Untuk itu melalui pemerintahan kecamatan, kabupaten dan Provinsi, kerjasama dengan POLRI dan TNI perlu diciptakan untuk melatih dan menyiapkan para pemuda di nagari sebagai Parik Paga nagari dalam semangat militia:

Bela nagari dan Negara. Fungsi Dubalang di mana perlu dihidupkan kembali sebagai komandan keamanan dan pertahanan nagari di bawah koordinasi dan supervisi Wali nagari.

Ketiga, nagari sebagai unit kesatuan adat, agama dan sosial-budaya, dengan tujuan menghidupkan kembali sema­ngat bernagari dengan filosofi hidup ABS-SBK dan dengan sistem kepemimpinan komu­nal-kolektif-demokratis TTS (Tali Tigo Sapilin, Tungku Tigo Sajarangan). Ketiga unsur kepemimpinan TTS ini, yaitu ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai, merupakan unsur utama dari lembaga Bamus (Badan Musyawarah) nagari di samping unsur wanita (Bundo Kanduang) dan pemuda yang juga terwakili dalam lembaga Bamus nagari itu.

Bamus – atau nama lain yang disepakati nanti — ada­lah lembaga legislatif nagari yang juga mengatur urusan adat dan syarak di nagari yang mendampingi Wali nagari dalam menjalankan roda pemerintahan nagari. Dengan peran Bamus yang fungsinya tidak hanya legislatif tapi juga kon­sul­tatif dan aspiratif dalam masalah adat dan syarak, lembaga-lembaga khusus seperti KAN (Kera­patan Adat nagari), Majelis Ulama nagari, dsb, yang selama ini ada tapi tidak berfungsi optimal, diintegra­sikan ke dalam Bamus. De­ngan demikian proses penye­derhanaan kelembagaan juga dilakukan di tingkat nagari.

Keanggotaan Bamus meru­­pakan wakil dari suku-suku yang ada yang dipilih oleh warga suku masing-masing melalui musyawarah suku dengan mempertimbangkan latar-belakang keahlian dan pengalaman dari fungsionaris TTS, Wanita dan Pemuda sebagai anggota Bamus. De­ngan menghidupkan kembali musyawarah suku yang sela­ma ini sudah hampir lenyap dimakan masa diharapkan akan merangsang timbulnya kembali kegairahan rakyat dan masyarakat untuk hidup dalam beradat dengan bersen­dikan syarak di bawah n­au­ngan filosofi hidup ABS-SBK.

Wali nagari yang mencer­minkan kepemimpinan yang kuat dan bersih serta berwi­bawa di nagari dipilih oleh m­usyawarah Bamus, dan tidak melalui pemilihan umum langs­ung, dan tidak pula atas nama partai. nagari sebagai unit kesatuan masyarakat hukum adat, karena sifatnya yang khas itu,  tidak memer­lukan kehadiran partai politik ada di nagari.  Antara nagari dan partai politik yang ber­orientasi kekuasaan ke atas, ke pusat, tidak terlihat ada titik-temunya dengan kepen­tingan yang sinkron dan seja­lan di nagari. Organisasi-organisasi professional dari unsur TTS maupun wanita dan pemuda silahkan ada di nagari tetapi tidak bahagian yang struktural terkait dengan kelembagaan nagari. Orga­nisasi-organisasi professional ter­sebut bertali ke atas sampai ke propinsi dan pusat secara nasional sekalipun.

Dengan diakuinya nagari sebagai unit kesatuan adat, agama dan sosial-budaya Minangkabau, dengan unsur kepemimpinan kolektif TTS yang ada di nagari, nagari menjadi dan sekaligus adalah juga unit kesatuan masya­rakat hukum adat yang diakui oleh UUD1945 (pasal 18 B ayat (2)).  Dengan demikian, Pro­vinsi Sumatera Barat wajar, dan bahkan harus diperjuangkan sebagai peme­rintahan daerah yang bersifat khusus, seperti bunyi Pasal 18 ayat (1) UUD1945 itu.

Pemerintah Provinsi di bawah Gubernur yang seka­rang, Prof Dr Irwan Prayitno Dt Rajo Bandaro Basa, untuk itu punya tugas khusus mem­persiapkan terciptanya Suma­tera Barat menjadi provinsi daerah khusus yang memper­la­kukan pemerintahan nagari ber­fungsi dobel tapi terpadu, yaitu sebagai pemerintahan for­mal di tingkat terbawah setara desa dari NKRI dan se­bagai pemerintahan non-formal dari masyarakat hu­kum adat dengan filosofi hidup ABS-SBK, yang keduanya ber­sifat integral, terpadu dan sinergik.

Keempat, nagari sebagai unit kesatuan sosial-ekonomi dari rakyat dan masyarakat Sumatera Barat. Ekonomi Sumatera Barat tidak kurang­nya juga harus dibangun dan dijalankan secara simultan atas-bawah dan bersinergi dengan berbasis nagari. De­ngan didukung oleh prinsip bahwa nagari adalah unit kesatuan masyarakat hukum adat dengan filosofi ABS-SBK di samping sebagai bahagian yang integral dari sistem pemerintahan nasional NKRI, maka nagari juga diciptakan sebagai BUMnagari (Badan Usaha Milik nagari) yang sendirinya berfungsi sebagai badan hukum berbentuk kope­rasi syariah. Bidang-bidang usaha yang digeluti dise­suaikan dengan potensi dan kekayaan alam yang tersedia dan keterampilan warga ma­syarakatnya dalam usaha ekonomi. BUMnagari juga ha­rus pandai bermitraan dengan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan negara maupun swasta, di samping korporasi industri dan perdagangan, dalam dan luar negeri, dengan prinsip bagi hasil dan bagi keuntungan yang proporsional setara.

Tanah ulayat nagari (ter­ma­suk tanah ulayat suku dan kaum) yang selama ini diam­bil alih oleh negara untuk diserahkan hak guna usa­hanya kepada perusahaan-pe­rusahaan swasta, dalam dan luar negeri, maupun peru­sahaan negara sendiri, ter­nyata sangat merugikan rak­yat di nagari. Bukan saja bahwa tanah ulayat sebagai cadangan masa depan dari usaha warga nagari, habis terkuras, merekapun tidak dibawa serta ikut sebagai partner dalam usaha kecuali hanya rakyat di nagari diman­faatkan sebagai tenaga kerja lepas ketika diperlukan. Tena­ga-tenaga profesional-mana­jerial dari perusahaan dida­tang­kan darimana-darimana tanpa ada jatah yang diten­tukan untuk warga nagari. Apalagi rakyat yang memiliki tanah ulayat itu tidak men­dapatkan bagian apapun dari usaha yang dilakukan di atasnya. Untuk itu adalah kewajiban dari pemerintahan Provinsi dan Kabupaten untuk mengusahakan kembalinya hak milik tanah ulayat kem­bali kepada rakyat di nagari.

Dalam pengusahaan selan­jutnya, tanah ulayat yang su­dah dikembalikan kepada rak­yat, dikelola melalui usaha ber­sama di bawah pengelolaan BUMnagari. BUMnagari lalu mengatur berbagai kemung­kinan usaha dan kerjasama di atas tanah ulayat ber­sangkutan, baik dengan peru­sahaan-perusahaan yang sa­ma maupun yang lainnya. BUMnagari mengusahakan diterimakannya hasil sewa tanah selama dipakai oleh perusahaan-perusahaan ber­­sang­kutan. Tanah ulayat nagari adalah aset nagari yang ke depan dikelolakan oleh BU­M nagari untuk membukakan lapangan usaha dan lapangan kerja bagi warga nagari demi kesejahteraan dan kemak­mu­ran rakyat di nagari.

Dengan mengembangkan BUMnagari dalam bentuk koperasi syariah ini diha­rap­kan akan terjadi perubahan sistem dan struktur ekonomi rakyat dan masyarakat di tingkat nagari secara menda­sar. Untuk melihat contoh bagaimana ekonomi kerak­yatan ini dibangun dan ber­kem­bang dengan mantap, kita bisa belajar banyak dari negara-negara tetangga sekitar seperti Jepang, Korea, Cina, Vietnam, Malaysia, Bangla­desh dan India yang mengu­tamakan pendekatan bottom-up dalam memajukan ekonomi rakyatnya yang rata-rata dengan dasar koperasi itu.

III

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sewajarnya mengi­rim-kan tenaga-tenaga muda berbakat dan berdedikasi tinggi untuk dikirim belajar dan mengamati cara-cara dan kiat-kiat membangun ke ne­ga­ra-negara tetangga tersebut untuk kembalinya meng­gerak­kan pembangunan nagari de­ngan pendekatan integral dan bersinergi dan dengan orien­tasi bottom-up itu.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, di samping itu, seyogyanya juga bekerjsama dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di Sumatera Barat maupun di luarnya dalam mendisain dan memo­nit­or rencana dan gerak pem­bangunan nagari secara integ­ral bersinergi  ke masa depan itu, di samping juga meman­faatkan potensi-potensi inte­lek­tual dan keahlian yang ada di rantau maupun di ranah kam­pung halaman sendiri da­lam turut memikirkan dan me­majukan pembangunan na­gari secara integral besinergi itu.

Kita mengharapkan dalam waktu lima-sepuluh-dua puluh tahun ke depan, dengan geb­ra­kan membangun nagari secara integral bersinergi ini, perubahan-perubahan secara berarti dan kalau perlu me­nak­jubkan akan terjadi di Sumatera Barat dari bumi bertuah Minangkabau itu. ***

MOCHTAR NAIM