Banten, Dua

Banten, Dua
Oleh
Indra J Piliang
Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Nasional HKTI

Arah perkembangan politik tidak bisa ditebak. Sekalipun begitu, setiap pekerja, pemerhati dan analis politik yang serius patut mengembangkan terus metode penelitian yang digunakan. Jangan sampai perkembangan politik yang tiba-tiba itu lantas meluluh-lantakkan parameter-parameter yang sudah dibangun selama ini. Karena itu, agar telaah-telaah yang dilakukan tidak memunculkan persepsi yang negatif, maka penjelasan-penjelasan yang masuk akal layak terus dilakukan.

Tidak terkecuali untuk Banten. Sebagai provinsi yang masih muda, Banten menghadapi tantangan serius. Lahir berdasarkan UU no 23 tahun 2000, Provinsi Banten melibatkan sejumlah “pejuang pemekaran daerah” yang memang marak. Sebelum itu, Banten adalah bagian dari Provinsi Jawa Barat. Dari Jakarta, Serang ibukota Banten bisa dicapai lewat jalan tol kurang lebih 2 jam, berbeda dengan Bandung ibukota Jawa Barat yang bisa dicapai selama 1,5 jam. Artinya, lebih kurang selama 4 jam perjalanan via tol (ditambah 30 menit melewati tol dalam kota Jakarta) dari Serang menuju Bandung.

Tapi rakyat Indonesia melalui pendidikan sejarah lebih mengenal pergerakan masyarakat Banten melawan pendudukan Belanda, dibandingkan dengan area Jawa Barat sekarang. Hal ini tidak terlepas dari posisi sejumlah kerajaan lama di Banten. Sementara Bandung, menjadi salah satu mestizo kebudayaan moderen di zaman Belanda (sampai sekarangn dengan sebutan Paris van Java), terutama dengan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan menengah dan tinggi yang dibangun Belanda. Pusat-pusat hiburan juga dibangun di Bandung.

Dilihat dari sisi itu, Banten lebih tertinggal secara ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan dibandingkan dengan Jawa Barat. Sekalipun Ciputat menjadi area dari lembaga pendidikan tinggi yang terkenal di Indonesia, tetapi bagian Serang baru menikmatinya setelah Banten menjadi provinsi. Ciputat atau Kota Tangerang Selatan sekarang, jauh lebih dekat dengan Jakarta dan barangkali adalah bagian dari masyarakat Jakarta yang bertempat tinggal di Banten. Kurangnya ketersediaan kalangan berpendidikan tinggi di Banten (bagian Barat dan Selatan) memicu kesenjangan dengan Banten bagian Timur dan Utara.

Pada gilirannya, kondisi Banten yang seperti ini menjadi faktor yang menyelimuti pergerakan politik. Tanah Lebak, misalnya, menyediakan cerita yang nyaris abadi tentang keterpurukan Banten, kalau dibaca karya Multatuli berjudul “Max Havelaar” lebih dari 150 tahun yang lalu. Keberadaan para Jawara, Jaro dan Ulama membawa kehidupan politik yang khas, ditambah dengan kalangan keluarga kerajaan lama yang sejak zaman Belanda memang saling bersaing. Setiap nama daerah di Banten membawa kisah tentang  keluarga-keluarga yang berpengaruh, lengkap dengan tragedi masing-masing.

Pemberontakan Petani Banten juga terkenal dalam buku sejarah Indonesia. Begitu juga dengan dijadikannya Banten sebagai salah satu pusat pemberontakan PKI pada tahun 1926, bersama dengan Silungkang di Sumatera Barat. PKI, waktu itu, adalah kelompok ultra-nasionalis yang menjajakan semangat nasionalisme awal dengan cara yang moderen. Para anggota PKI itu juga terdiri dari kalangan ulama, belum seideologis era 1950-an. Tak heran kalau Banten menjadi tanah yang begitu diminati oleh Tan Malaka sebagai tempat tinggal selama proses penyembunyian dirinya sebelum Indonesia merdeka. Banten dan Sumatera Barat juga yang mengirim tahanan-tahanan politik pertama ke tanah Digul di Papua.

Pentingnya mengingat kembali sejarah Banten menjelang pilkada pada 22 Oktober 2011 adalah untuk menghindari kebutaan atas kondisi Banten. Terkadang, perkelahian politik jangka pendek menyebabkan orang-orang lupa pada persoalan yang lebih luas dan tertanam lama. Boleh dikatakan Bantenlah yang jadi salah satu sumber semangat perlawanan, baik bersenjata ataupun tidak, untuk lepas dari kolonialisme Belanda dan Jepang. Bantenlah yang menjadi modal bagi lepasnya Batavia dari tangan Belanda dan Jepang, sehingga menjadi Jakarta yang sekarang. Dan sampai Banten terpisah dari Jawa Barat, tugasnya hanyalah sebagai tempat pabrik-pabrik besar dan raksasa untuk melayani kebutuhan konsumsi dan konsumerisme masyarakat, termasuk untuk tujuan-tujuan ekspor yang keuntungannya dinikmati oleh pemerintah pusat dan Jakarta.

Ketika sekarang Pemda Banten terlihat royal dalam menyaluran anggaran kepada rakyat Banten, saya kira itu tidak terlepas dari upaya percepatan penyebaran kesejahteraan itu. Banten sebetulnya sangat berhak menikmati kesejahteraan itu. Kalau tidak Jakarta akan menjadi tujuan dari kaum gelandangan dan pengemis yang datang dari Banten.  Ironisnya, politik kesejahteraan ini dinilai dengan nada miring dan bahkan sangat memojokkan oleh sebagian elite Jakarta. Bagian kelas menengah atas yang berpendidikan ini tidak ubahnya seperti masyarakat Belanda dalam memandang rendahnya Hindia Belanda di era kolonialisme.

Tiba-tiba saja, ada “kepedulian yang lebih” atas kondisi Banten yang selama ini merana. Tiba-tiba saja, muncul spekulasi bahwa Banten merana disebabkan oleh pejabat-pejabat daerahnya yang tidak kredibel dan hanya sibuk dengan pengumpulan dan penumpukan kekayaan pribadi dan keluarga. Tiba-tiba saja, generalisasi dilakukan dengan cara sistematis bahwa anggaran pemerintah yang disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum, polisi, organisasi kemasyarakatan dan lain-lainnya adalah dana-dana yang illegal dan dibungkus dengan nama “dana hibah” atau “dana sosial”.

Dan tiba-tiba saja, kalangan yang tiba-tiba “peduli” ini membutakan diri pada membanjirnya dana-dana yang digunakan oleh kementerian-kementerian di Jakarta yang langsung menyebut sebagai dana sosial. Coba cek ke Kementerian Pertanian atau gampang saja ke Google, berapa anggaran dana sosial yang dikucurkan setiap tahun? Lalu apakah ketika Menteri Pertanian berasal dari salah satu partai politik yang juga mengajukan calon dalam pilkada Banten bisa disebut sebagai dana politik? Coba telusuri juga jumlah dana sosial yang dikelola oleh Menteri Agama yang kadernya juga maju dalam pilkada Banten, apakah bisa disebut sebagai dana politik yang berasosiasi negatif?

Dan ketiba-tibaan itu disampaikan oleh kalangan yang aktifis, intelektual dan bahkan jurnalis nasional dengan seluruh perangkat kemajuan teknologi informasi di tangannya. Seperti pepatah lama, “semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidaklah tampak”. Ketiba-tibaan itu dimunculkan dalam momentum yang tepat, yakni di masa pilkada. Sekalipun seluruh gerak ketiba-tibaan ini bisa, sudah dan mudah ditelusuri, saya melihat hal ini sebagai cara membersihkan diri dengan mandi di Sungai Ciliwung.

Kalaupun ada penyelewengan dan pelanggaran aturan dalam pengelolaan dana hibah dan dana sosial, perangkat negara lain tidaklah tidur, mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sampai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meragukan sama sekali fungsi BPK dan KPK itu sama saja dengan menggenggam kebenaran di ujung pena dengan warna tinta masing-masing. Sebelum hakim mengetukkan palu, setiap hal yang meletup akhir-akhir ini lebih baik dipahami sebagai propaganda politik yang dilakukan oleh elite-elite politik.

Dalam konteks ini, sudah selayaknya panah ditempatkan di dalam busur, yakni pemeriksaan apapun yang bersifat penyelewengan – apalagi pidana—diserahkan kepada lembaga berwenang, bukan terus menghamburkan busa-busa kata yang masih dalam tanda tanya (?).