Wakil Gubernur Su­matera Barat Muslim Kasim, Jumat 20 Ja­nuari 2012 lalu, me­nerima kunjungan Dr Teguh Wahyudi, Msc, Direktur Pusat Pe­ne­litian Kopi dan Kakao (Puslit Koka) Deper­temen Pertanian di Jember, Jawa Timur di ruang kerjanya. Yang dibicarakan tak lain upaya perluasan dan peningkatan produksi kakao Sumatera Barat yang telah ditetapkan sejak 2006 lampau sebagai daerah pengembangan kakao nasional untuk wilayah barat Indonesia .

Teguh Wahyudi sebelumnya sudah berkeliling Sumatera Barat. Ia menilai perkembangan kakao di daerah ini cukup baik. Selain iklim, kondisi tanah daerah ini cukup subur. Bahkan dinilai lebih baik dari kondisi perkebunan kakao Sulawesi Selatan, daerah pengem­bangan kakao nasional untuk wilayah timur Indonesia .

Teguh berharap Puslip Koka bisa meningkatkan kerjasama dengan Pemprov Sumatera Barat. Dari semula hanya di bidang pengadaan bibit, kini akan dikembangkan pada upaya peningkatan produksi dan kualitas biji kakao serta industri dan pemasaran kakao. Produksi biji kakao kering Sumatera Barat kini masih sekitar 800 kilogram/ hekta­re/tahun akan ditingkatkan 1.200 hingga 1.600 kilogram/hektare/tahun.

Produksi biji kering kakao Sumatera Barat sejak 2005 lampau memang mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2005 masih 14.068 ton dengan luas kebun 21.139 hektare.  Lima tahun kemudian, tahun 2010 meningkat jadi 49.836 ton dengan luas kebun 84.700 Ha hektare. Ekspor kakao Sumatera Barat pun mengalami kenaikan. Tahun 2005 masih 3.201 ton dengan nilai ekspor  sebesar 3.384.583,14 US$ , tahun 2006 naik 5.653 ton/ US$ 5.653, 400,  tahun 2007 sebanyak 8.111 ton/ US$ 10.717.000,  tahun 2008 sebanyak 12.283 ton/US$ 12.283.000, tahun 2009 menjadi 38.000 ton  US$ 80 juta dengan nilai sekitar US$. 80.000.000

Karena dinilai komit mengem­bangkan kakao, Pemprov Sumatera Barat diwakili Ir. Fajaruddin Kepala Dinas Perkebunan, pada 23 Novem­ber 2009 menerima Penghargaan dari Menteri Pertanian RI. Pada 15 Desember 2009 giliran Wakil Presiden memberikan penghargaan kepada kelompok tani kakao yang dinilai paling berhasil, yaitu Kelompok Tani Bunga Rampai dari Kabupaten Padang Pariaman, saat itu di bawah Bupati Muslim Kasim.

Bisa dimengerti jika Wakil Gubernur Muslim Kasim antusias sekali menerima ajakan Teguh Wahyudi. Katanya, bila produksi dan kualitas kakao Sumatera Barat bisa ditingkatkan lagi, tentu kehidupan rakyat bisa lebih sejahte­ra. Lalu, kita akan kembangkan industri makanan kakao sehingga daerah ini bukan hanya bisa menghasilkan biji tapi juga hasil industri berbahan baku kakao,” katanya.

Tanaman kakao memang jadi salah satu komoditi andalan dalam Gerakan Penyejahteraan Petani (GPP) yang dicanangkan Gubernur/Wakil Gubernur Irwan Prayitno- Muslim Kasim. Dan, dari perkem­bangan yang ada produksi biji kering kakao dengan harga sekitar Rp 24 ribu/kg cukup membantu penda­patan petani. Namun untuk menca­pai produksi 1.200 hingga 1.600 kilogram/ hektare/ tahun sebagai­mana diharapkan Teguh Wahyudi ada sejumlah kendala yang perlu diatasi. Antara lain, pelatihan dan pembinaan petani. Sebab, meski kakao sudah dikembangkan di Sumatera Barat sejak 11 tahun silam, masih banyak petani yang memperlakukan tanaman kakao layaknya tanaman tua dan tradisio­nal. Setelah ditanam dibiarkan tumbuh subur tanpa perawatan. Bahkan kala harga kakao turun kebunnya pun ditinggalkan.

Belum banyak petani yang menyadari bahwa kakao adalah tanaman industri. Bibitnya harus pilihan, dahan dan daunya secara berkala harus dipangkas, perlu pemupukan dan penyemprotan hama . Apabila aspek pemeliharaan itu terabaikan, seperti banyak ditemukan di berbagai pelosok nagari hasilnya akan sangat minim dan bahkan mengecewakan. Akibat­nya, banyak petani yang sudah menghabiskan tenaga, waktu dan biaya membuka lahan namun hasil yang diperolehnya mengecewakan. Akhirnya, upaya peningkatan kese­jah­teraan berbalik arah jadi kesengsaraan.

Pengolahan produksi juga masih perlu pembinaan. Kini masih banyak petani yang menjemur biji kakao secara sembarangan, dibiar­kan berhujan berpanas. Atau menum­puknya dalam karung lem­bab se­hing­g­a dimakan bubuk. Akibatnya, kualitas dan harga jualnya sangat rendah. Tak aneh jika banyak negara pengimpor kakao Indonesia yang komplen dan bahkan mengem­balikannya ke pihak eksportir.

Oleh karena itu, untuk men­dukung GPP Gubernur dan Wakil Gubernur Irwan Prayitno-Muslim Kasim perlu meningkatkan koor­dinasi di antara pejabat instansi terkait termasuk dengan Pemko dan Pemkab se Sumatera Barat. Bah­kan instansi seperti Badan Pem­ber­dayaan Perempuan, juga PKK, semestinya memberdayakan petani khusus  perempuan untuk pening­katan produksi dan kreasi pengo­lahan makanan berbahan baku kakao. Maklum sebagian besar kebun kakao di nagari-nagari dikelola kaum wanita. Dengan demikian pemberdayaan perempuan dan gerakan PKK bisa efektif meningkatkan ekonomi perempuan yang sekaligus berimplikasi pada pengentasan kemiskinan.

H FACHRUL RASYID HF