat Papua?

Bagi orang Papua, hanya dengan memanfaatkan hutannya saja, mereka sudah bisa sejahtera. Hampir semua tanah di Papua adalah tanah ulayat. Masyarakat yang hidup di dalamnya masuk kategori masyarakat adat. Bagi yang terbiasa dengan istilah yang lebih ilmiah, masyarakat Papua masuk kategori masyarakat suku (tribal society). Karena itu, kehidupan yang dijalankan disesuaikan dengan kepentingan adat. Dan adat sangat terbatas kebutuhannya, sama sekali belum memasuki kehidupan modern dan pascamodern.

Keadilan untuk Papua adalah pemberian hak-hak yang sesuai dengan kebutuhan paling mendasar bagi setiap individu: pangan, sandang, dan papan. Bisa jadi juga bukan bentuk yang sudah beberapa kali dicoba, namun gagal, yakni modernisasi perumahan. Kalaupun dilakukan penyesuaian, honai-honailah basisnya, bukan perumahan yang mengambil model dari luar Papua.

Tentu, Papua tidak mesti tradisional selamanya. Orang-orang Papua bisa memasuki kehidupan modern. Masalahnya, kesenjangan terlalu dalam di sana. Bagaimana bisa masuk ke kehidupan modern, sementara dalam kehidupan tradisional saja masih tertatih-tatih? Untuk apa memikirkan internet masuk ke honai-honai, sementara kondisi kandang-kandang babinya masih minim sentuhan kesehatan lingkungan?

Papua tak harus sama dengan daerah lain dalam hal pembangunan infrastruktur. Indikator-indikator umum untuk Papua, seperti human development index, perlu diberikan catatan khusus. Papua masuk kategori paling rendah dari sisi apapun. Tetapi kita juga mencatat betapa anak-anak Papua menjuarai Olimpiade Fisika dan Matematika. Persipura menjadi Juara Liga Super Indonesia. Artinya, anak-anak Papua bisa di atas anak-anak Indonesia lainnya, sekalipun menurut indikator umum berada di bawah dalam segala-galanya.

» BERI KOMENTAR

Nama
Email
Website	http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar